Dering telepon itu tiba-tiba memecahkan hening di ruang kerja Mahmud Abbas. Datang dari kantor Perdana Menteri Israel Ariel Sharon, si penelepon di ujung sana—dia salah satu pembantu Sharon—meminta bicara. Dia memberi selamat kepada Abbas yang baru saja menang pemilu, sekaligus memohon silaturahmi dengan Perdana Menteri Palestina yang baru itu untuk bertemu. Pertemuan itu terlaksana pada Selasa pekan lalu. Menurut seorang pejabat kantor Sharon, pertemuan itu hendaknya dapat menjadi tanda baik untuk melanjutkan perundingan antara Israel dan Palestina.

Abbas memang bukan sosok yang "menakutkan" Israel maupun AS. Sikapnya yang moderat bahkan membikinnya tak terlalu populer di kalangan rakyat Palestina, apalagi di mata kaum garis keras. Toh, pemilu pada 9 Januari 2005 secara aklamasi memilihnya menggantikan Yasser Arafat. Hasil resmi yang diumumkan Ketua Komisi Pemilu Pusat (CEC), Hanna Nasser, mencatat Abbas mengumpulkan 62,32 persen lebih suara. Dia mengungguli kandidat independen Mustafa Barghouti, yang meraih 19,8 persen. Kandidat lain menang suara tak lebih dari tiga persen.

Selepas kemenangannya, Abu Mazen—panggilan akrab Abbas—meneguhkan tekadnya untuk terus melempangkan jalan perdamaian bagi Palestina dan Israel. Dia juga berjanji memerangi korupsi, memperkuat Otoritas Palestina, dan mengakhiri penderitaan rakyatnya. Dalam suatu wawancara, ia mengaku akan membuktikan janjinya setelah kabinet baru Otoritas Palestina terbentuk. "Misi sulit (yang harus dicapai) adalah menjamin keamanan bagi rakyat dan menegakkan independensi negara," ujarnya.

Untuk mencapai cita-cita itu, Abbas akan disokong oleh kabinet yang bakal ia umumkan setelah dilantik. Siapa saja para "pilar utama" Abbas? Nama-nama yang pasti memang belum muncul, tapi beredar keras dugaan Abbas akan "main cantik" dengan merekrut para pembantu dari berbagai kalangan: garis moderat, garis keras, Faksi Fatah (diduga akan menjadi pilar utamanya), dan akan ada warna dari kaum profesional independen—sebuah pilihan khas Abbas.

Jejaknya bisa dilacak pada saat dia menjadi Perdana Menteri Palestina mendampingi Yasser Arafat beberapa tahun silam. Ketika itu Arafat memintanya menyusun kabinet. Hasil karya Abbas kemudian disahkan Dewan Legislatif Palestina: 51 suara mendukung, 18 suara menolak. Nah, dalam kabinet tersebut Abbas menjatah Fatah dengan 25 kursi, termasuk kursi perdana menteri. Sedangkan kursi lain dibagi kepada faksi-faksi kelompok militan dan independen profesional.

Pengamat masalah Timur Tengah, Smith Alhadar, mengatakan dia menduga Abbas akan membentuk semacam "kabinet pelangi" untuk menyokong pemerintahannya. Kabinet ini juga akan menentukan target ke depan yang tegas: perdamaian Palestina-Israel. Orang-orang yang duduk dalam kabinet ini, menurut Smith, akan dicomot dari berbagai kalangan, meski Fatah tetap mendominasi—khususnya pada posisi-posisi penting. "Tak akan jauh dari kabinet dan orang-orang lama," ujar Smith kepada Tempo.

Ada enam pilar terpenting yang bakal menyokong Abbas sekaligus mempengaruhi perdamaian dengan Israel. Yakni pos perdana menteri (diduga akan diserahkan kepada Ahmad Qorei), Menteri Negara Urusan Keamanan (konon Mohammad Dahlan—bekas Kepala Keamanan Jalur Gaza dan Tepi Barat menjadi calon kuatnya), Menteri Luar Negeri (Nabil Shaath diduga masih akan bertahan), dan Menteri Juru Runding Perdamaian (Saeb Erekat disebut-sebut akan terus dipakai Abbas untuk pos ini). Menurut Smith, nama-nama ini masih akan terus dipakai lantaran telah teruji pada posisinya masing-masing. Selain itu, mereka juga satu aliran dengan Abbas dan Arafat.

Masih ada dua kursi penting lagi, yakni Menteri Ekonomi dan Menteri Dalam Negeri. Namun, hingga pekan ini nama-nama calonnya belum jelas. Yang sudah jelas adalah kedua kursi ini harus ditempati orang yang bersih, berwibawa, dan dapat menenangkan kelompok militan. Selama pemerintahan Arafat, dua kursi itu menjadi sorotan utama karena dugaan korupsi Arafat dan para sobat dekatnya. Singkat kata, Abbas ditengarai bakal "merames" kabinet barunya dengan kaum moderat dan militan. Ini akan menjadi langkah "aman" Abbas untuk menenangkan kaum garis keras Palestina sekaligus pemerintah Ariel Sharon.

Diduga, Abbas masih akan berupaya agar ada elemen dari pihak Hamas dan Jihad Islam untuk ikut bergabung, walau kedua organisasi ini telah memboikot pemilu. Mereka diharapkan mampu menjembatani pemerintah dengan kaum militan. Caranya? Mereka akan diberi kedudukan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Dengan cara ini, Abbas juga sekaligus mendongkrak popularitasnya yang sempat redup karena dianggap terlalu dekat dengan Israel dan Barat.

Eduardus Karel Dewanto (USA Today/BBC/AP/Reuters)