Janji pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengakhiri konflik Aceh ternyata bukan cuma bunga kampanye. Setelah bekerja keras hampir seratus hari, sebuah perundingan damai dengan Gerakan Aceh Merdeka berlangsung di Helsinki, Finlandia, pekan lalu. Kali ini, selain mengirim anggota tim delegasi yang berbeda dengan tim perundingan yang gagal di masa pemerintahan sebelumnya, lembaga yang diminta menjadi mediator pun berubah. Crisis Management Initiative, sebuah lembaga nirlaba untuk perdamaian di bawah pimpinan Martti Ahtisaari, diminta menggantikan posisi Henry Dunant Center, organisasi Swiss yang memfasilitasi perundingan di masa sebelumnya yang berakhir dengan kebuntuan.

Kebuntuan itu yang kini hendak diterjang. Perubahan pemerintahan di Indonesia dan posisi militer GAM yang jauh lebih lemah telah mengawali penguakan pintu perundingan yang sempat tertutup. Setelah itu, bencana tsunami yang luar biasa skalanya datang menghantam membuat pintu itu semakin terbuka lebar. Ditambah lagi, reaksi solidaritas rakyat Indonesia dan simpati masyarakat dunia yang datang bagai air bah membuat momentum untuk mencoba kembali mengakhiri konflik Aceh menjadi sebuah kedahagaan global.

Barangkali itu pula sebabnya, maksud awal Presiden Yudhoyono untuk menyelesaikan persoalan di provinsi terbarat Indonesia ini dengan membatasi dialog hanya pada pihak yang bermukim di Indonesia kemudian berubah. Fokus perhatian dan simpati dunia pada Aceh setelah diterjang ombak raksasa membuat ofensif diplomasi perdamaian di gelanggang internasional menjadi sebuah keniscayaan strategis. Bila tak segera dilakukan, upaya propaganda GAM untuk menampilkan posisi mereka sebagai kelompok tertindas dan korban pelanggaran hak asasi manusia akan mudah meraih simpati dunia.

Kehadiran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin sebagai anggota delegasi, entah disengaja atau tidak, memudahkan Jakarta dalam menangkis upaya pencitraan negatif itu. Apalagi, kali ini pemerintah Indonesia adalah produk pemilihan presiden secara langsung yang diakui berkualitas demokratis tinggi. Posisi ini sangat menguntungkan di forum internasional, yang umumnya percaya pada doktrin Woodrow Wilson. Presiden Amerika periode 1913-1921 yang menjadi pendiri Liga Bangsa-Bangsa ini dikenal karena keyakinannya bahwa "dua masyarakat demokratis tak mungkin akan berperang".

Masyarakat Indonesia kini telah menjadi bagian dari komunitas demokratis dunia. Karena itu, tak mungkin berperang dengan masyarakat demokratis lainnya. Maka, kini berpulang pada Gerakan Aceh Merdeka untuk membuktikan dirinya merupakan perwujudan aspirasi demokratis atau bukan. Lulus atau tidaknya ujian ini akan terlihat dari serius atau tidaknya kelompok ini dalam mencari jalan damai untuk menyelesaikan perbedaan pendapatnya dengan pihak lain.

Para petinggi GAM perlu berkaca pada berbagai contoh sukses negara-negara demokratis dalam menyelesaikan pemberontakan gerakan separatis masing-masing. Penyelesaian damai kasus Azzores dan Maddeiras di Portugal, Puerto Rico di Amerika Serikat, Basque dan Catalonia di Spanyol, ataupun Quebec di Kanada dapat menjadi acuan. Otonomi khusus umumnya menjadi bagian utama kompromi yang diterima semua pihak, kecuali oleh kelompok kecil bersenjata yang hampir semuanya kini dianggap dunia sebagai bagian dari gerakan teroris yang dikutuk di mana-mana.

Bila hal ini terjadi, harapan pada kehadiran damai di bumi Aceh akan menjadi bagian nyata dari pemulihan wilayah yang baru diluluh-lantakkan tsunami itu. Memang pengalaman negara lain menunjukkan perundingan damai itu membutuhkan waktu lama dan kadang-kadang terasa menjengkelkan, namun hasil akhirnya terbukti sangat sepadan. Itu sebabnya, stamina tinggi wajib ditunjukkan pemerintah Yudhoyono dalam upaya terpuji ini.