Setelah bencana tsunami menghantam Aceh, Komandan Korem Lilawangsa, Kolonel Inf. Geerhan Lantara, ketambahan rutinitas baru. Setiap pukul delapan malam, Geerhan, yang didampingi Bupati Meulaboh Syahbudin B.P., menggelar rapat evaluasi. Rapat ini tak hanya dihadiri para pejabat daerah atau prajurit TNI, tapi juga relawan, tentara asing, hingga para pegawai perusahaan infrastruktur semacam Telkom dan PLN. Dalam pertemuan itu, setiap langkah penanggulangan bencana dilaporkan, mulai dari berapa mayat yang diangkat sampai soal janji bantuan yang diterima.

Dalam sebuah rapat evaluasi harian di pekan pertama Januari, Syahbudin menumpahkan kegundahannya. Ia tak tahu bagaimana menanggapi permintaan para donatur yang berniat menyumbang bangunan. "Saat itu sudah ada beberapa donatur yang mau menyumbang 4.500 rumah, beberapa masjid dan sekolah," ujar Kiki Syahnakri, Kepala Satuan Tugas Artha Graha Peduli Aceh, yang kebetulan turut hadir dalam rapat itu.

Hibah bangunan yang mengalir deras merepotkan Syahbudin karena tak sedikit donatur yang menanyakan kepastian lokasi bangunan. Sebut saja seorang pejabat daerah di Jawa Barat yang menyumbang bangunan sekolah berlantai dua kala berkunjung ke Meulaboh. Sang pejabat yang putra daerah Aceh itu sempat mendesak Syahbudin agar ia dapat meletakkan batu pertama saat itu juga.

Sebagai orang yang pernah menjadi Bupati Aceh Tenggara selama sepuluh tahun, Syahbudin mafhum bahwa urusan mengatur tata kota harus mendapat restu pemerintah pusat. Dan setiap urusan dengan Jakarta tentu tak bisa dituntaskan dalam hitungan pekan, apalagi hari. Padahal, beberapa donatur sudah menagih janji lokasi. Seusai rapat, Kiki pun berbisik ke Geerhan tentang keberadaan tim ahli Artha Graha. "Mereka punya pengalaman merekonstruksi kota yang terkena tsunami di Filipina," ujar Kiki. Geerhan lantas menyorongkan tawaran Kiki ke Syahbudin. "Saya tak bicara langsung dengan bupati karena saat itu belum saling kenal," ujar Kiki.

Tawaran itu diterima Syahbudin tanpa berpikir dua kali. Pejabat Sementara Bupati Meulaboh itu pun mengirim surat permohonan bantuan yang ditujukan ke Artha Graha pada 11 Januari 2005. "Bantuan yang dimohonkan tak hanya sekadar tenaga ahli, tetapi sekalian biayanya," ujar Kiki. Hanya dalam bilangan hari, para bos Artha Graha menyanggupi permintaan sang Bupati. Artha Graha hanya minta Bupati merinci terlebih dulu apa saja yang diinginkan masyarakat. "Saat itu yang sudah muncul baru keinginan untuk mengosongkan daerah hingga 500 meter dari garis pantai," kata Kiki.

Artha Graha kemudian melakukan persiapan awal, seperti mengumpulkan foto udara Meulaboh sebelum dan sesudah tsunami dari Internet ataupun mencari peta topografi Meulaboh dari TNI AD. "Setelah itu, kami berharap masukan Bupati tentang apa-apa saja yang harus dilakukan," kata Kiki. Setelah masukan itu datang, baru Artha Graha akan mengirimkan tim ahlinya ke Meulaboh. Tapi, rencana itu tak pernah tercapai.

Di penghujung Januari, Syahbudin justru berbicara sebaliknya di media massa. "Pemda tengah menunggu bantuan Artha Graha. Jika sampai akhir Januari tak juga datang, pemda akan mengambil sikap," katanya seperti dikutip Agricelli dari Tempo. Tetapi, Jumat kemarin, Syahbudin yang dihubungi melalui telepon mengakui rencana kerja samanya dengan Artha Graha mandek karena "ada yang mendukung dan ada yang tak mendukung".

Suara kontra memang berhamburan setelah Syahbudin mengungkapkan rencana keikutsertaan Artha Graha dalam pembuatan cetak biru Meulaboh. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nanggroe Aceh Darussalam termasuk yang menentang. "Kita menolak sepenuhnya," ujar Tengku Muslim Ibrahim, Ketua MPU Nanggroe Aceh, kepada Badriah dari Tempo akhir Januari lalu. Majelis menolak karena rencana itu dinilai terlampau terburu-buru. "Kita harus mengikuti pepatah Aceh, buk gerubak gerubuk, deruk digerubah, jika cepat-cepat, maka tunggulah kehancurannya," ujar Ibrahim.

Seakan membenarkan pepatah itu, rencana itu kini bubar sudah. "Kami sudah tarik rencana itu. Sekarang terserah pemerintah," ujar Kiki. Purnawirawan jenderal berbintang tiga yang terakhir memangku jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat ini menegaskan bahwa sedari awal Artha Graha tak pernah berniat membuat cetak biru Kota Meulaboh. "Yang kita tawarkan itu grand design," ujar Kiki.

Yang dimaksud grand design oleh Kiki hanya mencakup sebagian dari wilayah Kota Meulaboh. "Tujuannya untuk menampung sementara bantuan fisik yang telah diberikan, agar tak perlu dipindah-pindah saat rencana tata kota yang sebenarnya jadi," kata Kiki panjang lebar. Kiki juga meluruskan berita di sebuah harian nasional yang menyebut Artha Graha telah menyerahkan cetak biru ke Bupati Meulaboh. "Itu bukan blue print atau grand design, melainkan peta topografi dan foto udara," tutur Kiki.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu menegaskan bahwa cetak biru untuk pembangunan kembali provinsi Aceh, termasuk Meulaboh, akan diselesaikan pemerintah dalam dua hingga tiga pekan ke depan. Cetak biru yang tengah digodok itu akan menjadi rujukan bagi pembuatan tata ruang di kota-kota Aceh, termasuk Meulaboh. Menteri Pembangunan Umum Djoko Kirmanto menunjuk Tim Pelaksana Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara (TR3MAS) sebagai koordinator pembuat rencana.

Namun, pemerintah tak menutup pintu sepenuhnya terhadap tawaran bantuan dari luar. "Hanya, cantolannya tetap program rancangan nasional. Tak ada yang bekerja di luar itu," ujar Djoko tegas. Swasta bisa terlibat sebatas sebagai konsultan atau pelaksana proyek. "Kalau ada yang mau memberi bantuan ataupun masukan, silakan saja," ujar Junius Hutabarat, Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Namun, soal cetak biru, "tetap tanggung jawab pemerintah," Junius menegaskan.

Seingat Junius, Artha Graha memang sempat menawarkan bantuan tenaga ahli ke Direktorat Penataan Ruang, pertengahan Januari lalu. "Kami menyambut baik uluran bantuan itu. Tetapi, kami masih akan menyeleksi apa saja pekerjaan yang membutuhkan bantuan dari pihak di luar pemerintah," ujar Junius.

Sejauh ini, kalangan di luar pemerintah yang ingin terlibat dalam perencanaan pembangunan kembali Aceh tak hanya Artha Graha. Dari dalam negeri, Institut Pertanian Bogor (IPB) juga menyorongkan konsep untuk pengembangan kota di Aceh. Tim IPB menyarankan agar pemerintah menerapkan konsep agro-ecopolitan dalam membangun kembali Aceh. Isi konsep itu kurang-lebih pembangunan kota yang sesuai dengan alam sekaligus menunjang industri pertanian.

Keinginan untuk membantu pembangunan kembali Aceh juga datang dari luar negeri. Dua negeri jiran, Malaysia dan Singapura, pernah menyatakan minat mereka untuk dilibatkan dalam perencanaan rekonstruksi Aceh. Niat Singapura disampaikan Dr Tony Tan, Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan Singapura, saat menemui Presiden Yudhoyono pekan silam. Namun, model rekonstruksi macam apa yang digagas oleh Singapura masih samar.

Menteri Djoko menyebut pemerintah lebih tertarik dengan tawaran yang diajukan oleh Malaysia. Sekitar dua pekan lalu, melalui telepon, Perdana Menteri Malaysia Badawi menyampaikan keinginan Malaysia untuk membantu Indonesia membangun kembali Aceh. "Mereka merasa serumpun," ujar Djoko, yang kemudian diutus Presiden untuk datang kembali ke Malaysia pertengahan minggu lalu.

Perasaan serumpun itu menjadi nilai lebih Malaysia karena sebagian besar masyarakat Aceh ingin kotanya bernuansa Islami. "Tapi bukan yang seperti di Iran atau Afganistan, yang melakukan pemisahan berdasar jenis kelamin. Kita masih ingin kultur Aceh tetap ada," ujar Djoko. Nuansa Islami yang diinginkan adalah suasana yang membuat orang Islam nyaman. "Mau salat gampang karena ada tanda-tandanya," ujar Djoko mencontohkan. Di tempat semacam itu, tak berarti minus tempat hiburan dan rekreasi. "Tidak semua tempat hiburan itu dosa, kan? Teater atau bioskop ya bolehlah," ujar Djoko.

Djoko menilai pemerintah Malaysia tak sekadar basa-basi dalam menawarkan bantuan. Saat menemui Menteri Perumahan Malaysia, Djoko sempat terpana dengan banyaknya data yang mereka miliki tentang Aceh. Yang lebih penting lagi, ujar Djoko, "Terserah kita mau memakai atau tidak rencana mereka. Dan itu tidak ada biayanya." Tapi, itu tak berarti cetak biru Malaysia-lah yang akan diikuti. "Kita masih membandingkan cetak biru mereka dengan yang kita buat," kata Djoko.

Seperti apa rupa cetak biru Aceh nantinya bisa diraba dari rencana pemerintah untuk menggunakan konsep zonasi dalam mengatur tata ruang di kota-kota Aceh. Itu berarti kawasan akan dibagi berdasarkan fungsi tertentu. "Seperti zona pantai untuk perikanan dan kawasan lindung," kata Sujana Royat, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, yang menjabat Ketua TR3MAS. Ada pula kawasan pertanian, permukiman, bisnis, dan pendidikan, yang menempati daerah yang jauh dari laut.

Bagaimanapun hasil cetak biru yang dibuat, mudah-mudahan saja proyek pekerjaan infrastruktur itu jatuh ke tangan perusahaan nasional. Tak seperti pengalaman Irak, yang harus merelakan proyek rekonstruksi pasca-perangnya ke perusahaan konstruksi asing. "Saya cenderung (memilih perusahaan) Indonesia. Kecuali kalau ada bantuan luar negeri yang dengan syarat yang memaksa," ujar Menteri Djoko. Djoko berjanji akan membuka pintu seluas-luasnya bagi para pemborong lokal, entah itu perusahaan pelat merah ataupun swasta. "Tapi, jangan datang ke saya untuk minta-minta proyek," ujar Djoko.

Thomas Hadiwinata, Hanibal W.Y. Wijayanta, Taufik Kamil, Nurlis E. Meuko