Investasi Asing Menurun

Penanaman modal asing (PMA) selama tahun 2004 menurun dibanding 2003. Realisasi investasi asing sesuai dengan izin usaha tetap pada 2004 hanya US$ 4,6 miliar atau sekitar Rp 41,4 triliun, padahal tahun 2003 mencapai US$ 5,4 miliar (Rp 48,6 triliun). Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Theo F. Tumion mengatakan, penurunan itu diyakini akibat pesta pemilihan umum yang berlangsung hampir sepanjang 2004. "Investor mengambil sikap menunggu," ujarnya. Investasi asing ini mampu menyerap tenaga kerja 130.131 orang.

Untungnya, nilai investasi yang dibiayai investor dalam negeri meningkat. Pada 2003, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 11,5 triliun, dan pada 2004 naik menjadi Rp 15,2 triliun. Investasi sebesar itu menyerap 46.300 orang tenaga kerja. Hanya, realisasi investasi ini masih jauh dari rencana investasi yang ditargetkan sebelumnya. "Investasi PMDN pada 2004 ditargetkan Rp 36,8 triliun. Sedangkan PMA Rp 10,3 triliun," kata Theo.

Minat Investor Rendah

Tak semua dagangan pemerintah dalam KTT Infrastruktur 2005 pada pertengahan Januari silam diminati pembeli. Buktinya, proyek Palapa O2 Ring (pembangunan jaringan tulang punggung/backbone network) tak banyak yang mengincarnya. Menteri Perhubungan Hatta Rajasa mengatakan, minat investor terhadap proyek senilai US$ 1,6 miliar (sekitar Rp 15 triliun) itu sangat rendah. "Saya belum melihat investor yang cukup serius di bidang telekomunikasi," kata Hatta. Sebaliknya, proyek pembangunan bandara dan pelabuhan diserbu pembeli.

Menurut Hatta, wajar saja jika investor masih enggan melirik proyek pembangunan serat optik jaringan tulang punggung sepanjang 30 ribu kilometer itu. Karena pembangunan jaringan yang mengelilingi Indonesia dan ada dalam satu proyek, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau masih sepi peminat hingga pelaksanaan tender pada awal Maret mendatang, rencananya pemerintah akan menawarkan kembali proyek itu saat berkeliling ke beberapa negara Eropa dan Asia.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., salah satu investor yang ogah melirik proyek itu. Direktur Bisnis Pelayanan Telekomunikasi Telkom Suryatin Setiawan mengatakan, Telkom sudah memiliki jaringan serat optik sendiri. "Jaringan itu sudah sesuai dengan proyeksi yang kami inginkan," kata dia. Jaringan tulang punggung Telkom meliputi Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Kawasan timur pembangunannya masih menunggu permintaan pasar yang menguat.

Turis Asing Meningkat

Wisatawan asing yang datang ke Indonesia pada 2004 diperkirakan meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Tahun lalu, dari 13 pintu saja?di antaranya Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Polonia?jumlah turis asing yang datang mencapai 4,54 juta orang. Jika ditambah dengan yang datang melalui pintu lainnya, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia diperkirakan mencapai 5,4 juta orang. Tahun lalu, turis asing yang datang ke Indonesia hanya 4,47 juta orang. Berarti ada peningkatan sekitar 21 persen.

Jumlah turis asing pada tahun lalu juga di atas target pemerintah sebesar 5,2 juta orang. "Tampaknya kondisi pariwisata yang terpuruk akibat sejumlah peledakan bom di Indonesia sudah mulai pulih," kata Deputi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Pemasaran, Udin Saifuddin. Dolar yang dibawa para wisatawan pun mencapai target yang dipatok pemerintah, US$ 4,8 miliar. "Penerimaan devisa naik 18,85 persen dari tahun 2003 yang US$ 4 miliar," kata Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Mulyono Muah.

Pemerintah mematok angka 6 juta turis asing dan penerimaan devisa US$ 5,4 miliar pada tahun ini. Namun perasaan waswas muncul akibat bencana tsunami yang meluluh-lantakkan pantai di pesisir barat Aceh. Akibatnya, kata Udin, banyak wisatawan yang membatalkan kunjungannya ke Indonesia pada bulan lalu. Sampai-sampai Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata meminta biaya tambahan US$ 1 juta untuk menambah kegiatan promosi di berbagai negara.

Suku Bunga Tak Naik

Bank Indonesia (BI) tidak akan menaikkan suku bunga untuk meredam laju inflasi meski tingkat inflasi Januari mencetak rekor tertinggi dalam setahun terakhir, yakni 1,43 persen. "Obatnya bukan menaikkan suku bunga," kata Deputi Gubernur BI, Aslim Tadjudin. Sebab, tingginya inflasi bukan disebabkan oleh permintaan barang yang bisa diredam oleh kebijakan moneter. Masyarakat diminta tidak terlalu khawatir dengan lonjakan inflasi. "Ini keadaan yang tidak normal akibat bencana tsunami," tuturnya. Bulan berikutnya inflasi diprediksi akan normal kembali.

Aslim juga yakin, target inflasi yang dipatok BI pada tahun ini sebesar enam persen plus minus satu persen (berkisar 5-7 persen) akan tercapai. "Saya yakin tingkat inflasi akan terkendali setelah dampak tsunami bisa diatasi," katanya. Inflasi yang terjadi pada Januari lalu akibat kelangkaan barang kebutuhan masyarakat di daerah bencana, sehingga setelah bencana barang-barang itu harus dipasok ke sana. Karena itu antisipasinya bukan dengan kebijakan moneter atau fiskal, tapi dengan mengurangi biaya distribusi, seperti ongkos transportasi.

Martiono Kembali ke Pertamina

Pemerintah menunjuk Martiono Hadianto menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Bekas Direktur Jenderal BUMN itu menggantikan Laksamana Sukardi, yang mundur pada November silam. Keputusan tersebut dicapai dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang berlangsung Senin pekan lalu. Menteri Negara BUMN Sugiharto selaku pemegang saham juga sudah meneken keputusan itu. "Tadi malam saya sudah menandatangani hasil RUPS," kata Sugiharto kepada pers, Selasa pekan lalu.

Martiono bukan nama baru bagi Pertamina. Sebelumnya, Martiono pernah menjadi Direktur Utama Pertamina, sebelum diganti Baihaki Hakim pada 2001. Dalam RUPS itu, pemerintah juga mengganti komisaris lain seperti Syafruddin Temenggung dan Anshari Ritonga. Mereka digantikan oleh Muhammad Abduh, bekas Deputi Kepala Bappenas; dan Umar Said, bekas Sekjen Departemen Pertambangan dan Energi. Dua komisaris lagi, Roes Aryawijaya, Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan; dan Iin Arifin Takhyan, Dirjen Migas Departemen Energi, dipertahankan.

Dengan pergantian ini, pemerintah mengharapkan jajaran komisaris baru dapat mempercepat proses restrukturisasi Pertamina. Selain itu, "penyegaran" dewan komisaris ini juga mampu mendorong pengawasan lebih baik ketimbang sebelumnya. "Kami ingin Pertamina bisa bangkit menjadi world class integrated oil and gas company," ujar Sugiharto. Pergantian direksi yang juga diributkan publik, kata Sugiharto, belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Banjir F untuk Menteri

Rapor 16 menteri bidang ekonomi selama 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sangat mengecewakan. Tim Indonesia Bangkit, yang melakukan evaluasi dan penilaian, memberikan nilai F (failure/flunk) untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie, Menteri Negara BUMN Sugiharto, dan Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali. Nilai F disandang Menteri BUMN dan Menteri Koperasi karena kedua pejabat tinggi ini tidak memiliki upaya menyusun program 100 hari dan strategi yang jelas di bidang masing-masing.

Menteri Perekonomian dinilai gagal melakukan koordinasi seluruh program dan kebijakan ekonomi yang menjadi tanggung jawabnya. "Aburizal justru sibuk melakukan lobi bisnis dalam rangka pembangunan infrastruktur," kata anggota tim, Avilliani. Enam menteri lain, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Perikanan dan Kelautan, memperoleh nilai D (below average). Alasannya, mereka dianggap belum mampu melaksanakan tugas utamanya.

Rapor agak lumayan, yaitu C (average), diberikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, dan Menteri Kehutanan. Mereka dinilai telah berupaya melaksanakan tugas utamanya tapi belum memiliki visi dan strategi yang jelas. Nilai tertinggi, B, diraih Menteri Perhubungan. Alasannya, Hatta Rajasa dianggap memahami persoalan, bekerja keras, melakukan shock therapy, dan sukses mengamankan transportasi Lebaran dan Natal.

Dua menteri lagi, yakni Menteri Negara Riset dan Teknologi Koesmayanto Kadiman serta Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Syaifullah Yusuf tidak mendapat dinilai karena program dan tindakannya tidak jelas.