TIBA-TIBA saja terasa ada degup baru di Senayan. Dewan Perwakilan Rakyat lebih "hidup". Dua fraksi DPR, belum dua tahun bertugas, mengkritik kinerja pemerintah. Hal yang tak pernah terjadi di era sebelumnya (Orde Baru).

Fraksi ABRI, menyebut adanya gejala kemacetan dalam komunikasi politik akibat tidak adanya keterbukaan politik.

Mendasarkan pengamatan F-ABRI pada berita-berita di koran, fraksi ini lalu meminta sensor terhadap pers dilonggarkan.

Fraksi Karya Pembangunan menyoroti lotere Sumbangan Dana Sosial Berhadiah. Selain itu, mereka juga mempersoalkan kenaikan tarif listrik tanpa berembuk dengan DPR terlebih dahulu.

Kritik terhadap kebijakan pemerintah itu layak dicatat dalam sejarah DPR masa Orde Baru. Maklum, di masa itu masih bernuansa represif.

Kini, DPR jelas bukan lagi DPR Orde Baru. Pekan lalu, misalnya, lima fraksi DPR mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Persoalan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna. Namun, kericuhan tak bisa dielakkan. Dari sekadar interupsi, teriak-teriak, hingga merangsek ke depan mimbar dan menuding-nuding ke arah sang Ketua DPR, Agung Laksono.

Inikah wajah demokrasi itu, atau lebih merupakan soal tak tahu etika persidangan?