Pemerintah Malaysia membentuk Operasi Tegas, khusus untuk menjaring semua pendatang ilegal. Pasukan rela Operasi Tegas ini semakin gencar beroperasi sejak 28 Februari lalu. Setelah pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan untuk menangkap dan menghukum pendatang asing tanpa izin. Hasilnya, sampai pekan lalu pasukan rela sudah menjaring 1.359 TKI ilegal.

Menteri Keselamatan Dalam Negeri Malaysia Dato' Azmi Khali menjamin tak akan ada pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi ini. "Pasukan yang diterjunkan sudah dilatih," katanya. Sejauh ini memang belum ada keluhan sebagai dampak dari Operasi Tegas ini.

Kendati demikian, kekhawatiran tetap saja muncul. Untuk itu, Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur membentuk tim pemantau Operasi Tegas ini. "Jangan sampai terjadi penganiayaan terhadap warga Indonesia dalam razia," kata Wakil Duta Besar RI Abdurrahman Muhammad Fachir kepada Tempo, akhir pekan lalu.

Rupanya, langkah yang sama juga ditempuh lembaga swadaya masyarakat Malaysia yang peduli pada nasib TKI. Misalnya Angkatan Muda Partai Keadilan Rakyat (PKR) serta Labour Resource Centre (LRC), yang kini juga membentuk tim khusus pemantau. Tugas utama dari tim ini tak lain mengikuti perkembangan TKI yang dikejar-kejar aparat di Malaysia.

Tim ini dipimpin oleh Ketua Penerangan PKR Tian Chua dan Koordintor Biro Hal Ehwal Pekerja Angkatan Muda PKR Khairul Anuar Zainudin, serta Pengacara LRC K. Shan. "Agar Operasi Tegas betul-betul dijalankan sesuai dengan peraturan dan memperhatikan hak asasi," kata Khairul. Dia menambahkan, mereka akan terus memantau, mulai dari operasi serbuan dan penangkapan dijalankan. "Kami juga memantau kamp deportasi pendatang asing tanpa izin," katanya.

NEM, dan T.H. Salengke