ADA bintang yang saat ini sinarnya paling terang. Dialah Letnan Jenderal Djoko Santosa, yang namanya pekan-pekan ini masuk bursa calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) guna menggantikan Jenderal Ryamizard Ryacudu. Dalam kedudukannya sebagai Wakil KSAD saat ini, nama Djoko memang lama tak muncul ke pelataran publik. Tetapi catatan karier militer yang pernah dilakoni mantan Pangdam Jaya itu boleh membuatnya cukup percaya diri untuk bersaing dengan dua seniornya yang sama-sama menjadi kandidat: Letjen Djaja Soeparman dan Letjen Hadi Waluyo.

Ketiga nama jenderal bintang tiga itu disebutkan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin pekan lalu. Menurut Sjafrie, merujuk pada kriteria calon KSAD, ada empat pos jabatan bintang tiga yang seharusnya dijabat perwira tinggi TNI. Tetapi dari keempatnya hanya tiga yang diduduki bintang tiga (letnan jenderal), yakni Wakil KSAD Letjen Djoko Santosa, Irjen TNI Letjen Djaja Soeparman, dan Pangkostrad Letjen Hadi Waluyo. Satu lagi pos Komandan Kodiklat TNI diemban oleh bintang dua, yakni Mayjen Simbolon.

Sjafrie menegaskan proses pengusulan oleh TNI kepada presiden sudah selesai, namun dia enggan menyebutkan nama-nama yang disodorkan. "Proses pengusulan dari Mabes TNI sudah selesai, dan sekarang kita tunggu keputusan Presiden," katanya kepada Agus Supriyanto dari Tempo, Jumat lalu. Sjafrie menegaskan, mereka yang diusulkan telah memenuhi syarat eligibilitas. "Eligibilitas administrasi, penugasan, moralitas, dan syarat lainnya."

Pelan-pelan, gerbong pergeseran di tubuh TNI tampaknya mulai didorong. Setelah dua pekan lalu, terjadi mutasi dan promosi di jajaran perwira menengah Angkatan Darat, sekarang giliran para bintang bakal bergeser. Ada tiga jabatan kepala staf yang mesti diganti. Untuk masing-masing posisi kepala staf, sejumlah nama perwira tinggi telah meramaikan bursa pencalonan (lihat tabel). Kelak, ujung pergeseran ini akan tercapai ketika panglima tinggi ikut diganti.

Tampaknya, pergantian posisi panglima TNI itu adalah simpul terpenting yang mempengaruhi seluruh rangkaian pergeseran. Salah satu Kepala Staf yang baru ini diperkirakan kelak bakal menduduki jabatan panglima TNI pada satu atau dua tahun lagi.

Meski belum dipastikan jadwalnya, muncul banyak kalkulasi bahwa calon terkuat untuk menggantikan posisi Jenderal Endriartono Sutarto di kursi Panglima TNI adalah Jenderal Ryamizard Ryacudu. Maklum, di antara ketiga kepala staf angkatan saat ini, usia Ryamizard yang paling memungkinkan. KSAU Marsekal Chappy Hakim sudah diperpanjang masa dinasnya dua tahun. Begitu juga KSAL Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh.

Namun, jika Ryacudu naik jadi Panglima, kemungkinan kurang dari dua tahun—sesuai dengan UU TNI yang baru—dia harus pensiun. Menurut undang-undang, usia pensiun perwira adalah 58 tahun, sementara usia Ryamizard saat ini 56 tahun. Kalaupun mau diperpanjang, masih menurut undang-undang yang sama, ekstra waktu itu hanya satu tahun. Saat dia pensiun itulah giliran bintang baru bakal muncul. Dari skema pergeseran semacam itu, ditengarai bintang Djoko bakal mengkilap.

Tentu saja, itu semua masih jauh untuk bisa dipastikan. Yang ada di depan mata saat ini adalah pertanyaan: benarkah peluang Djoko untuk menduduki jabatan KSAD paling besar?

Pengamat militer dari CSIS, Kusnanto Anggoro, meyakininya. Menurut dia, dari segi kompetensi teknis ketiga kandidat tidak memiliki cacat, tapi dari segi kedekatan politis dengan SBY, peringkat Djoko ada di urutan teratas, disusul Hadi Waluyo, baru Djaja. "Begitu pula dari segi kepentingan regenerasi di tubuh TNI, urutannya sama," kata Kusnanto. Djoko adalah lulusan Akabri 1975, sedang dua calon lain angkatan 1972.

Karier Djoko boleh dibilang melesat cukup cepat. Ia hanya butuh waktu empat tahun untuk melenting dari barisan perwira menengah dan hinggap di jajaran perwira tinggi. Pada 1998, pria asal Solo ini masih berpangkat kolonel dan menjabat sebagai Komandan Korem 072/Pamungkas di Yogyakarta. Empat tahun kemudian, dia sudah menjabat Pangdam XVI/Pattimura & Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan 2002 dan Pangdam Jaya pada 2003.

Menurut Kusnanto, sebagai figur yang muncul dari angkatan lebih muda, Djoko juga dinilai secara politik lebih dewasa, paham bagaimana operasi militer harus dilakukan, juga sangat memahami kedudukan kepala staf. "Dia lebih less-political ketimbang generasi yang lebih tua," katanya. Lagi pula, menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kedekatan pribadi dengan Djoko. "Mereka sudah dekat sejak SBY menjadi Kepala Staf Teritorial."

Bukan berarti peluang Djaja dan Hadi Waluyo benar-benar tertutup. Menurut Chotibul Umam Wiranu, anggota Dewan Penasihat Pusat Ketahanan dan Kepatriotan Nusantara (Patria Nusantara)—sebuah lembaga kajian—ada satu keunggulan Djaja yang kurang dimiliki dua pesaingnya. Semasa menjabat sebagai Pangdam Brawijaya dan Pangdam Jaya, Djaja mampu melakukan komunikasi yang baik dengan komunitas politik di luar TNI. "Dia berhasil melakukan pendekatan kepada elemen-elemen politik yang ada," ujar mantan anggota Komisi I DPR RI tersebut.

"Keluwesan" komunikasi macam itu kembali dibuktikan Djaja ketika belakangan muncul reaksi keras atas pencalonannya. Perasaan tidak senang itu terutama ditunjukkan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat, seperti Imparsial, Perhimpunan Hak Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), dan Pro Patria. Mereka menilai pencalonan Djaja menunjukkan TNI kurang peka terhadap aspirasi masyarakat. Menurut Rachland Nashidik, Direktur Eksekutif Imparsial, ada beberapa persoalan HAM di masa lalu, misalnya pembentukan Pam Swakarsa, yang disinyalir melibatkan Djaja. "Dia harus menjelaskan bagaimana sebenarnya keterlibatannya saat itu," kata dia.

Mendapat komentar miring, Djaja terganggu. Menurut beberapa sumber Tempo yang dekat dengan Djaja, bekas Komandan Sekolah Staf Komando TNI itu menggelar pertemuan dengan mantan aktivis mahasiswa 1998 di rumahnya di Jakarta Selatan, Kamis malam, pekan lalu. Beberapa tokoh mahasiswa yang bergerak kala itu memang dikenal cukup dekat dengan Djaja.

Tak banyak yang diketahui mengenai isi pertemuan. Mereka yang datang malam itu segan mengungkapnya. "Jangan sekaranglah, biar semua proses berjalan dulu," kata salah seorang dari mereka. Yang pasti, menurut sumber lainnya, Djaja sangat terganggu dengan berbagai pernyataan negatif tentang dirinya di media. Djaja sendiri, sayangnya, tak bisa dihubungi untuk dimintai komentar. Berhari-hari, telepon genggamnya tidak diangkat jika dihubungi.

Bagaimana dengan Hadi Waluyo? Panglima Kostrad yang baru menjalani pembaretan pada November silam ini cukup lengkap karier militernya: dari administrasi hingga penugasan. Sebelum menjadi Pangkostrad, Hadi adalah Komandan Kodiklat TNI AD di Bandung. Harus diingat, Kodiklat merupakan komando utama pembinaan di bawah KSAD. Sebelumnya lagi dia pernah memanggul tugas sebagai Wakil Asisten Operasi KSAD, Pangdam VI Tanjung Pura, dan Asisten Operasi KSAD.

Saat dilantik sebagai Pangkostrad, Hadi sudah mewanti-wanti bahwa usianya di Kostrad tak panjang. "Saya mungkin hanya kurang dari dua tahun bertugas di Kostrad, tapi itu tidak masalah. Itu cukup untuk saya berbuat sesuatu," katanya. Saat itu ia masa pensiunnya memang tinggal dua tahun lagi¹.

Gerbong memang sudah mulai bergerak. Iramanya mulai teratur seiring rencana pergantian yang juga bakal terjadi di tubuh Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kusnanto Anggoro memperkirakan semuanya bakal berlangsung mulus di tangan SBY. Nama-nama yang menurut dia favorit di kedua angkatan adalah Laksamana Madya Slamet Kusbianto untuk KSAL dan Marsekal Madya Herman Prayitno untuk KSAU. Toh, dia tetap menyisakan kemungkinan, bukan tak mungkin kejutan bisa saja terjadi—juga untuk posisi KSAD.

Banyak yang berpendapat tak mudah bagi SBY untuk memilih siapa yang bakal jadi Kepala Staf dan Panglima TNI. Ia sebenarnya sudah ngebet menempatkan Djoko di posisi Panglima TNI, tapi bintangnya tak cukup dan karena itu dia harus diparkir dulu di pos KSAD. Sementara itu, SBY harus menerima Ryamizard sebagai Panglima. Dan inilah soalnya: banyak yang mempercayai SBY tidak sreg dengan Ryamizard. Menantu bekas Wakil Presiden Try Sutrisno ini dikenal sebagai "militer tulen" dan kerap "tak sejalan" dengan kebijakan politik politisi sipil. Dalam kasus Aceh, ketika pemerintah berdialog dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Ryamizard malah menekankan pentingnya kelompok separatis itu digasak habis.

SBY sendiri belum mau banyak bicara. Andi Mallarangeng, juru bicara Presiden, mengaku tidak tahu siapa yang paling berkenan di hati bosnya. "Beliau tidak pernah membicarakan soal itu (dengan saya)," katanya.

Tulus Wijanarko, Y. Tomi Aryanto