PRESIDEN Somalia, Abdullahi Yusuf, bagaikan seorang nabi. Ia boleh dihormati di mana-mana, tapi tidak di negerinya sendiri. Di Kenya, Yusuf diperlakukan istimewa, mendapat gelaran karpet merah, dan merasa aman di antara penjagaan para pengawal bersenjata lengkap. Tetapi Mogadishu—ibu kota Somalia—masih terlalu berbahaya bagi Yusuf dan pemerintahan terbarunya.

Di negeri berpenduduk tujuh juta jiwa itu terdapat sekitar 60 ribu milisi bersenjata. Namun mereka memusuhi Yusuf dan orang-orangnya, sementara tidak ada kesatuan polisi yang mampu menjamin keselamatan mereka. Gedung-gedung pemerintahan, seperti departemen, sekolah, dan kampus, telah beralih menjadi kamp-kamp pengungsi. Tidak ada rumah sakit yang dapat menjamin kesehatan masyarakat. Jangan coba pesawat mendarat di bandara internasional, karena unta-unta berkeliaran merumput di landasan pacu. Celakanya, para anggota milisi itu tak lebih dari gerombolan liar. Sambil mengalungkan senjata otomatis AK-47, mereka mabuk-mabukan dan ngegele. Semua angkutan kota mereka hentikan di tiap beberapa kilometer untuk dimintai uang. Jangan berani menolak permintaan.

Kondisi tersebut menggambarkan ketiadaan pemerintahan pusat sejak 1991, ketika diktator militer Mohamed Siad Barre dipaksa lari tunggang-langgang meninggalkan Mogadishu. Sejak itu, perpecahan antar-klan menjadi sumbu ledak perang sipil di negeri yang terletak di tepi Samudra Hindia itu. Yusuf berasal dari klan Darod, yang berbasis di utara. Sedangkan Mogadishu menjadi rumah rival mereka, klan Hawiye.

Masuk akal kalau seruan pertama Yusuf begitu terpilih sebagai Presiden Somalia Oktober lalu di Nairobi, Kenya, adalah mengundang 20 ribu pasukan penjaga perdamaian asing ke negerinya. Tujuannya tidak lain agar mereka membantu melucuti kaum milisi dan melindungi pemerintahannya.

Dua pekan lalu, Uni Afrika memang merespons permintaan Yusuf. Tetapi, untuk merealisasinya, itu tak mudah. Terbukti, ke-53 negara anggotanya sama sekali belum menyinggung jumlah kekuatan dan kapan pasukan dikerahkan ke sana. Tetangga Somalia dan dunia internasional tentu belum lupa ketika, pada 1993, sejumlah mayat tentara AS diseret di jalanan Mogadishu. Aksi brutal milisi itu mengakhiri intervensi Amerika di Somalia dan menciutkan nyali banyak negara lainnya untuk mempertaruhkan nyawa tentaranya di negeri itu.

Menurut utusan khusus PBB untuk Somalia, Winston Tubman, komunitas internasional hanya akan membantu jika ada prakarsa dari dalam Somalia sendiri. "Dia (Yusuf) adalah Presiden Somalia. Dia harus berkata, 'Inilah apa yang ingin kami lakukan dan kami telah berupaya menjalankannya sampai sebatas ini'," kata Tubman. Begitu terlihat upaya-upaya itu, komunitas dunia otomatis akan mengikuti. "Bukannya malah dia berkata, 'Saya adalah presidennya, buatkan cek untuk saya.' Bukan begitu caranya."

Sejumlah negara tetangga Somalia, terutama Kenya, dan negara-negara donor telah menghabiskan dua tahun dan sekitar US$ 10 juta (sekitar Rp 92 miliar) dalam memproses pembicaraan damai yang menghasilkan pemilihan Yusuf. Pemerintahan terbaru ini melibatkan sebagian besar panglima perang di Somalia. Tujuannya, merangkul mereka bersama-sama, tetapi ini pun menjadi satu masalah. "Justru merekalah yang selama ini saling berperang hingga menghancurkan negara kami. Bagaimana mungkin mereka bekerja sama membangunnya kembali?" tanya seorang warga di kamp pengungsian, yang tak berani menyebut jatidirinya.

Hussein Aideed, panglima perang yang masuk menjadi anggota kabinet, mengakui proses damai masih sangat lemah. "Bayangkan saja, Anda memiliki para pemimpin yang tidak saling percaya, tetapi didorong dan ditekan agar membentuk sebuah pemerintahan dengan cara bagaimana pun," kata dia. Satu alasan mengapa Yusuf dipilih atau dibiarkan menjadi presiden saat ini, menurut Aideed, adalah karena usianya yang sudah 70 tahun dan sakit-sakitan.

Lalu, kapan Yusuf menjadi "nabi" di negerinya sendiri?

Wuragil (BBC, Reuters)