Penjelasan Dokter Budi Setiawan

Pada Tempo edisi 3-9 Januari lalu dimuat tulisan berjudul ?Ganasnya Demam Kura-kura?, di rubrik Kesehatan. Sebagian materinya adalah hasil wawancara lewat telepon dengan saya. Di situ dijelaskan penyebab mengganasnya penyakit malaria. Salah satunya karena perilaku yang salah dalam mengkonsumsi obat. Disebutkan antara lain, ?Aturannya, orang cukup menelan satu tablet, 3-4 kali sehari. Tapi warga di daerah endemik sering mengkonsumsi tiga tablet sekaligus dalam sekali telan.?

Yang sebenarnya bukan seperti itu. Perlu saya jelaskan bahwa timbulnya kejadian luar biasa malaria di beberapa daerah di Indonesia disebabkan sejumlah hal. Di antaranya, faktor lingkungan yang memungkinkan berkembang biaknya nyamuk Anopheles (betina) sebagai vektor penyebar malaria dan faktor kekebalan tubuh manusia khususnya terhadap malaria.

Di luar dua faktor tersebut, ada lagi faktor lain yang sangat penting, yakni timbulnya resistensi Plasmodium malaria, terutama Plasmodium falciparum, terhadap Khlorokuin. Salah satu penyebabnya adalah pemakaian obat-obatan antimalaria yang tidak sesuai dengan indikasi, dosis, dan lama pemberiannya yang kurang. Misalnya pemakaian Khlorokuin dalam pengobatan malaria dewasa yang dianjurkan adalah empat tablet sekaligus sesudah makan pada hari pertama dan hari kedua dilanjutkan dua tablet sekaligus pada hari ketiga. Nah, pemakaian yang sering terjadi di masyarakat adalah tiga kali sehari satu tablet, mengikuti anjuran yang salah yang tertulis di dalam leaflet.

Dr Budi Setiawan
Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi
Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI/RSCM,, Jakarta Pusat

?Terima kasih atas koreksi Anda.

Gas yang Terbuang Percuma

Pertamina tidak mungkin mencegah naiknya harga elpiji. Ibu-ibu pengguna elpiji pun terpaksa membelinya dengan harga yang cukup mencekik. Anehnya, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejak 2003 sampai sekarang gas dibuang alias dibakar dengan percuma. Nilai gas yang dibakar tersebut setara dengan harga tiga mobil Kijang baru setiap harinya.

Sebuah perusahaan swasta nasional berniat mengelola potensi gas yang terbuang agar dapat memberikan kemaslahatan bagi negara dan juga masyarakat di sana. Perusahaan tersebut memiliki komitmen untuk membangun LPG plant yang bernilai lebih dari US$ 8 juta. Sayang, karena campur tangan pejabat setempat, rencana itu menjadi berantakan.

Perjanjian kerja sama yang telah dibuat dengan BUMD setempat tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Kabarnya, sang pejabat tidak senang karena pemilik perusahan itu sangat dekat dengan bekas pejabat sebelumnya.

Walaupun sudah ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang memerintahkan bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan, tetap saja si pejabat bergeming.

Taufik Karmadi
Jakarta Barat

Kasus Adiguna Sutowo

Sementara saudara-saudara kita di Aceh tengah dilanda musibah, banyak dari kita yang menikmati gemerlapnya malam tahun baru dengan berpesta-ria di hotel-hotel berkelas.

Tingkah laku Adiguna Sutowo dan teman-temannya, dengan merendahkan kasir Klub Fluid di Hilton Hotel pada malam tahun baru, jelas menunjukkan suatu sikap golongan kelas atas yang sombong. Apalagi sikap itu sampai mengorbankan nyawa pegawai yang masih dalam masa training.

Pelatuk yang ditarik dari sebuah pistol telah mengakibatkan tewasnya Yohanes Berchmans Haerudy Natong alias Rudy, si penagih bill itu. Saya benar-benar mengharapkan polisi mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya dengan transparan, tanpa memandang status sosial tersangka.

Ini merupakan waktu yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk mengoreksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita supaya tahun ini akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Penanggulangan kasus Adiguna secara adil adalah sebuah kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara kita adalah negara hukum.

Aulia Rachmat Sungkar
Jakarta

Keluhan Pemakai Kartu HSBC

Saya memakai kartu kredit Visa HSBC sejak tahun 2003. Sebelumnya saya menggunakan kartu lain. Karena tertarik penawaran agen HSBC dalam sebuah pameran di mal, akhirnya saya putuskan beralih ke HSBC. Pada awalnya semua berjalan lancar, sampai saya ditawari kartu kedua. Ternyata ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan penawaran awal.

Semula dikatakan kartu Visa/Master HSBC saya akan dibebaskan dari iuran tahun pertama, ternyata hal ini tidak terlaksana. Bahkan saya harus membayar iuran tahunan untuk kedua kartu tersebut plus bunganya sebesar 3,25 persen setiap bulan.

Pada 12 November 2004 saya melakukan pembayaran untuk kartu Visa sebesar kurang-lebih Rp 300.000 melalui ATM BCA. Hal ini langsung saya informasikan kepada customer service HSBC. Dia pun berjanji akan membuat note agar dapat dibaca bagian lain. Soalnya saat itu sudah memasuki liburan panjang menjelang hari raya Idul Fitri 1425 H.

Ternyata hal tersebut tidak dilakukan sesuai dengan janjinya. Buktinya, pada 18 November 2004, masih dalam suasana Lebaran, saya menerima telepon dari Saudari Dice dengan nada ketus, tanpa mengucapkan salam. Dia mengingatkan bahwa saya belum melakukan pembayaran. Jelas sekali HSBC tidak profesional dalam melakukan koordinasi antarbagian, sehingga saya sebagai konsumen merasa dirugikan.

Rachmat Bagus Suharyo
Jatipadang, Jakarta Selatan

Layanan MQ Time

Sudah setahun saya menjadi pelanggan MQ (Manajemen Qolbu) Time yang memberikan pesan-pesan pendek nasihat agama. Pada 17 Desember 2004, saya ingin berhenti berlangganan dengan mengetik: UNREG MQ ke nomor operator yang disarankan. Tapi jawaban yang saya terima adalah perintah yang sama untuk mengetik: UNREG MQ. Begitu seterusnya tiap kali saya kirim, selalu dijawab dengan perintah yang sama. Hari-hari berikutnya saya masih saja menerima nasihat singkatnya hingga 23 Desember 2004.

Saya merasa dirugikan karena permintaan penghentian langganan tersebut tidak langsung ditanggapi. Soalnya, setiap kali kirim SMS, kami mesti menghabiskan pulsa Rp 750. Saya tak habis mengerti, apakah saya yang gagap teknologi ataukah memang tenaga-tenaga MQ yang tidak profesional.

Anjrah Sihono SE
Jakarta

Bantuan dari Israel

Semua orang tahu, selama ini pemerintah Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Bahwa mantan Presiden Abdurrahman Wahid pernah menjadi salah satu pengurus Yayasan Simon Perez, bekas PM Israel, itu soal lain. Lalu mengapa kita menerima bantuan pemerintah Israel untuk korban bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara?

Pekan lalu, Koran Tempo memuat berita tentang pengiriman bantuan obat, makanan, dan air minum oleh pemerintah Israel yang diterbangkan langsung dari Tel Aviv menuju Batam. Informasi tersebut disampaikan oleh Duta Besar Israel untuk Singapura, Itzhak Shoham. Bahkan Israel akan menambah bantuan tersebut. Namun kabar ini dibantah juru bicara Departemen Luar Negeri.

Kendati begitu, Deputi Tanggap Darurat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Thabrani, tak menepis berita itu.

Bagi saya memang aneh, seandainya bantuan itu benar-benar ada. Sebab, secara politik kita mengutuk Israel sebagai negara agresor yang mencaplok tanah rakyat Palestina. Dan kita tak mungkin bersanding dengan negara Zionis itu. Jadi, apa perlunya kita berbaik-baik dengan agresor, dalam bentuk apa pun.

Untuk menanggulangi bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara kita memang membutuhkan biaya triliunan rupiah. Ini digunakan untuk pengadaan obat, makanan, serta membangun kembali kedua provinsi tersebut. Namun kita tak perlu gelap mata sehingga membuka kedua tangan kita untuk Israel. Saya yakin seluruh rakyat Indonesia siap membangun kembali kedua provinsi yang carut-marut, tanpa harus menerima bantuan dari Israel.

ROBIN DANANJAYA
Medan, Sumatera Utara

Kecewa Layanan Nokia

Beberapa tahun yang lalu kami tergoda membeli Communicator Nokia 9210. Harus diakui peranti ini bisa diandalkan untuk membantu aktivitas kerja. Sejak 12 November 2004, telepon genggam tersebut rusak sehingga tidak bisa dipakai.

Menurut petugas dealer resmi Nokia, kerusakan terjadi pada flexi cable. Namun, kerusakan ini tidak bisa segera diperbaiki karena persediaan suku cadangnya sedang kosong. Kebetulan, banyak pengguna lain yang mengalami nasib sama juga sedang antre untuk mendapatkan suku cadang tersebut. Saya lalu disarankan untuk menghubungi agen atau dealer lain.

Puluhan agen besar dan kecil di seluruh Jakarta sudah saya hubungi, tapi hasilnya nihil. Mereka selalu menjawab sama: stok kosong atau belum datang.

Karena penasaran, saya menghubungi Nokia Perwakilan Indonesia. Petugas di sana menyarankan agar saya menghubungi sejumlah dealer, antara lain Global Teleshop dan Intouch. Hasilnya sama saja.

Anehnya, semua itu terjadi ketika Nokia Indonesia sedang gencar mempromosikan produk sejenis dengan seri terbaru Nokia 9500. Harga tidak murah, paling rendah Rp 9,5 juta. Kendati begitu, produk ini pun laris manis bak pisang goreng.

Saya pesimistis terhadap layanan purnajual yang diberikan Nokia. Apakah suku cadang yang dijanjikan akan benar-benar datang atau hanya janji-janji kosong? Mungkin Lembaga Konsumen atau pihak-pihak mana pun yang berkompeten perlu mencermati layanan perusahaan sekaliber Nokia yang sangat merugikan konsumen.

Rinaldo J. Aziz
Jalan Dukuh V/8
Kramat Jati, Jakarta Timur

Imbauan buat GAM

Kini pemerintah Indonesia menghadapi situasi yang pelik dalam menangani masalah Aceh. Di satu sisi pemerintah berupaya melakukan pembersihan reruntuhan dan sampah yang sekaligus mencari sisa-sisa jenazah yang masih tertimbun di bawahnya. Di sini lain juga masih ada masalah yang belum selesai yang berkaitan dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Tim penanggulangan bencana alam dibantu para relawan yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan tugas mulia ini. Ada kemungkinan peluang ini dimanfaatkan oleh GAM untuk melakukan pengumpulan bahan logistik dan upaya konsolidasi kekuatan.

Saya ingin mengimbau agar para pengikut GAM segera kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Apalagi di saat ini wilayah ini telah didera bencana yang amat hebat berupa gempa bumi dan gelombang tsunami. Wahai saudaraku yang baik, sudahlah pertikaian ini diakhiri saja sampai di sini, mari kita bangun negeri ini, Provinsi NAD untuk anak cucu kita di masa depan yang lebih baik.

Teuku Imron
Palmerah ,Slipi, Jakarta Barat

Soal Majelis Rakyat Papua

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Pemerintah Provinsi Papua diharapkan segera mempersiapkan diri untuk membentuk lembaga ini. MRP merupakan lembaga yang cukup penting untuk mengawal jalannya otonomi khusus. Masyarakat Papua pun perlu berhati-hati saat memilih wakil mereka untuk duduk di MRP.

Kendati begitu, kedudukan MRP hanya sebatas melakukan koordinasi, memberikan pemikiran, dan tidak bisa mengeluarkan kebijakan. Keputusan kebijakan terakhir tetap ada pada pemerintah pusat.

Mereka yang menjadi anggota MRP harus memahami tugas, pokok fungsi lembaga ini. Hanya dengan begitu semua akan berjalan sesuai dengan cita-cita dan amanat otonomi khusus. Diharapkan lembaga MRP dapat membantu memenuhi keinginan masyarakat Papua antara lain peningkatan kesejahteraan rakyat.

Wanto M. Pari
Johar Baru, Jakarta Pusat.

Solidaritas Anak Bangsa

Sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana alam gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara, kita sebagai sesama anak bangsa wajib membantu meringankan. Saudara-saudara kita sangat sedih, letih, loyo, patah semangat, dan sebagainya perlu kita bangkitkan semangatnya.

Bentuk solidaritas tersebut banyak macam dan ragamnya, dari bantuan secara materi dan nonmateri. Kita bisa menyumbangkan barang-barang kebutuhan sehari-hari maupun kelengkapan sandang. Saudara-saudara di NAD dan Sumut, Anda tidak sendirian, kami bersama Anda. Ketegaran dan kesabaranmu sedang diuji oleh Sang Pencipta.

Dengan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat di NAD dan Sumatera Utara, kami mengimbau kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk sesegera mungkin mengusulkan kepada Presiden agar dikeluarkan Inpres tentang pemotongan gaji pegawai negeri di setiap tingkatan. Pemotongan bisa dilakukan bervariasi, misalnya golongan I dipotong Rp 5.000, golongan II (Rp 10.000), golongan III (Rp 15.000), dan golongan IV (Rp 20.000). Cara ini juga bisa diterapkan di swasta.

Laode Kamal
Jalan Slamet Riyadi, Jakarta Timur