PENERBANGAN panjang Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengelilingi separuh dunia agaknya menghasilkan letih belaka. Jauh-jauh datang untuk menagih tawaran moratorium utang dari negara maju, Menteri Hassan mendapati kenyataan pahit. Di Paris, Prancis, kumpulan 19 negara kaya yang tergabung dalam Paris Club menelurkan komunike yang jauh dari harapan semula, Rabu pekan lalu.

Paris Club memang tetap menyatakan komitmen memberikan moratorium utang US$ 3 miliar atau setara dengan Rp 27 triliun, bagi Indonesia yang paling terpukul akibat bencana tsunami. Namun realisasinya masih menunggu penilaian dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang dana yang diperlukan untuk membangun kembali Aceh.

Penilaian itu makan waktu tiga bulan, mungkin lebih. Selama masa itu, Indonesia hanya menikmati pembekuan pembayaran utang yang nilainya diperkirakan US$ 350 juta atau Rp 2,8 triliun. Bentuk moratorium yang ditawarkan pun tampaknya lebih berupa pembekuan pembayaran utang?sebagian pinjaman yang jatuh tempo tahun ini ditunda pembayarannya tahun depan.

Lebih dari itu, Paris Club juga meminta negara-negara yang terkena dampak tsunami mengajukan permintaan moratorium utang secara resmi?sesuatu yang selama ini dihindari Indonesia. Cuma satu hal yang melegakan. Jean-Pierre Joyuet, Presiden Paris Club, menyatakan moratorium diberikan tanpa syarat. Artinya, ?tanpa perlu mengikuti program dengan IMF dan dikaitkan dengan utang pada kreditor swasta (comparable treatment). Kedua aturan itu dikenal sebagai golden rules di Paris Club.

Hasil Paris Club yang mengecewakan tak ayal mengundang kecaman sejumlah ekonom dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di dalam negeri. Dradjad Wibowo, ekonom yang juga anggota DPR, menyatakan hasil ini bukti kegagalan diplomasi ekonomi pemerintah. Di mata Dradjad, pemerintah tak sigap dan tak sungguh-sungguh memperjuangkan moratorium utang.

Soalnya, kesempatan seperti sekarang tak datang dua kali. ?Begitu ada tawaran moratorium, mestinya pemerintah langsung membuat penilaian kerusakan didampingi lembaga audit internasional,? katanya. Berbekal penilaian itu, para duta besar di luar negeri mestinya langsung terjun melobi parlemen atau departemen keuangan negara-negara yang menawarkan moratorium utang. ?Dengan begitu, peluang untuk mendapat keringanan utang jauh lebih besar,? kata Dradjad, dengan nada menyesalkan.

Kritik lain datang dari seorang mantan menteri. Ia mengirim forward pesan pendek dari seorang petugas penghubung jaringan LSM di Eropa yang memantau sidang Paris Club. Tim perunding yang dikirim pemerintah, menurut pesan SMS itu, tak meminta apa-apa, baik pemotongan maupun penjadwalan kembali pembayaran utang. ?Mereka hanya minta hibah.?

Sikap perunding yang sangat pasif itu membingungkan beberapa negara kreditor yang sebetulnya sangat bersimpati kepada Indonesia. Akibatnya, trio Eropa?Inggris, Jerman, Prancis?yang tadinya berinisiatif memberikan keringanan utang, tak bisa berbuat banyak. ?Kelihatan sekali tim perunding pemerintah tak memiliki strategi dan kompetensi melakukan perundingan,? kata mantan menteri itu.

Penunjukan Menteri Luar Negeri sebagai ketua tim perunding Indonesia juga dikritik sang bekas menteri. Mestinya, katanya, tim dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie. ?Tapi Aburizal malah pergi ke Singapura,? ujarnya. Menteri Aburizal memang diketahui pergi ke negeri jiran itu untuk mempersiapkan KTT Infrastruktur.

Menteri Keuangan Jerman, Hans Eichel, justru membenarkan sikap perunding Indonesia yang terkesan tak tertarik pada tawaran moratorium utang. Usai bertemu Hassan Wirajuda, Eichel mengatakan Indonesia menanggapi skeptis ide pengampunan utang karena meragukan manfaat langkah itu.

Indonesia, kata Echel, seperti dikutip kantor berita Prancis AFP, khawatir pengampunan atau penjadwalan utang bisa merusak kelayakan kredit Indonesia di pasar internasional. ?Saya memahami sikap itu,? katanya. ?Setiap upaya restrukturisasi utang memang bisa berdampak tidak menguntungkan pada kredibilitas finansial negara bersangkutan.?

Sikap Indonesia memang tak terlalu bisa disalahkan. Berdasarkan pengalaman, tiap kali mengikuti penjadwalan utang di Paris Club, peringkat kredit Indonesia langsung diturunkan oleh Standard & Poor?s menjadi selective default alias gagal bayar selektif. Konsekuensinya, pemerintah Indonesia harus membayar bunga yang lebih tinggi bila menerbitkan surat utang ke pasar komersial.

Sayangnya, perjuangan negara-negara Eropa mengegolkan moratorium utang bagi Indonesia di sidang Paris Club membentur tembok. Selain ketidakseriusan Indonesia sendiri, penolakan Amerika juga mengganjal. Kantor berita Bloomberg mengungkapkan, selama sidang Paris Club telah terjadi perpecahan antara negara-negara Eropa dan Amerika.

Tanda-tanda penolakan Amerika telah terasa sebelum sidang dimulai. Menteri Keuangan John Snow, misalnya, sudah menolak usul pemotongan utang. Sedangkan Wakil Menteri Keuangan John Taylor mengatakan, ?Apa yang mesti kita perhatikan adalah bahwa uang yang terkumpul, baik melalui pemotongan utang, hibah, atau bantuan lain, disalurkan untuk tujuan yang jelas.?

Selama sidang Paris Club, Inggris, didukung Prancis dan Jerman, tetap mendesak penghapusan sebagian utang Indonesia yang berjumlah US$ 47,8 miliar?US$ 4,7 miliar jatuh tempo tahun ini. Amerika menolak keras usul itu. Padahal, menurut kebiasaan, hasil sidang Paris Club mesti diputuskan secara konsensus.

Amerika berdalih, penghapusan utang bisa merusak peringkat kredit Indonesia. Ada pula kemungkinan uang hasil moratorium malah dikorupsi, bukannya dinikmati para korban tsunami. Sumber Tempo di pemerintahan mengatakan, akibat tentangan keras Amerika, negara-negara Eropa akhirnya mundur dari posisi semula tentang moratorium utang.

Toh, Dradjad Wibowo bersikeras Indonesia tetap bisa mendapat hasil lebih baik di Paris Club seandainya melakukan persiapan dan lobi lebih maksimal. Bahkan ketika Amerika menolak moratorium utang. Ia mendasarkan pengalamannya tatkala mengikuti sidang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Di kedua forum dunia itu, tempat hasil sidang juga diputuskan secara konsensus, Amerika terbukti kadang-kadang bisa dipukul knock out. ?Selama di Paris Club juga tak ada hak veto, kita bisa mengisolasi Amerika bila sukses melobi Eropa,? ujarnya.

Tim perunding Indonesia tentu saja membantah bekerja tak maksimal. Mahendra Siregar, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian yang menjadi anggota tim perunding, mengaku pemerintah sudah melakukan penilaian awal tentang kerugian akibat bencana tsunami di Aceh. ?Jumlahnya Rp 18 triliun,? katanya.

Namun, untuk memperbaiki dan membangun kembali Aceh, jelas diperlukan dana lebih besar. Biaya bakal membengkak bila dilakukan relokasi alias pemindahan permukiman dan prasarana lain ke tempat baru yang lebih aman. Penilaian awal kerugian itu telah pula disampaikan kepada beberapa negara anggota Paris Club, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. ?Sambutan mereka positif sekali,? ujar Jannes Hutagalung, staf khusus Menteri Keuangan yang juga anggota tim perunding.

Hanya, baik Mahendra maupun Jannes mengakui, pemerintah memang memilih bersikap pasif mengenai moratorium utang. ?Kita tak meminta,? kata Mahendra. Soalnya, pemerintah khawatir terhadap jebakan-jebakan Paris Club. Kekhawatiran itu, kata Jannes, bukan momok di siang bolong.

Presiden Paris Club, Jean-Pierre Joyuet, telah menyatakan moratorium utang diberikan tanpa syarat. Tapi Jannes menangkap indikasi, Paris Club akan tetap menerapkan ?golden rules? terhadap Indonesia. Dengan kata lain, bencana tsunami tak dianggap sebagai force majeure, dan Indonesia tak dipandang sedang menghadapi situasi khusus. ?Memang sakit jadi orang miskin,? kata Jannes.

Bila Paris Club tak bisa dipegang, sikap tegas memang patut diambil. Dan hal itu diperlihatkan Menteri Keuangan Jusuf Anwar. ?Kalau harus masuk program IMF, kita akan bilang sayonara, thank you,? katanya. Demikian pula bila harus meminta penundaan utang dari kreditor swasta.

Sikap pemerintah itu disokong Binny Buchori dari Infid, LSM yang getol menyoroti masalah utang. Tapi ia minta pemerintah bersungguh-sungguh dulu memperjuangkan moratorium utang, karena masih ada waktu tiga bulan.

Lantaran moratorium utang tersendat, dari mana dana untuk membangun kembali Aceh? Sementara ini pemerintah mengandalkan hibah dari pemerintah dan rakyat negara-negara sahabat. Dari Australia, misalnya, masuk dana US$ 387 juta. Dari negara-negara Arab dan Bank Pembangunan Islam terkumpul US$ 832 juta.

Berkat hibah saja, menurut hitungan Jusuf Anwar, pos penerimaan dalam APBN akan bertambah hingga US$ 1,5 miliar atau Rp 13,5 triliun. Karena ada pembekuan pembayaran utang, pos pengeluaran bakal berkurang US$ 350 juta atau Rp 2,8 triliun. Duit itu bisa dijadikan modal awal membangun kembali Aceh?sambil tetap berharap moratorium utang akhirnya bisa mengalir lancar.

Nugroho Dewanto, Febrina Siahaan, Stepanus S. Kurniawan