SETELAH guncangan gempa dan gempuran tsunami, bolehkah kita membayangkan Kota Banda Aceh lima tahun ke depan? Kampung-kampung tertata rapi, dengan bangunan sederhana tapi tahan gempa. Hutan bakau akan menjadi semacam pagar hidup membentengi pantai. Bukan sekadar impian, panorama itu bisa jadi nyata jika program restrukturisasi daerah korban tsunami di Aceh terealisasi.

Ada tiga strategi rekonstruksi yang sudah dirancang pemerintah untuk membangun kembali Aceh. Pilihan pertama adalah relokasi total, yakni memindahkan bangunan yang rusak ke tempat lain yang lebih aman. "Ini dengan asumsi trauma yang dipikul korban tsunami sedemikian parah, sehingga semua menolak pulang kampung," kata Junius Hutabarat, Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.

Opsi kedua adalah relokasi total, dengan mengubah tata ruang daerah korban tsunami. Junius mengakui, tak mudah mengubah pelabuhan dan kehidupan para nelayan. Karena itulah pemerintah akan membangun kembali kawasan tepi pantai dengan membuatnya lebih aman dari gangguan gempa bumi atau tsunami. Pilihan terakhir: penduduk desa kembali ke desanya semula dan pemerintah akan merekonstruksi ulang daerah tersebut.

Jika pilihan ketiga yang diambil, kata Junius, pemerintah akan menyiapkan sejumlah konsep pengamanan. Antara lain menanam pohon bakau di sepanjang pantai, untuk memecah ombak. Hutan bakau dengan ketebalan 50 meter akan mampu mereduksi satu meter ketinggian gelombang tsunami. Hutan bakau juga bisa dipakai untuk membelokkan gelombang, menuju tempat lain tak berpenghuni.

Pemerintah juga akan menerapkan zonaisasi. Ada kawasan lindung, kawasan terbatas, kawasan huni, dan kawasan larang huni. Akses menuju tempat perlindungan akan dibuat, berupa jalan beraspal dan tangga darurat. "Kita bersandar pada early warning system," kata Junius. "Begitu ada sinyal gempa dan tsunami, masyarakat bisa menggunakan ak-ses itu menuju kawasan perlindungan." Tata ruang akan didesain begitu rupa sehingga dari pemukiman ke tempat perlindungan hanya perlu waktu sepuluh menit dengan sepeda bergerobak.

Pusat pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam akan dipindahkan jauh ke selatan, yang relatif lebih aman dari amuk tsunami. Di sektor ekonomi, pemerintah akan menerapkan konsep kegiatan yang tak terpusat di satu lokasi. "Kalau intensitas perdagangan dan ekonomi hanya dipusatkan di satu kota, dampaknya terlalu besar kalau sampai terjadi bencana seperti ini," ujar Toto Hendroto, Direktur Penataan Ruang Wilayah Barat Departemen Pekerjaan Umum.

Junius mengingatkan, rekonstruksi Aceh bukan proyek siap saji. Sebelum rekonstruksi akan ada tahap emergensi dan rehabilitasi. Tahap awal akan dimulai bulan depan, dan memakan waktu tiga tahun (lima bulan emergensi plus dua setengah tahun rehabilitasi). Yang masuk dalam tahap ini adalah restorasi pelayanan standar seperti fasilitas kesehatan (fisik dan nonfisik), penampungan, dan?yang tak kalah pentingnya?merekapitulasi data-data pertanahan (lihat gambar).

Masalah pertanahan dipastikan jadi urusan terbesar sebelum merekonstruksi daerah korban tsunami. Pihak Badan Pertanahan Nasional akan sulit memastikan siapa pemilik tanah. Lazimnya, kepemilikan tanah bisa diketahui dari sertifikat pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Sayangnya, banyak sertifikat terseret gelombang entah ke mana.

Cara lain adalah dengan verifikasi dari tetangga. Tentu saja dengan catatan, sang tetangga luput dari bencana. Untungnya, kata Sudjana Royat, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, dokumen untuk tanah yang sudah jadi hak milik dan bersertifikat masih tersimpan di Badan Pertanahan. "Tapi, kalau tanah girik, pasti akan jadi masalah," katanya. Satu-satunya cara?yang juga tak kalah ruwet?adalah dengan pengecekan silang.

Rekonstruksi tidak terbatas pada urusan bangunan. Yang terpenting justru menghidupkan kembali perekonomian daerah. Namun hal itu bergantung pada secepat apa rakyat di daerah itu berhasil menghapus trauma psikisnya. Seperti kata Sudjana, trauma mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang. "Begitu masalah trauma teratasi, pemerintah bisa mengucurkan bantuan agar mereka cepat kembali bekerja," katanya.

Bantuan itu tidak sekadar modal kerja. Bagi para nelayan akan disediakan kapal, petani diberi bibit dan peralatan pertanian. Pedagang dan pengusaha kecil-menengah-mikro akan diberi fasilitas kredit modal kerja. Kalau masyarakat sudah berproduksi, tentu perlu "pasar". Untuk yang satu ini, Bappenas akan mengonsep sejumlah kebijakan pendukung. Misalnya menunjuk BUMN atau BUMD untuk menampung produk pertanian dan perikanan.

Apa pun konsep yang saat ini terus digodok pemerintah, keputusan akhirnya tetap berada di tangan rakyat Aceh. Junius dan Sujana berulang kali mengatakan, apa pun pilihan rakyat, pemerintah akan ikut. Perjalanan menuju Aceh yang baru memang masih panjang. Seperti kata anggota DPR RI, Paskah Suzetta, "Rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak seperti menggigit cabe, yang dampaknya langsung terasa seketika."

Febrina Siahaan