SUASANA dipersatukan oleh malapetaka terekam dalam konferensi internasional tentang tsunami di Jakarta, Kamis pekan lalu. Tak peduli beda bangsa, warna kulit, atau agama, seluruh peserta konferensi terhenyak ketika film dokumenter amatir tentang amuk tsunami diputar. Setelah layar padam, sahut-bersahut mereka berikrar membantu negara-negara korban tsunami.

Australia menawarkan bantuan A$ 1 miliar, atau setara Rp 7 triliun, untuk Indonesia saja. Separuh dari bantuan itu berupa hibah, separuh lagi pinjaman lunak tanpa bunga berjangka waktu 40 tahun. Mungkin karena jumlahnya sangat besar, tetangga di selatan itu memilih menyalurkan bantuan secara langsung, tanpa melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui realokasi 15 proyeknya di Indonesia senilai US$ 126,37 juta, atau setara Rp 1,174 triliun, ke wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Realokasi proyek diambil dari pinjaman-pinjaman ADB yang kurang produktif. Selain itu masih ada cadangan US$ 100 juta, atau setara Rp 920 miliar, yang juga berbentuk pinjaman lunak. Bank Dunia berjanji memberikan pinjaman lunak US$ 275 juta dan hibah US$ 25 juta. Dana Moneter Internasional (IMF) menjanjikan pinjaman tanpa syarat sebesar US$ 1 miliar kepada negara-negara korban tsunami.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Mulia Nasution, menghitung total bantuan yang dijanjikan kepada Indonesia lebih dari US$ 1 miliar. Sayangnya, sebagian besar berupa pinjaman. ”Hanya sebagian kecil berbentuk hibah,” katanya. Beruntung, peserta konferensi menyambut hangat usul tentang moratorium utang, baik berbentuk penghapusan maupun penundaan pembayaran utang. Moratorium utang diharapkan membantu negara-negara korban tsunami berkonsentrasi melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Usul moratorium utang mula-mula dilontarkan Kanselir Jerman, Gerhard Schroeder, kepada 19 negara anggota Paris Club yang akan bersidang Rabu pekan ini. Sejak itu usul ini terus bergulir. Menteri Keuangan Kanada, Ralph Goodale, menyatakan sepakat menunda pembayaran utang Indonesia kepada Kanada sejumlah US$ 588 juta.

Menjanjikan bantuan US$ 180 juta, Inggris menyatakan US$ 70 juta dari bantuan itu akan berbentuk penundaan pembayaran utang. ”Lebih dari setengahnya lagi akan berupa hibah langsung,” kata Menteri Luar Negeri Jack Straw, usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis malam pekan lalu. Memanfaatkan posisi sebagai ketua, Inggris juga mendesak anggota kelompok negara industri maju (G8) menghapus sebagian utang negara-negara korban tsunami.

Namun mekanisme moratorium utang itu, kata Straw, masih akan dibicarakan dalam forum Paris Club dan G8. Keinginan melakukan moratorium utang bahkan terbit pula dari Jepang, padahal Negeri Sakura itu selama ini dikenal alergi terhadap penundaan, apalagi penghapusan utang. ”Perdana Menteri Junichiro Koizumi mengajak dan memohon agar moratorium utang dapat dilaksanakan,” kata Presiden Yudhoyono usai mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang itu.

Jepang memang belum memutuskan berapa jumlah utang yang akan ditunda, dan berapa lama penundaan dapat dilakukan. ”Kami harus berdiskusi dulu dengan negara donor lain,” kata juru bicara Perdana Menteri Jepang, Akira Chiba. Di luar moratorium utang, Jepang menjanjikan hibah US$ 130 juta untuk Indonesia.

Dukungan terhadap moratorium utang juga datang dari Presiden Dewan Uni Eropa, Jean-Claude Juncker. Dengan nada agak provokatif, Juncker bahkan menilai skema penundaan atau penjadwalan kembali pembayaran utang bukan jawaban yang tepat untuk membantu negara-negara korban Tsunami. ”Jawaban yang tepat adalah pemotongan utang,” ujarnya tegas.

Janji-janji bantuan itu terasa bak angin surga bagi Indonesia. Korban jiwa yang lebih dari 100 ribu orang dan kerusakan infrastruktur yang sangat dahsyat—sementara kantong pemerintah sudah nyaris koyak—membuat negeri ini tak bisa bersikap seperti Thailand atau India, yang berani menolak bantuan duit.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menaksir kerugian yang timbul akibat bencana tsunami setidaknya Rp 10 triliun. Dari jumlah itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapppenas Sri Mulyani mengatakan pemerintah hanya bisa mengumpulkan Rp 1 triliun hasil mengutak-atik anggaran negara untuk membangun kembali Aceh.

Maka tak ada pilihan bagi pemerintah kecuali menyambut tawaran bantuan dengan tangan terbuka. Kendati begitu, Presiden Yudhoyono mengatakan lebih mengutamakan bantuan berupa moratorium utang dan hibah, ketimbang pinjaman. ”Saya menolak pinjaman kendati bunganya ringan dan jangka waktunya panjang,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap, dari moratorium utang, pemerintah bisa mendapat dana segar Rp 20 triliun untuk rekonstruksi Aceh. Untuk itu, pemerintah telah meminta Bappenas mengkoordinasikan penghitungan moratorium utang. Adapun Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda ditugaskan menghadiri sidang Paris Club.

Langkah ini didukung anggota DPR Dradjad H. Wibowo. Wakil Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional itu juga mengusulkan agar pemerintah menugaskan para duta besar untuk segera membicarakan rincian moratorium utang dengan negara atau lembaga internasional terkait. ”Agar semua sudah siap sebelum sidang CGI dan Paris Club,” ujarnya.

Tahun ini kewajiban pemerintah untuk membayar cicilan utang berikut bunganya memang sangat mencekik. Jumlahnya tak kurang dari Rp 72 triliun. Dari jumlah itu, utang yang mesti dibayar kepada kreditor yang tergabung dalam Paris Club mencapai Rp 40,5 triliun. Nah, bila Indonesia mendapat moratorium utang 50 persen saja, harapan Jusuf Kalla bisa menjadi kenyataan.

Lembaga swadaya masyarakat pemantau utang semacam INFID bahkan mendesak pemerintah meminta moratorium utang hingga 67 persen, sesuai dengan skema Napoli dalam Paris Club, karena alasan bencana tsunami. Usul serupa tertuang dalam proposal yang disusun Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia.

Proposal yang dokumennya diperoleh Tempo itu juga mengusulkan penghapusan utang dari seluruh proyek di Aceh yang musnah dan dibiayai utang luar negeri. Alasannya, proyek-proyek itu tak bisa diharapkan lagi memberikan cost recovery, baik secara keuangan maupun sosial, bagi pemerintah Indonesia.

Tak mau terlihat agresif dalam masalah moratorium utang, pemerintah lebih berharap janji bantuan benar-benar direalisasikan. ”Promise is promise. PBB dan lembaga keuangan internasional harus memperhatikan betul,” ujar Presiden Yudhoyono seraya menjanjikan pengelolaan bantuan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Harapan serupa disampaikan Kofi Annan. Maklumlah, Sekretaris Jenderal PBB itu punya pengalaman buruk tentang janji bantuan yang ditawarkan komunitas internasional. Ketika gempa melanda Kota Bam di Iran, negeri para mullah itu dijanjikan bantuan US$ 1,1 miliar. Tapi setahun berselang bantuan yang benar-benar mengucur hanya US$ 17,5 juta alias 1,6 persen saja.

Kasus serupa terjadi ketika Mozambik dilanda banjir pada 2000. Saat itu negeri di jantung Afrika itu dijanjikan bantuan US$ 400 juta. Ternyata yang benar-benar mengalir kurang dari separuhnya. Honduras dan Nikaragua bernasib lebih pahit. Ketika terserang topan Mitch pada 1998, yang menewaskan 9.000 orang, dua negara Amerika Latin itu dijanjikan bantuan US$ 3,5 miliar dari masyarakat internasional ditambah US$ 5,2 miliar dari Bank Dunia, IMF, dan Uni Eropa. Kenyataannya, dana yang betul-betul mengucur kurang dari sepertiganya. Di Indonesia entah akan bagaimana.

Nugroho Dewanto, Stepanus. S. Kurniawan, Amal Ihsan, Ucok Ritonga