MENUNGGU boarding di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, memang bisa membosankan. Tak banyak yang bisa dilakukan kecuali duduk termangu. Paling banter makan atawa ngopi di gerai yang bertebaran di situ. Beda dengan, misalnya, di Bandara Changi, Singapura. Tersedia pusat belanja dan rekreasi yang menyatu dengan terminal penumpang.

Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, lain lagi. Selain pusat belanja dan rekreasi, bandara di negeri jiran ini dilengkapi fasilitas kereta ekspres. Dijamin tidak macet dan banjir seperti akses jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan tentu lebih murah ketimbang ongkos taksi. Tapi, konon, hanya dalam beberapa tahun Bandara Soekarno-Hatta juga bakal gemerlap berkilau.

"Kami akan menggabungkan terminal 1 dan 2 menjadi terminal terpadu," kata Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura II, S. Tulus Pranowo. "Kapasitas terminal sudah tidak mampu lagi menampung ledakan penumpang, khususnya domestik." Tahun lalu saja, bandara ini dijejali tak kurang dari 21,1 juta penumpang. Padahal kapasitas terminal hanya mampu menampung 18 juta penumpang setiap tahunnya.

Tulus memperkirakan, tahun ini jumlah penumpang akan melonjak ke angka 23,7 juta. Bila dibiarkan, terutama pada jam-jam sibuk (6.00-08.00 dan 17.00-19.00) Bandara Soekarno-Hatta tak beda dengan terminal bus. "Sumpek, semrawut, benar-benar tidak nyaman," katanya. Tulus juga membayangkan kehadiran kereta bandara sebagai alternatif akses selain jalan tol?yang kerap banjir dan macet.

Wakil Presiden Pengembangan Usaha Properti Angkasa Pura II, Syarkowi Pabli, menjelaskan pembangunan terminal terpadu akan dibagi dua tahap. Pertama, perluasan terminal 1 dan pembangunan rel kereta menuju bandara pada 2005. Kedua proyek yang ditawarkan dalam Indonesia Infrastructure Summit 2005 ini masing-masing senilai US$ 178 juta dan US$ 77,3 juta. "Targetnya, selesai pada 2007," katanya.

Tahap kedua dilanjutkan dengan perluasan terminal 2 dan pembangunan mal bandara pada 2008. "Tahun itu layak bangun karena jumlah penumpang sudah mencapai 31 juta orang," katanya. Mal bandara yang menghubungkan terminal 1 dan 2 ini dibangun dua lantai. Lantai satu sebagai pusat check-in, lantai dua untuk perbelanjaan dan rekreasi. Biaya yang dibutuhkan Rp 4,5 triliun.

Menteri Perhubungan Hatta Rajasa mengatakan, proyek terminal 1 dan kereta bandara ditawarkan karena paling siap dan memiliki internal rate of return (IRR) tinggi. "IRR-nya bisa 15-20 persen setahun," katanya. Alasan lain, pemerintah tidak ada dana untuk membiayai proyek-proyek itu. "Kalaupun ada uang, pemerintah hanya membangun pelabuhan-pelabuhan perintis yang bermanfaat bagi masyarakat," ujar Hatta.

Konsorsium investor lokal dan Malaysia, kata Syarkowi, sudah menyatakan berminat terhadap proyek kereta bandara. Investor akan membangun rel sepanjang 10,5 kilometer, mulai dari Poris, Tangerang, hingga bandara. Lalu mendirikan stasiun di Manggarai, Jakarta Selatan, dan terminal bandara. "Angkasa Pura II dan PT Kereta Api akan membentuk anak perusahaan," kata Syarkowi. Pola kerja sama menggunakan sistem bangun, operasi, transfer (BOT).

Akan halnya proyek terminal 1, menurut Syarkowi, juga sudah ada investor tertarik. Namun, ada atau tidak ada investor, proyek seluas 6 hektare itu tetap harus jalan. Dananya? "Kami akan pinjam dari bank atau menerbitkan obligasi," kata Syarkowi. Hatta Rajasa menegaskan, perluasan terminal yang sanggup menampung 12 juta penumpang setahun itu?sebelumnya 9 juta orang?sudah banyak dilirik investor, antara lain Singapura.

Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk., Arwin Rasyid, mengatakan pihaknya siap membiayai proyek perluasan terminal 1. Proyek ini, katanya, punya prospek bagus. "Arus kas dia (Angkasa Pura II) juga sebanding dengan yang dipinjamkan," kata Arwin. Pengelola 10 bandara di kawasan barat Indonesia tahun lalu meraup penghasilan Rp 1,6 triliun dengan laba bersih Rp 600 miliar.

Namun Syarkowi mengkhawatirkan masalah pembebasan tanah akan menjadi kendala proyek kereta bandara. "Masih 60 persen lagi tanah yang belum dibebaskan," katanya. Hatta Rajasa juga mengatakan, pembebasan tanah tidak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. "Kami akan membuat peraturan pemerintah," katanya. Dalam peraturan itu, kepastian harga tanah tidak menjadi disparitas yang tinggi sebelum dan sesudah ada proyek. Jadi, tinggal menunggu bernyaman-nyaman di bandara, kan?

Stepanus S. Kurniawan