RUMAHKU TENGGELAM. Di atas kanvas berukuran 30 x 30 sentimeter, Helmi, 7 tahun, menuliskan kalimat itu. Dengan pensil warna, ia melukis sebuah pemandangan yang murung: tiga ekor burung terbang di atas sebuah rumah. Air laut naik hingga batas atap. Tiga ekor ayam jago berlarian. Gelombang tsunami menerkam gubuk itu. Humbalang air dilukis dengan cat cokelat muda. "Ini gambar rumah saya. Saya tak bisa menggambar," katanya pelan. Di sekelilingnya, anak-anak lain ribut bersenda-gurau di halaman belakang kompleks Se-kolah Calon Tamtama, Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh.

Yang lain berayun-ayun atau nangkring di dahan pohon besar yang menjulur nyaris menyentuh tanah. Ada pula yang sibuk berebutan memperagakan gerakan Tarzan bergelayut di pohon.

Di tempat yang lain, Iqbal, 12 tahun, menyantap sepiring nasi dan ikan sarden. Bocah itu gering. Kulitnya hitam terbakar. Segores luka mengering terlihat di pipi kanannya yang tirus.

Ia melamun. Ketika badai tsunami itu datang, ia sedang bermain di Pesantren Ibnu Hasyim, Lamjame, Aceh Besar. "Ada api datang," kata orang-orang. Ternyata sebuah kompor jatuh akibat gempa dan membakar rumah. Lalu, orang berteriak "air, air". Iqbal tak paham: apakah orang meminta api dipadamkan, atau ada bah tiba.

Kemudian air menggunung. Ia hanyut. Ia merengkuh dahan kayu. Memanjat sebuah toko. Jatuh. Tersapu air. Lalu selamat setelah terdampar di sebuah rumah berlantai dua.

Bersama warga yang tak tewas, ia berjalan ke arah Mata Ie, dataran yang lebih tinggi di Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Ia sebatang kara. Di kamp pengungsi Ketapang, ia sempat bertemu dengan dua orang kawannya dari pesantren. "Tapi mereka sudah dijemput oleh saudaranya," ujarnya. Kini Iqbal ditampung oleh Yayasan Pusaka Indonesia, badan yang bekerja sama dengan Unicef, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi anak-anak. "Saya tak tahu bagaimana kabar emak," tuturnya.

Anak-anak Aceh kini bermukim di tempat-tempat penampungan pengungsi. Mereka dikumpulkan oleh berbagai organisasi dan relawan. Terserak dan tak semuanya tercatat.

Hiruk-pikuk memang menghabiskan semuanya. Juga anak-anak itu. Itulah sebabnya kemudian berkembang isu sebagian anak Aceh sudah terlempar jauh: ke luar provinsi, diadopsi secara legal dan tak tercatat. "Ada indikasi mereka dievakuasi tanpa pencatatan yang jelas," kata Jose Rizal Jurnalis, dokter dari jaringan relawan Mer-C.

Belum jelas benar berapa banyak anak Aceh yang sudah meninggalkan kampung halamannya—entah karena adopsi, atau ditolong sementara untuk kemudian dikembalikan lagi.

Tapi potensinya bukan sedikit. Juru bicara Unicef, John Budd, memperkirakan jumlah mereka yang telantar tanpa keluarga dan rumah mencapai 35 ribu anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak memperkirakan 100-300 ribu.

Cerita bukan tak ada. Di Medan, relawan menemukan seorang anak dibawa oleh orang yang bukan keluarga si anak. Kepada petugas, "sang orang tua" mengaku itu anaknya. Tapi ternyata tak ada kemiripan wajah.

Di kota yang sama, seorang ibu bernama Haerani asal Aceh Besar, di penampungan yang dikelola Yayasan Aceh Sepakat di Jalan Medan-Binjai Km 11,7, bercerita. Katanya, ada seorang Belgia yang hendak membawa putri keduanya, Husnul Masita, yang masih duduk di kelas 3 SMP. Husnul hendak dibawa ke Surabaya dan dijanjikan mendapat pendidikan lebih baik. Sesaat Haerani sempat mengiyakan. Tapi kemudian lima aktivis Partai Keadilan Sejahtera di posko itu mencegahnya dengan alasan agama yang berbeda (lihat, Dan Dwiki pun Begadang).

Mungkin karena pelbagai kasus itu, pemerintah bertindak. Wakil Presiden Jusuf Kalla melarang anak Aceh diadopsi. Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah membuat seruan anak-anak di bawah 16 tahun tak boleh dibawa keluar Aceh. Kalau memang diperlukan, paling banter mereka hanya boleh ke Medan. Misalnya untuk menjalani pengobatan yang tak mungkin diberikan di Aceh. Untuk itu telah ditunjuk sembilan rumah sakit untuk merawat. Semua biaya ditanggung negara.

Bahkan istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kristiani, mengembalikan Muhammad Dede Nirwanda, bocah berusia 13 tahun asal Lhok Nga, Aceh Besar, yang sebelumnya akan ia adopsi. Bocah ini ditemukan Ibu Presiden di antara rombongan pengungsi yang baru mendarat di Medan, Sumatera Utara, beberapa hari setelah bencana.

Sebelum ada larangan itu, orang berduyun-duyun menyatakan diri berminat mengadopsi anak Aceh. Pos pendaftaran adopsi yang dibuka Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, diserbu peminat. Di Padang, ratusan orang dari pelosok Sumatera menyemut ingin mengambil anak. Di Jakarta, beberapa selebriti menyatakan ingin mengambil anak Aceh. Juga pesantren-pesantren besar di Jawa Barat dan Timur. Ketua Biro Informasi dan Pengungsi Yayasan Aceh Sepakat—sebuah lembaga swadaya yang bermarkas di Medan—M. Natsir Amin mencatat lebih dari seribu keluarga yang mendaftar ingin mengambil anak Tanah Serambi.

Tapi ada anak Aceh yang telanjur "diboyong" ke luar provinsi. Azhari, 10 tahun, misalnya, dibawa Ahmad Fauzy, wiraswasta asal Jakarta. Semula Fauzy berniat mengadopsi Azhari, tapi batal karena sang nenek berkeras akan mengasuh bocah itu (lihat, Film Robot Tinggal Separuh).

Di Jakarta ada pula kisah Emmy Hafild, Sekretaris Jenderal Transparency Indonesia. Sepekan setelah bencana, Emmy bersama tim relawan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat mengunjungi Banda Aceh.

Melihat begitu banyak anak-anak korban luka membutuhkan perawatan yang tak mungkin diberikan di Aceh, Emmy berinisiatif membawa mereka ke Jakarta. Sialnya, ketika pesawat sudah datang di Bandar Udara Iskandar Muda, salah satu bayi yang masih diinfus "hilang". Emmy, dalam keadaan panik, beruntung bertemu dengan seorang wartawan yang kemudian memperkenalkannya dengan Brigjen Bambang Darmono, Komandan Satgas TNI yang bertugas di Aceh.

Kepada Bambang, ia meminta bantuan untuk menemukan anak yang hendak dibawanya ke Jakarta itu. Kebetulan, si anak dibawa ke bandar udara dengan menumpang salah satu mobil milik Rumah Sakit Kesehatan Kodam (Kesdam). Anak itu dapat ditemukan beberapa jam kemudian, dan akhirnya bisa dibawa ke Jakarta. "Saya bawa 15 anak," kata Emmy. Untuk menghindari ekses-ekses yang mungkin muncul karena relokasi anak, Emmy memboyong serta keluarga mereka. "Mereka dibawa untuk diobati," ujarnya.

Di luar kasus Emmy, tak mudah mengontrol ekses relokasi anak. Untungnya, pemerintah bertindak cepat. Soalnya, relokasi anak tanpa pencatatan mengandung banyak risiko. Di antaranya adalah bahaya penjualan anak. Memang belum ada cukup bukti soal hal ini, kecuali desas-desus yang beredar dari SMS ke SMS. Tapi kelompok Islam punya kekhawatiran yang lebih spesifik soal adopsi anak: Kristenisasi.

Itulah sebabnya, di Aceh sebagian relawan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak segan-segan memasang selebaran kertas kuning berlambang simbol partai itu di tempat-tempat umum. Bunyinya: "Ja-ngan biarkan anak-anak yatim Aceh diambil orang Kristen/misionaris." Di bawahnya ditulis alamat kontak dan nomor telepon tempat pengungsian yang dikelola PKS.

Ustad Suharsono dari PKS Aceh mengatakan langkah itu dilakukannya karena pihaknya mendengar kabar masuknya para misionaris untuk mengambil anak-anak Aceh. "Sebagai sesama muslim, kami harus mencegahnya," ujarnya kepada wartawan Tempo, Setiyardi. Upaya makin gencar mereka jalankan karena, menurut dia, bahkan sudah ada tiga anak yang hilang dari kamp pengungsian Mata Ie karena dibawa orang yang mengaku famili si anak. "Tapi kami tak punya data nama, alamat, dan umur anak-anak itu. Keadaannya serba darurat," tuturnya.

Betulkah?

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Nathan Setiabudi, dengan tegas menolaknya. "Kalau ada kelompok Kristen di dalam dan luar PGI melakukan itu, laporkan saja," katanya. Pihaknya akan melakukan tindakan sebagai sesama gereja maupun bersama-sama pemerintah untuk menegur, atau bila perlu memberi sanksi. "Tapi, kalau tidak ada, sebaiknya mereka yang menyebarkan isu ini juga diminta bertanggung jawab," ujarnya. "Kami sangat risi, dan ini mengganggu kita semua sebagai bangsa yang tengah sama-sama prihatin."

Romo I. Ismartono S.Y. dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menyatakan hal serupa. Ia mengakui pernah kedatangan salah satu lembaga swadaya yang meminta bantuan, termasuk untuk anak-anak. Hal yang selama ini biasa terjadi setiap kali ada musibah yang perlu ditangani bersama. "Tapi tidak untuk mengadopsi." Kini KWI bahkan sudah membuat seruan internal sebagai pegangan umatnya.

Serba salah memang. Membiarkan anak-anak Aceh termangu dalam penderitaan di kota yang kini menjadi kubangan sampah tentu tak patut. Tapi membawa mereka ke luar Aceh rawan penyimpangan. Membawa anak-anak itu keluar dari lokasi musibah untuk memperoleh perawatan, menjalani proses penyembuhan, atau menghindari gangguan mental lebih parah memang baik. "Tapi, ini yang rawan," kata Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi.

Kuncinya sebetulnya adalah pencatatan. Itulah sebabnya kini beberapa lembaga swadaya masyarakat supersibuk mendata kembali anak-anak Aceh yang kehilangan sanak kerabatnya. Tujuannya untuk menyatukan kembali (regrouping) keluarga yang tercerai-berai.

Pusat informasi Child Center Aceh adalah salah satunya. Di lokasi pengungsi di halaman stasiun TVRI Banda Aceh, tiap hari posko lembaga itu dikerubuti ratusan orang. Mereka umumnya orang tua dan keluarga korban yang kehilangan anak. Banyak dari mereka membawa serta foto anaknya. Yang tak punya gambar melengkapi diri dengan data lengkap, dari nama sampai ciri-ciri si upik atau buyung yang hilang. "Tolong beri tahu kami kalau anak ini ditemukan," ujar Burhan, 41 tahun, kepada seorang relawan.

Warga Punge Jurong itu begitu gundah dengan nasib anaknya yang berumur 12 tahun. Anaknya hilang saat gelombang menyapu rumahnya di perkampungan padat penduduk itu. Seperti para orang tua lain, pencarian Burhan terhadap anaknya yang hilang bermuara ke pos-pos pengaduan seperti itu. Sejumlah orang tua yang kehilangan anaknya mengaku angkat tangan. Pencarian si buah hati sudah mereka lakukan ke setiap pelosok Banda Aceh. "Saya juga sudah mencari di antara tumpukan mayat," ujarnya. Suaranya berat. Matanya berkaca-kaca.

Menurut Koordinator Child Center Aceh, Rinaldi, baru sehari mereka buka, sudah lebih dari 200 keluarga melaporkan kehilangan anak mereka. Data dan gambar 175 anak telantar pun dikumpulkan. "Semua kami catat," ujarnya. Sekitar 20 posko serupa juga akan dibangun oleh LSM semacam dengan bantuan Unicef di seluruh wilayah Aceh.

Menurut Rinaldi, ada dua langkah yang dilakukan lembaganya untuk mengumpulkan data anak hilang. Pertama, membuka pos pengaduan di kantong-kantong pengungsian. Dan kedua, menyisir lokasi pengungsian untuk mendata anak yang kehilangan orang tua.

Lembaga itu juga akan menampung sementara anak-anak hilang dengan bekerja sama dengan Departemen Sosial. Setidaknya, anak-anak itu akan diupayakan kecukupan sandang-pangannya. "Mereka juga akan kita fasilitasi sarana bermain," ujar Rinaldi. Bagi anak yang orang tuanya benar-benar hilang, lembaga itu akan menyerahkannya kepada pemerintah.

Rinaldi dan kawan-kawan kini berlomba dengan waktu. Terlalu banyak anak-anak yang harus ditolong, terlalu sedikit sukarelawan yang tersedia. Pencatatan yang dipelopori Departemen Sosial juga baru dimulai beberapa hari terakhir.

Sementara itu, nasib kanak-kanak itu makin tak menentu. Anak-anak Aceh—meminjam Chairil Anwar—yang terampas dan yang putus.

AZ/Y. Tomi Aryanto, Nezar Patria, Setiyardi, dan Abdi Purnomo (Aceh), Jojo Raharjo (Medan), Badriah (Jakarta)