LUKISAN wajahnya terpasang di urutan ke-13. Berturut-turut tersusun dari ujung ke ujung: dari mulai Zulkifli Lubis, Abdurrahman, Soebandrio, Sutopo Yuwono, Soeharto, Yoga Soegama, hingga A.M. Hendropriyono?wajah di urutan ke-13 itu.

Di lobi kantor Badan Intelijen Negara (BIN) di kawasan Pejaten Timur, Jakarta, tak seperti yang lain, ia bergaya dengan pose santai dan senyum lebar. Ia mengenakan seragam khusus ala ranger: ada topi koboi di kepala dan pistol terselip di pinggang.

Dialah A.M. Hendropriyono?Ketua BIN yang akhir tahun lalu digantikan Mayjen (Purn) Syamsir Siregar?yang merancang seragam petugas keamanan BIN warna hitam yang dikenakannya itu. Dengan topi koboi dan pistol di pinggang para petugas itu diharapkan selalu siaga. "Seragam itu Pak Hendro yang mengusulkan, agar tampak lain dari yang lain," kata Manunggal Maladi, Deputi II/Dalam Negeri Kepala BIN.

Memberi seragam para intel, begitulah mungkin cara Hendro berpamitan dari markas telik sandi itu setelah tiga tahun memimpinnya di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kini, tak cuma berganti pimpinan, BIN juga akan merombak sebagian besar personelnya. Sumber Tempo di Istana menceritakan bahwa Syamsir ditugasi membenahi BIN dalam dua tahun sebelum akhirnya kepemimpinan lembaga itu diserahkan kepada pejabat sipil. Selain merestrukturisasi, ia juga akan membereskan personalia. "Tugas utamanya de-Hendro-isasi," kata sumber itu. Semasa menjabat, Hendro yang juga anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu ditengarai mengarahkan dukungan keluarga besar BIN kepada Megawati.

Langkah pembersihan sudah dilakukan Syamsir. Baru dua bulan menjabat, lulusan Akademi Militer Nasional angkatan 1965 itu langsung melakukan serangkaian gebrakan, mutasi, dan bahkan perombakan struktur BIN. Gebrakan pertama yang dilakukannya adalah ketika ia membersihkan aparat Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal), dua minggu setelah dilantik.

Saat itu, ia memerintahkan anak buahnya menangkap dua ahli pembuat uang palsu yang direkrut Botasupal serta beberapa anggota BIN. Ia bahkan menyeret orang keduanya di Botasupal, Kepala Staf Harian Botasupal Brigjen Pol (Purn) Zyaeri. Zyaeri dan anak buahnya dituduh menyelewengkan tugas pemberantasan uang palsu yang semestinya diemban lembaga itu (lihat Uang Palsu dari Madiun 34, Tempo 24-30 Januari 2005).

Berbagai dugaan pun bermunculan. Apalagi, uang palsu itu dibuat di Jalan Madiun 34, salah satu kantor BIN yang ditempati Botasupal. Beberapa kawan lama Zyaeri menduga ia hanya korban perintah atasan. Sumber lain menduga masalah ini dipicu pertikaian Syamsir dengan Zyaeri mengenai soal perpanjangan izin perusahaan percetakan kertas berharga PT Aria Multi Graphia (AMG). Syamsir adalah komisaris utama perusahaan itu sebelum akhirnya ditinggalkannya setelah ia dilantik menjadi Kepala BIN.

Gebrakan Syamsir tak berhenti di situ. Kepada Tempo ia mengungkapkan rencana reorganisasi BIN. Tujuh deputi yang ada akan dipangkas menjadi lima atau enam. Beberapa Direktorat juga akan dilikuidasi. Menurut dia, pemangkasan ini dilakukan untuk efisiensi. "Kalau terlalu banyak orang, kerjanya angop (menguap) sama kukur-kukur (garuk-garuk) saja," kata Syamsir.

Bekas Kepala Badan Intelijen ABRI itu pun mengaku telah mempersiapkan beberapa pejabat BIN menjadi duta besar. "Salah satunya menjadi duta besar di Nigeria," katanya. Selain ada beberapa pejabat BIN yang akan ditempatkan di pos luar negeri, beberapa pejabat perwakilan BIN di luar negeri akan ditarik ke Jakarta untuk menempati jabatan baru.

Soal jumlah deputi hasil restrukturisasi, Wakil Kepala BIN As'ad Sa'id mengakui bahwa BIN masih membahasnya. Namun, kemungkinan besar jumlah deputi menjadi enam. Adapun pejabat yang akan menjadi duta besar di Nigeria adalah Deputi III/Produksi Nurhadi. Surat penempatan lelaki yang puluhan tahun malang melintang di dunia intelijen itu sudah diteken tiga minggu lalu, tapi belum dilantik Presiden. "Ia akan digantikan Burhanuddin, kepala perwakilan BIN di Canberra, Australia," ujarnya.

Beberapa pergeseran jabatan telah terjadi di level eselon dua: direktur di bawah para deputi. Beberapa orang diganti dengan alasan pensiun, sementara yang lain karena digeser ke luar negeri. "Di departemen saya ada beberapa, salah satu direktur yang diganti karena menjadi Konsul Jenderal di Davao, Filipina," kata Deputi IV/Pengamanan, Irjen (Pol) Yohannes Wahyu Saronto.

Menurut beberapa sumber Tempo di BIN, sebenarnya masih ada beberapa orang lagi yang bakal digusur, namun Syamsir masih menunggu waktu yang tepat. Mereka adalah Deputi V/Penggalangan Mayjen (Purn.) Muchdi Purwopranjono, Deputi VI/Hubungan Antarlembaga Benny Rulyawan, Sekretaris Utama BIN Soeparto, Deputi VII/Laksda Bijah, dan bahkan Wakil Kepala BIN As'ad Said. "Mereka merasa bakal diganti, jadi sudah siap-siap," ujar sumber tadi.

Semula Deputi II/Dalam Negeri Manunggal Maladi diduga akan segera digusur. Manunggal adalah putra bekas Menteri Penerangan Maladi dan kawan sekolah mantan presiden Megawati. Selain sangat dekat dengan keluarga Proklamator, saat diangkat Hendro pun ia sudah hampir pensiun. Tapi menurut seorang pejabat BIN, Syamsir kini sering mengajak Manunggal berdiskusi soal pembenahan BIN. "Tampaknya dia dan Wahyu telah dirangkul," ujarnya.

Melihat konstelasi mutasi ini, dugaan bahwa Syamsir tengah melakukan de-Hendro-isasi semakin kuat. Maklumlah, empat pejabat yang bakal dimutasi itu punya kedekatan khusus dengan Hendro dan juga Megawati. Beberapa kandidat pengisi jabatan yang akan segera mereka tinggalkan itu akan datang dari lingkaran tim sukses Yudhoyono.

Mayjen Achdari, anggota tim sekoci Yudhoyono saat pemilihan presiden tahun lalu, disebut-sebut akan memperkuat posisi Syamsir di BIN. Achdari adalah teman seangkatan Syamsir dan pernah menjadi wakil Syamsir ketika ia memimpin Badan Intelijen ABRI. Sayang, ia sudah lama pensiun. "Deputi yang masuk kan harus aktif," kata Syamsir. Karena itu, kemungkinannya dia akan menjadi staf ahli.

Ada pula beberapa bekas tentara yang sudah lama berkantor di BIN yang disebut-sebut bakal memperkuat kabinet Syamsir. Salah satunya Mayjen (Purn) Slamet Singgih yang kini menempati kursi staf ahli. Bekas anggota Kopassus yang berkualifikasi penembak tepat ini sebenarnya dinilai mampu mengepalai Satuan Antiteror BIN, jika lembaga itu jadi dibentuk. Sayang, dia terbentur soal usia. "Karena itu, kemungkinannya akan dicari calon dari polisi," kata seorang agen utama BIN.

Mayjen M. Yasin, bekas Deputi II Yudhoyono sewaktu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, disebut-sebut akan menjadi calon kuat di BIN. Kemungkinannya, teman seangkatan Yudhoyono di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1973 itu akan diplot menjadi Wakil Kepala BIN. Dia memang sempat diunggulkan untuk jabatan Kepala BIN bersama Syamsir beberapa bulan lalu.

Dari sisi kemampuan, Yasin dinilai cukup teruji. Usia bekas Komandan Resort Militer di Garut ini pun masih memadai. Sayang, ia tak bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi. Semua telepon genggamnya tidak bisa dihubungi. Sementara itu, saat ditanya tentang kemungkinan rencana menarik Yasin dan para perwira intelijen lainnya, Syamsir mengelak. "Masak, saya narikin tentara. Entar dibilang, wah jadi BAIS lagi," ujarnya. BAIS (Badan Intelijen Strategis) adalah lembaga intel di bawah TNI.

Tampaknya upaya mengganti As'ad agak sulit. Selain sangat berpengaruh di BIN, pejabat karier intelijen asal Jepara itu usianya masih 55 tahun. Baru lima tahun lagi dia akan memasuki masa pensiun. Sementara itu, As'ad kurang sreg jika diangkat menjadi Penasihat Kepala BIN. "Saya mau bikin pesantren saja," ujarnya. Penasihat Kepala BIN adalah Lembaga yang dibentuk Hendro untuk menampung para bekas Kepala dan Wakil Kepala BIN.

Meski mengakui tengah melakukan reorganisasi di BIN, Syamsir membantah keras bahwa dirinya melakukan de-Hendro-isasi. "Bohong itu. Saya sama Pak Hendro baik-baik saja," ujarnya (lihat De-Hendroisasi? Saya dan Hendropriyono Biasa Saja). Menurut Wahyu, perubahan itu hal yang biasa sebagai upaya rotasi reguler di BIN. "Tidak ada yang politis. Saya malah tidak tahu kalau sampai ke sana pertimbangannya," katanya.

Sayang, sampai Sabtu sore pekan lalu, Hendro tidak bisa dimintai konfirmasi tentang rencana penggusuran bekas anak buahnya. Telepon genggam dan telepon rumahnya tidak bisa dihubungi. Ajudan, sekretaris, dan penjaga rumahnya memberikan informasi berlainan. Menurut seorang penjaga keamanan di rumahnya di kawasan Cibubur, majikannya sedang ke Jakarta. Tapi menurut Benny, ajudan Hendro, bosnya ada di rumah dan tidak bisa diganggu. Sementara itu, kata Yudi, sekretarisnya, mantan Kepala BIN itu sedang pergi ke Singapura sejak beberapa hari sebelumnya.

Anggota Komisi Pertahanan DPR Djoko Susilo menilai pemilihan seorang kepala intelijen yang dekat dan dipercaya presiden adalah hal yang wajar. Namun, jika penggantian model orang dekat ini menjalar sampai level deputi dan direktur, ia menilai ada yang tidak beres. Sebab, seharusnya intelijen adalah alat negara, bukan alat pemerintah. "Kalau begini terus, intelijen kita tidak akan bisa profesional," ujarnya.

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies, Kusnanto Anggoro, justru menilai restrukturisasi ataupun de-Hendro-isasi yang dilakukan Syamsir sebenarnya tidak terlalu bernilai bagi demokrasi. Sebab, di luar semua rencana restrukturisasi dan pengangkatan para pejabat baru, BIN masih akan memakai paradigma lama. "Kita belum punya acuan yang jelas soal intelijen," ujarnya.

Sebagai misal, soal Rancangan Undang-Undang Intelijen, kepada Tempo, Syamsir mengaku akan mengajukan kembali usulan itu, termasuk soal kewenangan menangkap dan menahan seseorang dalam waktu 4 x 24 jam. Padahal, awal tahun lalu sejumlah LSM menentang pasal kontroversial itu. "Kalau ada maling saja rakyat bisa nangkep, masak kita enggak boleh?" ujarnya (lihat Sang Pengganjal dan UU itu).

Lembaga BIN Daerah yang dihidupkan oleh Hendro pun tidak diusik, dan bahkan akan semakin dikembangkan oleh Syamsir, termasuk anggarannya. Padahal, menurut Djoko, jika lembaga ini semakin kuat, kehidupan demokrasi bisa terancam. Apalagi, kebiasaan para aparat intelijen di daerah yang sering berinisiatif menggalang dana operasi masih bisa ditoleransi. "Pengusaha daerah bisa diterima partisipasinya," kata Syamsir.

Karena itu, Djoko dan Kusnanto menilai rencana restrukturisasi dan mutasi di BIN hanyalah upaya penguatan pemerintahan Yudhoyono. Jika para mantan anggota tim sukses Yudhoyono dari kalangan intelijen ditempatkan sebagai pejabat di BIN, maka instansi itu telah menjadi instrumen kekuasaan pemerintah. "Jadi, perombakan ini hanyalah konsolidasi kekuasaan SBY," ujarnya.

Hanibal W.Y. Wijayanta, Widiarsi Agustina, dan Y. Tomi Aryanto