LEGAZPI City di Provinsi Albay, Filipina, terang cerah pada Jumat siang dua pekan lalu itu. Tidak ada yang mencolok pada laki-laki berjaket yang memilih duduk di deretan kursi paling belakang itu, kecuali satu hal: dari balik jaketnya menyembul gagang sepucuk pistol. Tapi ia tak tampak risi. Adam A. Claria, lelaki itu, hanya tersenyum ketika orang lain tahu ia bersenjata.

Adam adalah manajer sebuah stasiun radio yang datang ke gedung pertemuan di kantor Gubernur Legazpi, menghadiri jumpa pers. Kenapa dia, yang juga komentator radio—mereka menyebutnya broadcaster—harus mempersenjatai diri? Ia mengaku demi rasa aman. Bahkan siang itu ia membawa pengawal bersenjata. Acara yang digelar International Federation of Journalists (IFJ) itu memang lumayan gawat: pengumpulan fakta atas sejumlah pembunuhan wartawan di Filipina.

Masyarakat pers internasional menaruh keprihatinan mendalam atas rentetan pembunuhan terhadap wartawan di Filipina. Setelah Irak, pada 2004 Filipina menduduki peringkat kedua tempat terjadinya pembunuhan jurnalis. Irak memang dalam keadaan perang. Tapi Filipina? "Sungguh mengagetkan bahwa negara demokratis seperti Filipina ternyata tidak aman bagi wartawan untuk bekerja," kata Gerad Noonan, wartawan Sydney Morning Herald, Australia, yang datang ke Filipina sebagai perwakilan IFJ.

Noonan, bersama seorang perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI, Indonesia) serta dua wartawan dari National Union of Journalists of the Philippines (NUJP), dikirim ke Filipina untuk mengetahui lebih jauh peristiwa pembunuhan tersebut dan mencari jalan agar pelakunya segera ditangkap dan diadili. Sepanjang 2004 terjadi 13 pembunuhan wartawan—media massa cetak dan radio—di negeri itu. Tak satu pun pembunuhnya ditangkap.

Bahkan Rabu pekan lalu saksi kunci pembunuhan wartawan radio—broadcaster—di Pagadian City, Provinsi Samboanga del Sur, pada 2002, Edgar Damalerio, ditembak mati. Semakin tipis harapan mengungkap motif dan pelaku pembunuhan itu. Kalau ditelusuri ke belakang, sejak Ferdinand Marcos jatuh dari takhta kepresidenan pada 1986, lebih dari 50 wartawan dibunuh berkenaan dengan pekerjaannya.

Selama sepekan tim IFJ mengumpulkan informasi. Pekerjaan dimulai di Kota General Santos di ujung selatan Mindanao. Dari pulau paling selatan dan berpenduduk mayoritas muslim ini, tim meluncur ke Kota Cebu di Provinsi Cebu, Kota Iloilo di Iloilo, dan Kota Legazpi di Albay. Para anggota tim menemui keluarga dan sejawat korban. Mereka juga menemui pejabat setempat, termasuk pihak kejaksaan dan kepolisian.

Dari sejumlah kasus yang dijadikan bahan kajian selama kunjungan, banyak ditemukan kelemahan yang menghambat penyidikan pelaku pembunuhan. Yang paling mencolok adalah hampir tak satu pun saksi kunci yang mau memberikan kesaksian. "Mereka semua takut menjadi sasaran pembunuhan berikutnya," kata Nestor Burgos, Ketua NUJP di Iloilo.

Lain lagi yang diungkapkan oleh Kepala Polisi Kota Legazpi, Jaimaro Milla. Kalau mereka sudah menetapkan tersangkanya, meskipun belum tertangkap, kasus dianggap sudah terungkap. Bahwa tersangka masih berkeliaran di luar, itu soal lain. Dengan kenyataan seperti itu, tak aneh jika dalam percakapan tertutup antara tim IFJ dan sejumlah narasumber di Kota Iloilo, seorang broadcaster mengatakan, "Saya harus mempersenjatai diri."

Bagaimana tidak: pria komentator radio itu mengaku pernah diberondong enam peluru. Untunglah, ia masih selamat dari maut. "Polisi tidak mampu memberi perlindungan," katanya.

Namun, Carlos Conde, Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Filipina, mengatakan mempersenjatai diri sama sekali tidak efektif. Menurut koresponden The New York Times di Manila itu, keahlian seorang wartawan bukan dalam menghadapi kekerasan. Sedangkan pembunuh, sebaliknya, memang menjual keterampilan menggunakan senjata api.

Carlos bisa benar. Coba simak pembunuhan atas Ruel Edrinal (baca: Akhir Karier Komentator itu). Ruel dan pengawalnya—seorang polisi—tewas dengan pistol terselit di pinggang. Ruel adalah komentator dan "blocktimer" kesekian yang dihajar peluru. Komentator, atau broadcaster, biasanya penyelenggara acara-acara dialog berdasarkan blocking time. Artinya, mereka mengisi program yang sepenuhnya didukung sponsor.

Karena itu, menurut seorang wartawan di Iloilo, konflik kepentingan antara sponsor dan independensi wartawan sering kali diabaikan. "Batasan etika profesional jadi kabur," katanya. Ruel Edrinal, misalnya, biasanya siaran blocking time dengan tema-tema sosial-politik, dan disponsori perusahaan konstruksi. Di masa kampanye dan pemilihan posisi politik tertentu—nasional maupun lokal—jasa blocktimer mendadak penting.

Mereka juga panen penghasilan. Situasi seperti itu, menurut Inday Espina-Varona, Pemimpin Redaksi Ma-jalah Philippine Graphic yang juga Ketua Nasional NUJP, berkaitan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja pers. "Kadang mereka tidak digaji," tuturnya. "Akhirnya mereka mudah terjebak ke dalam situasi yang penuh konflik kepentingan."

Karena itu pula, kata Inday, para pengelola pers harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan wartawannya. "Sekaligus mendidik pendengar atau pembacanya agar menggunakan cara-cara hukum dalam menyelesaikan persengketaan dengan media," ia menambahkan. Maksudnya: jangan gampang main "dor"-lah.

Rustam F. Mandayun (Filipina)