Izin Bank Global Dicabut

Bank Indonesia akhirnya mencabut izin usaha PT Bank Global Internasional. Dana nasabah akan dibayar pemerintah paling lambat minggu pertama Februari melalui bank yang ditunjuk. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Darmin Nasution mengatakan, pengelola sementara Bank Global akan menyerahkan dana pihak ketiga kepada Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) paling lambat Sabtu, 15 Januari 2005. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memverifikasi simpanan itu. "Pemerintah hanya menjamin simpanan yang diverifikasi," kata Darmin.

Pemerintah, kata Darmin, tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang lebih tinggi dari bunga penjaminan. Simpanan berupa reksadana juga tak dijamin. Selain itu, obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank Global pada 2003 senilai Rp 400 miliar juga tidak dijamin. Dengan demikian, dana Jamsostek Rp 100 miliar, Bank Bukopin Rp 40 miliar, Pertamina Saving Rp 70 miliar, dan sisanya Dana Pensiun terancam menguap begitu saja. "Itu semua bukan produk perbankan," kata Darmin.

Menurut Direktur Pengawasan BI, Sabar Anton Tarihoran, jumlah dana pihak ketiga bank ini mencapai Rp 759 miliar, antara lain tabungan Rp 33 miliar dan deposito Rp 723 miliar. Adapun kreditnya Rp 260 miliar. Sialnya, nilai aset Global dibanding dana pihak ketiganya masih minus sekitar Rp 300 miliar. "Kami masih melacak aset pemilik bank," kata Anton. BI akan membentuk tim likuidasi melalui rapat umum pemegang saham dua bulan setelah pencabutan izin.

Jalur Diplomatik Presiden

Pemerintah agaknya gerah Indonesia masih juga masuk daftar hitam dalam kejahatan pencucian uang (money laundering). Hingga kini, Indonesia tetap dinilai sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Untuk bisa keluar dari daftar hitam tersebut, pemerintah akan menempuh jalur diplomatik tingkat tinggi. Caranya?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengirim surat ke negara-negara penentu dalam FATF. Negara-negara yang perlu dikirimi surat adalah Amerika Serikat, Australia, Jepang, Hong Kong, Selandia Baru, dan Uni Eropa. Diharapkan, kata Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein, FATF dalam sidangnya pada 9-11 Februari nanti akan mencabut Indonesia dari daftar hitam.

Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Yudhoyono akan menjelaskan posisi Indonesia dan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan untuk memerangi kejahatan pencucian uang. Dia menuding pe-nempatan Indonesia dalam daftar hitam lebih cenderung bermuatan politis. Padahal, dengan stempel sebagai negara yang tidak kooperatif, posisi Indonesia sangat dirugikan. "Misalnya, biaya transaksi menjadi lebih mahal dan prosesnya menjadi lebih lama."

Bursa Kerja Diserbu

Hitung-hitungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mencatat angka pengangguran terbuka tahun ini mencapai 9,5 juta orang bisa jadi benar. Mau bukti? Bursa kerja yang digelar JobDB.com pada 11-12 Januari lalu diserbu ribuan pemburu kerja. Ini bukti kuat betapa besarnya jumlah pengangguran di Indonesia. Sekitar 7.000 pencari kerja terdidik menyesaki salah satu ruangan hotel yang terletak di bilangan Slipi, Jakarta Barat. Bahkan mereka harus rela antre berjam-jam untuk mendapat kesempatan masuk ruangan bursa.

Bursa kerja memang masih menjadi magnet. Buktinya, Yogi sengaja datang jauh-jauh dari Lampung untuk mengadu nasib di bursa itu. Dia mengaku sudah menganggur selama dua tahun. "Tapi hanya satu yang cocok," kata lulusan Universitas Lampung 2002 ini. Daya tarik bursa kerja juga membius mereka yang sudah bekerja. Yanti, lulusan STT Telkom, misalnya. "Saya ingin mencari yang lebih baik," ujar Yanti yang sudah bekerja di sebuah perusahaan teknologi informasi.

Managing Director JobDB.com Eddy S. Tjahja mengatakan, bursa kerja bertajuk "Career 2005" ini diikuti 40 perusahaan. Lima di antaranya merupakan bank swasta dan asing, yaitu Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Permata, Bank Bukopin, dan China Trust Bank. "Bursa kali ini menawarkan sekitar 2.700 lowongan untuk berbagai jenis pekerjaan," katanya. Eddy menilai respons positif para pengusaha merupakan indikasi awal dari perbaikan ekonomi Indonesia.

KTT Infrastruktur

Indonesia menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) infrastruktur Senin dan Selasa pekan ini di Jakarta. Konferensi ini mengundang lembaga keuangan internasional dan investor kelas dunia sebagai pembicara. Rencananya, pemerintah juga akan menawarkan sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di antaranya jalan tol, jalan raya, pelabuhan, dan bandar udara.

Departemen Perhubungan, misalnya, akan menawarkan sembilan proyek senilai Rp 19 triliun. Proyek itu antara lain perluasan terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, jalan kereta api menuju Soekarno-Hatta, pengembangan pelabuhan Tanjungpriok (Jakarta) dan Tanjungperak (Surabaya). Proyek-proyek ini akan ditawarkan kepada swasta. Secara keseluruhan, dalam lima tahun mendatang, proyek infrastruktur di sektor perhubungan saja mencapai lebih dari Rp 40 triliun.

Barito Gagal Bayar

Barito Pacific Timber dinyatakan gagal bayar (default). Salah satu perusahaan kayu terbesar di Indonesia itu tak sanggup membayar kupon obligasi Barito Pacific Timber I tahun 2002 senilai Rp 33 miliar. Karena itulah, perusahaan pemeringkat nasional, Kasnic Credit Rating Indonesia, menurunkan rating obligasi Barito dari CCC (triple C) menjadi D (default). Obligasi senilai Rp 400 miliar ini diluncurkan pada Januari 2002 dan jatuh tempo pada Januari 2007.

Dalam penjelasan Kasnic ke Bursa Efek Surabaya?tempat obligasi tersebut dicatatkan?Selasa pekan lalu, Barito dinyatakan mengalami kesulitan arus kas. Saat ini, manajemen Barito tengah mengajukan penundaan pembayaran bunga kepada wali amanat hingga periode pembayaran kupon bunga berikutnya. Barito akan membayar bunga obligasi pada Juni 2005. "Emiten menjanjikan akan membayar bunga obligasi disatukan dengan kewajiban pembayaran pada Juni 2005 senilai Rp 66 miliar," kata Direktur Pencatatan Bursa Efek Jakarta, Harry Wiguna.

Harga Minyak Naik Lagi

Bayang-bayang kegelapan mulai menghantui Indonesia lagi. Harga minyak mentah di pasar dunia mulai merangkak naik. Pada perdagangan Rabu pekan lalu, harga minyak jenis Brent (Laut Utara) sudah menembus angka US$ 43,68 per barel (rata-rata sepanjang Januari US$ 42,09), sementara harga minyak ringan di NyMWX (New York) sudah melewati US$ 46,37 per barel (rata-rata US$ 44,63). Harga rata-rata negara OPEC (OPEC Basket) juga sudah di atas US$ 40 per barel. Bahkan, untuk pengiriman Februari, harga minyak ringan AS sudah di atas US$ 47 per barel.

Pasar tampaknya khawatir musim dingin di Amerika Utara akan lebih panjang. Selain itu, para analis juga menyebut kemungkinan OPEC mengurangi lagi produksinya pada Januari ini dalam pertemuannya di Wina. Di luar itu, badai di Norwegia membuat negara itu menunda perbaikan tiga kilangnya di lepas pantai yang menyebabkan produksi minyaknya berkurang 11 persen. Atas berbagai alasan itulah, para analis khawatir stok minyak mentah akan menipis.

Jika harga minyak tetap tinggi, Indonesia bakal kembali menghadapi dilema subsidi BBM yang tinggi. Tahun ini, Indonesia mematok harga minyak di APBN pada tingkat US$ 24 per barel. Namun asumsi harga ini kemudian direvisi menjadi US$ 36 per barel. Jika pemerintah menaikkan beberapa jenis BBM tertentu, subsidi BBM akan mencapai Rp 36 triliun. Tapi, dengan harga minyak bertahan di atas US$ 40 per barel, kemungkinan target pemerintah bakal terlewati.

Kaum Miskin Bertambah

Gara-gara gempa dan tsunami, kaum miskin di negara-negara yang terkena bencana bertambah dua juta orang, separuhnya di Indonesia. Perkiraan itu disampaikan oleh ekonom senior Bank Pembangunan Asia (ADB), Ifzal Ali, di markas ADB di Manila, Kamis pekan lalu. Saat ini orang miskin di Indonesia mencapai 111 juta orang?dengan batasan kaum miskin adalah mereka yang hidup dengan US$ 2 per hari. Selain di Indonesia, gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember itu menyebabkan 645 ribu orang India jatuh miskin, 250 ribu di Sri Lanka, dan 287 ribu di Maladewa.

Kendati demikian, bencana yang menewaskan lebih dari 160 ribu orang ini tidak akan banyak mempengaruhi perekonomian negara-negara yang terkena bencana, kecuali Sri Lanka dan Maladewa. Di Indonesia, kerusakan hanya terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam. Provinsi ini hanya menyumbang dua persen produk domestik bruto (PDB) nasional. Apalagi bencana ini tak merusakkan industri gas di provinsi paling barat itu.

Kontrak BP di Tangguh Diperpanjang

Pemerintah akhirnya memperpanjang kontrak BP di lapangan gas Tangguh, Papua. Kontrak dengan perusahaan raksasa asal Inggris itu akan diperpanjang hingga tahun 2034?sesuai dengan jangka waktu komitmen pengiriman LNG (gas alam cair). Perpanjangan kontrak ini meliputi tiga wilayah, yakni Berau, Muturi, dan Wiriagar. Hasil negosiasi yang sangat alot itu mesti menunggu persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. "Ini merupakan hasil terbaik," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Iin Arifin Takhyan, Kamis pekan lalu.

Sebelumnya, kontrak BP di Blok Berau akan berakhir pada 2017, Muturi tahun 2022, dan Wiriagar tahun 2023. Dengan perpanjangan ini, Indonesia akan mendapat bonus US$ 15 juta (Rp 135 miliar). Selain itu, jatah bagi hasil Indonesia juga dinaikkan dari 60 persen menjadi 62 persen. Sebelumnya, pemerintah minta jatahnya dinaikkan menjadi 62,5 persen. Sejumlah pengamat menilai perpanjangan ini merugikan Indonesia, karena uang yang diterima pemerintah jika lapangan gas tersebut dikelola sendiri akan jauh lebih besar.