Dua Soekarno di Kandang PDIP

Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali baru berlangsung pada Maret nanti, namun bursa pencalonan Ketua Umum PDIP sudah marak. Setelah nama Sophan Sophiaan disebut-sebut sebagai calon ketua, kini Guruh Soekarnoputra mulai didorong. Ratusan orang dari Gerakan Kader Pembaruan, Rabu pekan silam, mencalonkan adik kandung Ketua PDIP Megawati itu sebagai ketua umum partai periode 2005-2010. ”Kami ingin bersama Bung Guruh merebut kembali kemenangan PDIP setelah kalah dalam Pemilu 2004,” kata Anto Firmanto, pemimpin deklarasi.

Sayang, acara deklarasi di Gedung Joeang, Jakarta, ini tak dihadiri Guruh. Walau begitu, anak bungsu mantan presiden Soekarno ini mengaku siap dicalonkan. Ia juga sudah membicarakan masalah ini dengan kakaknya. ”Mbak Mega mengatakan harus dilihat seberapa serius aspirasi itu. Tapi silakan saja menggalang aspirasi dari bawah,” kata Guruh.

Megawati sendiri masih berpeluang kuat memimpin PDIP lima tahun mendatang. Sejumlah daerah, misalnya Sumatera Selatan dan Yogyakarta, berniat tetap akan mengusung Mega. ”Mega tetap terkuat. Mega adalah ikon PDIP,” kata Darmadi Jufri, Ketua PDIP Cabang Lubuklinggau, Sumsel.

Politisi PDIP Soetardjo Soerjogoeritno berharap pendamping Mega adalah orang muda, misalnya untuk posisi sekretaris jenderal. ”Tapi jangan asal muda dan jangan orang luar,” ujarnya.

Mega sependapat. ”Saya setuju regenerasi. Saya tambah tua, meski alhamdulillah, awet muda. Tapi, regenerasi harus melalui kongres dan sesuai mekanisme,” katanya saat memperingati ulang tahun PDIP di Lenteng Agung, Jakarta.

Tiga Saksi Beratkan Ismoko

Hari-hari sulit menyergap Brigadir Jenderal Pol. Samuel Ismoko. Selasa pekan lalu, dalam sidang kode etik dan profesi yang digelar di Mabes Polri, ia harus ekstra keras membuktikan dirinya ”bersih” dari tudingan menerima ”suap” saat menyidik kasus pembobolan Bank BNI.

Waktu itu posisinya adalah Direktur II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Ia dituduh mengistimewakan Adrian Herling Waworuntu dkk, tersangka kasus pembobol BNI, dengan menempatkan tahanan di tempat berbeda. Ia juga dituding menerima ”kado” dari Adrian. Ismoko belakangan dimutasi menjadi Kepala Biro Pembinaan Operasi Polri.

Kado yang kabarnya diterima Ismoko itu adalah ponsel, televisi 29 inci, kipas angin, mesin fotokopi, pemutar DVD karaoke, dan laptop. Ada juga uang US$ 20 ribu dan Rp 500 juta. Atas semuanya itu, Ismoko dianggap te-lah melanggar Kode Etik Profesi Polri.

Sidang yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol. Adang Dorodjatun pekan lalu itu menghadirkan tiga saksi. Mereka adalah Ketua Penyidik Kasus BNI Kanit II Perbankan Mabes Polri AKBP Irman Santosa, Kepala Tata Usaha AKBP Titin Damiyanti, dan Pengawas Penjagaan Rutan Mabes Polri Kombes Pol. Ateng Sutandi.

Mereka membenarkan ada 10 tersangka BNI yang ditempatkan di ruang penyidik dan mendapat berbagai fasilitas ke sel Bareskrim Mabes Polri.

Ismoko gusar mendengar kesaksian itu. Ia berkukuh mengaku tidak bersalah. Di sidang beberapa kali ia mengelap wajah dan memegang kepala. Ia memberi alasan, tindakan memisahkan tahanan itu demi mempercepat pengungkapan kasus BNI. Ismoko mengaku merasa difitnah telah menerima suap. Bahkan ia me-nantang Rudy Sutopo dan Adrian untuk memberikan kesaksian. ”Apa kepentingannya saya minta? Kalau perlu, hadapkan dia pada saya; karena itu fitnah,” ungkap Ismoko. Selasa ini, Ismoko akan dikonfrontir dengan Adrian dan Rudy Sutopo.

10 Anggota DPR Sering Mangkir

Baru tiga bulan di Senayan, sudah bermalas-malasan. Inilah yang terjadi di gedung wakil rakyat. Dalam masa persidangan pertama (Oktober-Januari) setidaknya ada 10 orang anggota DPR yang ketahuan sering membolos. Urutan pertama dipegang anggota Fraksi PDI Perjuangan. Lalu Fraksi Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Peringkat ini dibuat Sekretariat dan anggota Badan Kehormatan DPR. ”Kami sudah kirim surat kepada fraksi masing-masing,” kata Slamet Effendy Yusuf, ketua badan itu. Peringkat ini juga tak akan diumumkan kepada publik. ”Ini baru peringatan,” katanya.

Dari bocoran surat yang diterima Tempo, mereka yang masuk daftar bolos di antaranya adalah Taufik Kiemas, Marissa Haque, Mangara Siahaan, Arifin Panigoro, dan Herman Hery (PDIP). Dari PPP ada nama Ahmad Toyfoer dan Ma’mun Noor. FPG adalah Adi Putra Darmawan Tahir dan N. Serta Ginting. Dari FPKS Soeripto, mantan Sekjen Departemen Kehutanan.

Sejauh ini, pengurus keempat fraksi itu mengakui sudah menerima surat dari Badan Kehormatan tentang kemalasan anggotanya. Fraksi pun sudah meneruskan surat Badan Kehormatan itu kepada masing-masing anggotanya.

Mangara Siahaan, salah satu anggota DPR yang dituding, menyangkal. ”Saya sudah klarifikasikan dengan fraksi. Selalu hadir kecuali satu, ketika mengurus persiapan kongres PDIP,” kata Mangara. Jakobus Mayong Padang, Sekretaris Fraksi PDIP, juga membenarkan Mangara. ”Ada beberapa data yang tidak akurat. Mangara, Marissa, dan Taufiq Kiemas tidak termasuk yang suka bolos,” kata Mayong.

Mobil Dinas Gubernur

Lapangan rumput depan kantor Bea dan Cukai Batu Ampar, Batam, penuh warna. Berbagai jenis kendaraan teronggok memenuhi halaman. ”Sudah ada setahun barang itu di situ,” kata seorang petugas keamanan. Datang dari Singapura, ratusan mobil bekas itu masuk ke Batam tanpa dokumen. Tiga tahun berturut-turut, Bea dan Cukai menangkap dan menyitanya, tapi tak berhasil menemukan sang importir.

Mobil-mobil tak bertuan itulah yang kini dilirik Ismeth Abdullah, Gubernur Kepulauan Riau. Ia berencana akan memakai kendaraan itu menjadi mobil operasional pemerintah daerah dan menjadi mobil dinas pengganti anggota DPRD Kota Batam dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Surat permintaan ke pemerintah pusat pun sudah dikirim. ”Camat saja dapat mobil dinas, masak anggota DPRD enggak,” kata Rusalan Kasbulatov, salah satu anggota DPRD. Sebagian anggota DPRD itu telah kebagian mobil dinas, di antaranya mewarisi mobil dinas pejabat periode sebelumnya.

Suhu PAN Makin Panas

Suhu panas menyelimuti partai matahari terbit Partai Amanat Nasional (PAN). Kongres memang baru akan berlangsung April nanti, tapi api pertarungan merebut kursi ketua umum sudah terasa sejak sekarang.

Maklum, ketua yang sekarang, Amien Rais, tak minat mencalonkan diri lagi.

Beberapa nama yang disebut bakal maju itu antara lain: Didik J. Rachbini, Ahmad Farhan Hamid, Hatta Rajasa, Fuad Bawazier, dan Din Syamsuddin. Kata Amien, semua calon sama-sama berkualitas, tapi dukungan lebih ditujukan kepada calon berusia di bawah 60 tahun. ”Yang muda biasanya lebih memikirkan partai ke depan,” katanya.

Di antara sejumlah nama, Din tampak yang paling sering mendekati pengurus daerah. Kamis pekan lalu, Din mengumpulkan 22 pengurus PAN tingkat provinsi. Semua yang hadir secara tersirat menyatakan mendukung Din. Tapi dukungan itu masih sekadar omongan. ”Belum ada buktinya,” kata Din.

Polisi Tahan Anggota BIN

Tujuh tersangka pemalsu uang, awal pekan lalu, ditahan polisi. Di antara mereka adalah anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dan pegawai Direktorat Pajak, Departemen Keuangan. Informasi yang diperoleh Tempo menyebutkan, satu di antaranya adalah mantan seorang purnawirawan perwira tinggi yang justru bekerja di bagian pemberantasan uang palsu BIN. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Irjen Pol. Dadang Garnida. ”Ya, ya, kami belum tahu apakah pelaku akan membuat lagi uang (palsu),” kata Dadang.

Menurut Direktur Ekonomi Khusus Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Brigjen Pol. Andi Chaerudin, penangkapan itu berawal dari laporan BIN sendiri. ”Mereka (sendiri) yang menyerahkan dua tersangkanya,” kata Andi. Bersama tersangka, disita 2.000 lembar pecahan uang Rp 100 ribu dan barang bukti lain berupa mesin cetak. Ketujuh tersangka akan dijerat Pasal 244, 245, dan 250 KUHP tentang uang palsu dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun.