Yakinkah Anda penyaluran dana kompensasi BBM akan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan? (2-9 Maret 2005)
Ya
	14.41%	96
Tidak
	80.33%	535
Tidak tahu
	5.26%	35
Total	100%	666

Pemerintah mulai Selasa dua pekan silam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) rata-rata 29 persen. Untuk mengurangi beban rakyat sangat miskin, pemerintah menyediakan dana kompensasi Rp 18,1 triliun. Dana ini dikucurkan ke sejumlah sektor seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk mengawasi penyalurannya, pemerintah mengalokasikan Rp 565 miliar. Pengawasan ini diperlukan agar penyaluran dana kompensasi berjalan transparan dan tepat sasaran.

Menurut Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas, Dedi M. Masykur Riyadi, proses pendistribusian program kompensasi BBM didasarkan pada struktur pemerintahan daerah mulai dari desa hingga provinsi. Rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW) juga akan dilibatkan. ?Apabila ada protes, harus dilakukan dari tingkatan terkecil, baru ke pusat,? ujarnya.

Pemerintah juga menyediakan unit pengaduan di beberapa departemen. ?Kalau bisa, ada unit pengaduan masyarakat yang betul-betul dikelola dengan baik sehingga jika ada penyelewengan bisa ditindak langsung. Jadi, semacam early warning system,? kata Dedi. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan 55 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk ikut memantau pendistribusian dana kompensasi BBM.

Kendati program itu sudah rapi jali, toh parlemen tetap tidak yakin penyaluran dana kompensasi akan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itulah 31 anggota DPR dari tujuh fraksi telah menandatangani surat pengajuan hak angket atas kebijakan tersebut.

Sebagian responden Tempo Interaktif juga menyebutkan kemungkinan bocornya dana kompensasi tersebut. Ronnie, responden Tempo Interaktif di Balikpapan, salah satunya. Menurut dia, risiko kebocoran sangat besar karena sistem kontrol yang tidak memadai dan seringnya terjadi salah kelola. ?Sejarah membuktikan bahwa dana bantuan sosial untuk masyarakat bawah banyak dikorupsi,? ujarnya. Tidak mengherankan jika mayoritas responden tidak yakin penyaluran dana kompensasi akan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator Pekan Ini: Hubungan Indonesia dengan Malaysia meregang dalam beberapa bulan terakhir. Setelah kasus tenaga kerja ilegal, kini kedua negara bersengketa soal Ambalat. Negeri serumpun ini sama-sama bersikukuh dan tak mau berkompromi tentang kepemilikan sebagian wilayah Laut Sulawesi tersebut. Namun, pemerintah Indonesia dan Malaysia menyatakan tidak ingin berkonfrontasi satu sama lain. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perselisihan batas wilayah seperti yang terjadi di Laut Sulawesi bukan hanya terjadi dengan Malaysia, tapi juga dengan negara lain di Asia Tenggara. Karena itu, di samping secara bilateral dengan Malaysia, Indonesia akan melakukan perundingan dengan negara lain. Berbeda dengan kesepakatan soal penyelesaian di meja diplomasi, kedua negara sudah mengerahkan kapal laut dan pesawat di perairan tersebut. Yakinkah Anda pemerintah dapat mempertahankan Ambalat? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com