Menurut Anda, apakah pemerintah Malaysia telah cukup kooperatif dalam penanganan pemulangan TKI ilegal? (2-9 Februari 2005)
Ya
	50,55%	139
Tidak
	44,73%	123
Tidak tahu
	4,73%	13
Total	100%	275

Pemerintah Malaysia akhirnya menunda operasi besar-besaran untuk memburu para pekerja asing ilegal di negara itu, Selasa dua pekan lalu. Seharusnya, perburuan tersebut harus dilakukan menyusul habisnya tenggat pemulangan tenaga kerja ilegal pada akhir Januari 2005. Menurut media setempat, langkah tersebut dilakukan atas permintaan Indonesia dan Filipina, dua negara pengirim tenaga kerja terbesar ke Malaysia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya telah mengutus Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra ke Kuala Lumpur. Yusril diminta menyampaikan permohonan Indonesia agar Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi memperpanjang masa amnesti bagi para tenaga kerja Indonesia. Kelonggaran tersebut diperlukan untuk memberi kesempatan bagi pemulangan TKI secara bertahap.

Sebelum penundaan ini, Malaysia sebetulnya telah dua kali mengundurkan batas waktu pengampunan atau amnesti kepada para pekerja ilegal. Yang pertama, dari November menjadi akhir Desember 2004, dan yang kedua pada akhir Januari 2005. Sebagian responden jajak pendapat Tempo Interaktif menilai pemerintah Malaysia sebenarnya sudah cukup kooperatif dalam menangani kasus TKI ilegal. Apalagi, negeri jiran itu sudah dua kali memberi perpanjangan waktu.

Sayangnya, pemerintah Indonesia sendiri malah terlihat tidak serius menangani masalah tersebut. Paling tidak, itu terlihat dari tidak pernah Absennya masalah TKI ilegal dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Soal ini selalu muncul setiap tahun, dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. ?Maraknya para TKI (ilegal) itu dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak serius dan benar-benar tidak mau berusaha serius menangani masalah yang sangat klasik ini,? kata Olas Novel, salah responden di Jepara.

Secara umum, lebih dari separuh responden jajak pendapat ini berpendapat bahwa pemerintah Malaysia sudah cukup kooperatif. Namun, yang berpendapat sebaliknya juga lumayan besar, di atas 40 persen. Meskipun demikian, bisa dibilang bahwa dalam masalah ini, masalah yang muncul lebih banyak karena Indonesia tidak serius.

Indikator Pekan Ini: Pemerintah menargetkan wabah demam berdarah dengue (DBD) secara nasional berakhir pada pertengahan Maret 2005. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meramalkan puncak wabah demam berdarah di Ibu Kota baru berakhir pada Maret nanti. Departemen Kesehatan juga telah meminta semua pemerintah daerah segera memberantas penyakit itu dengan pengasapan, penaburan serbuk abate, dan program pemberantasan sarang nyamuk. Hingga Rabu pekan lalu, dilaporkan sudah 1.725 pasien demam berdarah di Jakarta yang dirawat di rumah sakit, dan 16 orang meninggal. Di daerah lain juga terjadi lonjakan korban demam berdarah selama Februari. Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular Departemen Kesehatan Umar Fahmi Achmadi mengatakan, pihaknya kesulitan mendapatkan dana pengadaan logistik untuk pemberantasan demam berdarah. Menurut Anda, apakah pemerintah telah gagal mengantisipasi dan memberantas wabah demam berdarah dengue pada tahun ini? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com