SECARIK kertas itu bertulisan tangan. Isinya menerangkan selembar foto yang ditempel di atasnya: potret seorang laki-laki kulit putih dan perempuan Melayu yang berpose dengan latar belakang pesawat Boeing 737. Terdapat strip merah di lambung bawah pesawat. "Inilah salah satu pesawat kami yang sudah masuk Aceh," begitu bunyi keterangan itu.

Laporan seorang anak buahnya di Aceh itulah yang kini dijadikan "bukti" oleh Din Syamsuddin. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia ini tak bersedia menyebutkan dari mana anak buahnya memperoleh gambar itu. Tapi ia amat yakin, organisasi WorldHelp telah mendatangkan pesawat mereka ke Aceh melalui Bandar Udara Sultan Iskandar Muda pada 1 Januari lalu. "Jadi, jangan terlalu cepat mengatakan itu tidak mungkin terjadi," katanya kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Jika pesawat itu memang datang ke Aceh, kata Din, "Tak ada yang tahu apa isi pesawat itu ketika keluar dari Aceh." Pernyataan Din tampaknya ditujukan kepada pemerintah. Namun, melalui para pejabat di Departemen Sosial dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, pemerintah memastikan pemindahan 300 anak dari Aceh ke Jakarta oleh lembaga asing itu belum terjadi. "Tidak logis," kata Makmur Sanusi, Direktur Perlindungan Anak Departemen Sosial.

Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda juga merasa perlu menjernihkan. "Kemungkinan itu tidak terbukti," kata Hassan dalam sebuah konferensi pers sehari sebelumnya. Memindahkan anak-anak dalam jumlah itu sudah pasti bukan pekerjaan gampang. Tidak seperti orang dewasa yang bisa bepergian sendiri, anak-anak di bawah 12 tahun akan membutuhkan banyak pendamping.

Taruhlah satu anak didampingi satu pengasuh, maka akan ada 600 orang yang harus diterbangkan dari Aceh. Sedangkan satu Boeing 737?seri 300 atau 400?hanya muat paling banter 150 orang. Jadi, lembaga ini akan butuh setidaknya empat penerbangan. Tapi kebenaran tentang pemindahan itu sendiri agaknya memang bukan lagi titik utama bagi Din.

Paling tidak, rencana itu pernah ada dan diakui oleh Vernon Brewer, pemimpin WorldHelp yang bermarkas di Forest, Negara Bagian Virginia, Amerika Serikat. "Karena Washington Post menulis dan kita keburu ribut saja, makanya batal," katanya. Di Virginia, begitu Post terbit dengan artikel soal ini, Kamis dua pekan lalu, Brewer langsung memberikan klarifikasi.

Ia mengatakan, surat kabar itu telah menulis beberapa hal secara tidak akurat. Ia juga memastikan belum satu anak pun yang telah ia keluarkan dari Aceh. Ia lalu menuturkan, semua cerita ini bermula dari sepucuk surat seorang pendeta di Indonesia bernama Henry Lantang pada 3 Januari. Melalui surat itu, Henry dan anaknya, Roy Lantang, memberi informasi mengenai sekitar 300 anak Aceh yang telah menjadi yatim piatu akibat tsunami.

Anak-anak itu sudah berada di bandara di Banda Aceh, menunggu diterbangkan ke Jakarta. Ditambahkan pula di sana, para "penyelamat" ini telah mengundang organisasi atau keluarga yang bersedia mengadopsi anak-anak malang itu. "Kami bersiap membantu 50 di antaranya untuk masa tiga tahun," kata pendeta berusia 59 tahun itu. Brewer mengaku sudah menghimpun dana hingga US$ 70 ribu untuk 50 anak itu dan bersiap mencarikan lebih banyak uang untuk 250 anak lainnya.

Setelah itu Brewer tak mau menerima wawancara wartawan. Tempo, yang mencoba menghubunginya ke Virginia, pun hanya mendapat jawaban melalui secarik pernyataan pers. "Semua sudah ada di situ," katanya. Tinggal Henry Lantang dan anaknya yang kerepotan. Kepada Tempo, yang menemuinya Selasa pekan lalu di rumahnya di Kelurahan Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, Henry mengaku sangat kaget dengan berita di Washington Post itu.

Ia juga menolak disebut sebagai anak buah Brewer. Kontak dengan WorldHelp, katanya, terjadi ketika ia tengah menghubungi Pendeta Robert Torens di sebuah gereja di Virginia. Kebetulan Brewer di sana, dan hubungan mereka berlanjut melalui surat-surat elektronik berikutnya. "Berita soal 300 anak Aceh itu saya kutip dari detik.com tanggal 2 Januari," katanya. Berita itu berjudul "300 Anak Korban Tsunami Tunggu Angkutan ke Jakarta", tulisan reporter Arif Shodiq Pujiharto.

Henry juga membantah operasinya dilakukan diam-diam. Ia lalu menyodorkan nama Yayasan Fajar Hidayah sebagai kontak yang akan dihubunginya dalam urusan ini. Nama yayasan ini pula disebut sebagai sumber detik.com dalam beritanya itu. Tempo, yang menghubungi nomor telepon yang diberikan itu mendapat informasi bahwa yayasan yang bermarkas di Kota Wisata Cibubur, Jakarta Selatan, itu dikelola oleh Ny. Draga Rangkuti.

Menurut Yona, staf di yayasan itu, mereka memang sempat mengasuh 17 anak Aceh yang dibawa beberapa hari setelah tsunami. "Tapi semua sudah dijemput keluarganya," katanya. Wati, staf lainnya, memberi keterangan bahwa Draga adalah pengusaha yang dulu pernah bekerja di PT Humpuss milik Tommy Soeharto. Yayasan yang dikelolanya itu kini tengah membangun sekolah gratis di Meulaboh dan Medan. Tapi, Henry Lantang dan WorldHelp? Mereka tak pernah mendengarnya.

Otoritas agama Kristen dan Katolik adalah pihak yang juga dibuat repot oleh berita ini. Mereka umumnya merasa jengah akan kelakuan lembaga seperti WorldHelp, yang menyimpan agenda di balik bantuan kemanusiaan untuk Aceh. Untuk itu Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bahkan merasa perlu memberi keterangan bersama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). "Kami tidak punya kaitan apa pun dengan WorldHelp," kata Ketua Umum PGI, Pendeta Andreas Yewangoe. "Cara-cara seperti itu bertentangan dengan ajaran Kristen."

Y. Tomi Aryanto, Ewo Raswa, Wendi Mogul (Maryland), Verianto Madjowa (Manado)

Siapa WorldHelp

WorldHelp berdiri pada 1991 sebagai organisasi pemberi bantuan kemanusiaan. Yang agak khusus dari WorldHelp adalah misi utama mereka di balik kegiatannya, yakni menyebarkan ajaran Kristen (proselytization). Ciri ini membuat mereka berbeda dengan banyak organisasi keagamaan lain yang tak menghubungkan bantuan yang mereka berikan dengan penyebaran agama.

Menurut situs mereka, WorldHelp sudah aktif di 50 negara, termasuk negara-negara Eropa Timur, India, Cina, Myanmar, Nepal, Vietnam, Rusia, Kuba, Thailand, Uganda, dan Filipina. Target mereka adalah negara-negara di Asia, tempat Buddha, Hindu, dan Islam masih menjadi agama mayoritas. Sejak 1996, katanya, mereka sudah berhasil mendirikan lebih dari 8.600 kongregasi dan membangun 1.198 gereja di dunia.

Mereka membagi-bagikan lebih dari 8 juta kitab Injil Perjanjian Baru dan buku-buku agama ke sekolah-sekolah negeri, gereja, rumah sakit, basis militer, dan rumah yatim piatu. Sudah lebih dari 35 ribu orang mereka kristenkan. Selama sembilan tahun terakhir, WorldHelp mengaku mendapatkan lebih dari 13 ribu sponsor yang bersedia membantu membiayai hidup anak-anak kurang beruntung di berbagai negara. Mereka juga sudah mengirim lebih dari 250 ton suplai medis senilai lebih dari US$ 45 juta dolar ke berbagai negara.

Organisasi Kemanusiaan Kristen di Aceh

World Relief

BERMARKAS di Baltimore, Negara Bagian Maryland, Amerika Serikat, salah satu organisasi religius paling besar dan tua di sana. Sudah beroperasi selama 60 tahun di 24 negara, termasuk Indonesia. Tidak seperti WorldHelp, kelompok ini tak pernah menghubungkan bantuan mereka dengan upaya penyebaran agama. Kepada Tempo, juru bicara World Relief, Chris Pettit, menekankan berkali-kali bahwa menolong the poor and the suffering itulah mandat mereka, makanya mereka tidak mengaitkan bantuan dengan misi penyebaran agama. "Kami tahu apa yang boleh dan yang tidak boleh kami lakukan," katanya.

World Relief, kata Pettit, lebih memilih aksi. Kalau orang kemudian menilai umat Kristen itu baik setelah melihat apa yang mereka lakukan, ya bagus. Tak harus mereka kemudian pindah agama. Intinya, tidak boleh ada indoktrinasi dan pemaksaan. Pettit tidak menganggap insiden WorldHelp bakal menghadang kelancaran bantuan dari kelompok-kelompok religius (Kristen) di Aceh. Organisasi sejenis ini yang juga bekerja di Aceh adalah World Vision.

KWI dan PGI

BANYAK lembaga keagamaan Kristen dan Katolik lain juga bekerja di Aceh, termasuk yang secara resmi melalui KWI dan PGI. "Kami memberikan bantuan semata-mata atas nama kemanusiaan," kata Kardinal Darmaatmadja SY. Dalam prakteknya, KWI dan PGI bekerja sama dengan NU dan Muhammadiyah dan telah membentuk kelompok kerja untuk Aceh.

Andreas Yewangoe dari PGI menambahkan, adopsi anak-anak muslim di Aceh bertentangan dengan prinsip kristiani. PGI telah mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh bantuan kemanusiaan ke Aceh harus melalui organisasi Islam yang resmi, yaitu NU dan Muhammadiyah. Dia mengharapkan, melalui klarifikasi dari PGI dan KWI, isu adopsi oleh WorldHelp ini tidak mengaburkan permasalahan besar yang sesungguhnya, yakni membantu korban.

Andreas mengaku, saat ini PGI telah menjalin kerja sama dengan Action By Church Together (ACT), satu konsorsium gereja Eropa dan Amerika pemberi bantuan bencana alam. Selain itu, ada kerja sama dengan Church World Service (CWS). "Kami mendorong semua misi kemanusiaan seperti ini," kata Ketua Umum Pengurus Besar NU, KH Hazyim Muzadi.