|
Bantuan untuk Aceh
Bencana gempa dan gelombang tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 26 Desember silam telah menewaskan sekitar 80 ribu nyawa manusia. Masyarakat di seluruh Tanah Air maupun mancanegara tersentuh untuk memberikan perhatian dan solidaritasnya. Dalam waktu sekejap, sumbangan dapat terkumpul sampai puluhan miliar rupiah. Jumlah bantuan yang sebenarnya belum seberapa besar jika dibandingkan dengan lenyapnya puluhan ribu nyawa manusia dan kerugian materiil di Aceh.
Sumbangan itu datang dari berbagai perusahaan dan perorangan maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari uang, makanan (sembako), pengobatan, sampai pakaian bekas.
Semua bantuan diharapkan bisa disalurkan tetap sasaran. Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Polonia, Medan, seusai melakukan kunjungan ke Aceh, 28 Desember lalu. Presiden juga meminta kepada pemerintah Sumatera Utara agar menjadikan Medan sebagai posko bantuan. Apalagi, banyak negara lain yang akan menyalurkan makanan, obat-obatan, dan pakaian, juga menurunkan relawan untuk mengevakuasi korban bencana di Aceh.
Imbauan Presiden tersebut hendaknya benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak. Jangan sampai ada yang mengkorupsi seperti yang pernah terjadi pada bantuan korban gempa di Atambua dan di Ambon. Masyarakat di Aceh sedang dalam kondisi sangat memprihatinkan, permasalahan utama masyarakat di Aceh adalah kurangnya bahan makanan dan obat-obatan. Karenanya, bantuan hendaknya segera disalurkan.
Pemerintah, LSM, dan masyarakat diharapkan ikut aktif dalam menyalurkan dan mengontrol penyaluran bantuan tersebut. Pemerintah jangan segan-segan memberikan sanksi jika ditemukan oknum yang menyelewengkan bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh.
Resopim
Medan, Sumatera Utara
Bencana Aceh dan GAM
Ibu Pertiwi kembali berduka akibat bencana alam di Aceh. Kerusakan rumah, gedung, dan berbagai fasilitas umum terjadi di mana-mana, ribuan rakyatnya meninggal dan hilang dihantam bencana tsunami yang mahadahsyat. Akibatnya, Banda Aceh kini bagai kota mati. Saatnya kita menunjukkan kepedulian kepada rakyat Aceh dengan memberi bantuan dan pertolongan secara bersama-sama.
Imbauan pantas juga disampaikan kepada anggota Gerakan Aceh Merdeka yang masih tersisa dan kini berada di pedalaman dan gunung-gunung. Segeralah mereka turun gunung dan menyadari hikmah yang ada di balik bencana alam ini.
Inilah waktu yang tepat bagi kita dan GAM untuk menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat Aceh yang sedang berduka dengan memberikan bantuan, evakuasi, dan rehabilitasi pasca-gempa dan tsunami. Bukan sebaliknya, memanfaatkan kondisi duka ini untuk mencari kesempatan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Dalam kaitan itu, telah datang pesan tertulis Malik Mahmud, yang mengaku sebagai Perdana Menteri GAM, dari Swedia kepada anggota GAM di Aceh pada 26 Desember lalu. Dia meminta agar anggotanya menahan diri dan tidak terlibat kontak senjata dengan TNI-Polri. Ini merupakan imbauan yang tepat. Alangkah baiknya jika itikad ini ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih positif ke arah perdamaian.
Bukankah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah memberi petunjuk dan arahan agar konflik di Aceh dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga jatuhnya korban dapat diminimalkan? Jika perlu, ada pemberian amnesti atau pengampunan kepada anggota GAM yang secara sadar menyerahkan diri. Kalau cara damai itu dapat terwujud, dana operasi pemulihan keamanan yang jumlahnya cukup besar tersebut dapat digunakan untuk pembangunan kota-kota di Aceh yang porak-poranda.
Sekali lagi diharapkan perlu keikhlasan dan kesadaran dari pihak GAM. Harus diyakini, ada hikmah lain di balik musibah ini. Jangan ada lagi konflik, penculikan, pembunuhan, dan aksi teroris lainnya di Aceh. Sebab, tindakan biadab itu hanya akan semakin menjepit dan menekan perasaan rakyat Aceh.
Teuku Fauzi Amiruddin
Jalan Kramat Kwitang I/11A
Jakarta, 10420
Pembatasan Kendaraan Bermotor
Sekarang pertambahan jumlah sepeda motor dan mobil pribadi di Jakarta sudah tidak terkendali lagi, sekitar 11 persen per tahun. Ini tidak sebanding dengan penambahan ruas jalan yang hanya 1 persen tiap tahun. Sehingga, apabila hal ini tidak segera diatur atau dibatasi, dalam beberapa tahun ke depan kita akan menuai berbagai kekisruhan, kemacetan lalu-lintas, dan kesemrawutan yang menjadi-jadi.
Itu sebabnya saya sangat sepakat dan mendukung upaya untuk mengubah secara radikal kebijakan transportasi. Upaya yang setengah hati tidak akan mampu mengatasi keruwetan ini. Caranya antara lain lewat pembatasan kendaraan bermotor.
Hanya, saya menolak pembatasan berdasar umur kendaraan apabila hal itu tidak diimbangi dengan kompensasi yang memadai kepada pemilik mobil atau sepeda motor tua. Jalan keluarnya, pemerintah bisa mewajibkan kepada produsen mobil untuk membeli mobil bekas. Taruhlah untuk penjualan 1 mobil baru, produsen harus menyerahkan 1 mobil bekas untuk dihancurkan atau dijadikan besi tua. Kalau cara ini diberlakukan, pemilik mobil tua akan bisa menjual mobilnya dengan harga yang memadai. Kelak, jika telah terjadi penambahan ruas jalan yang cukup signifikan, bisa diubah aturannya. Misalnya, produsen cukup membeli 2 mobil bekas untuk bisa mengeluarkan 3 mobil baru.
Untuk menunjang sistem ini, bisa dikenakan denda yang tinggi terhadap pemilik mobil (tua) yang mobilnya mogok di jalan atau diparkir di tempat umum. Sanksi yang cukup berat akan mendorong pemilik mobil tua untuk menjual mobilnya ke produsen mobil, dan menggantinya dengan mobil baru. Mungkin inilah jalan keluar untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas.
H. Ir Wisdarmanto
Jalan Gg. H. Sinem RT/RW: 008/007
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Kenaikan Harga BBM
Ada yang menarik dari pendapat Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil saat diwawancarai oleh sebuah radio pada 24 Desember lalu. Ia mengungkapkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan karena kewajiban moral pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan. Subsidi bagi masyarakat menengah, menengah atas, dan orang kaya dikurangi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Menurut Sofyan Djalil, isu pokoknya sebenarnya bukan pada kenaikan harga BBM, melainkan pengurangan subsidi BBM yang selama ini tidak mencapai target. Subsidi diberikan dengan tidak membedakan kelompok penghasilan masyarakat. Karena yang disubsidi adalah komoditas bahan bakar, siapa yang paling banyak mengkonsumsi bahan bakar akan mendapat subsidi paling besar.
Dengan demikian, pemerintah berpikir demi keadilan maka sebagian subsidi yang jatuh kepada orang kaya dikurangi untuk diberikan kepada orang yang miskin. Seandainya bisa dikurangi separuhnya saja dana subsidi dari jumlahnya yang Rp 73 triliun, pemerintah mempunyai dana sekitar Rp 35 triliun yang bisa digunakan untuk mengangkat bidan, memperbaiki puskesmas, membangun atau memperbaiki sekolah, dan memberikan beasiswa anak-anak miskin.
Sofyan juga menjelaskan, sebenarnya pemerintah tidak menghapus semua subsidi. Minyak tanah tetap akan disubsidi, solar untuk angkutan tetap disubsidi, bahkan premium pun akan tetap disubsidi, hanya saja jumlah subsidinya dikurangi. Pada dasarnya keinginan pemerintah adalah untuk menciptakan kondisi agar masyarakat yang mampu dikurangi subsidinya untuk kepentingan masyarakat lebih luas.
Pemerintah memprogramkan sebagian dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan dana kesehatan. Seperti kita ketahui, dana sektor kesehatan hanya sekitar Rp 7,2 triliun untuk merawat 220 juta rakyat Indonesia. Sedangkan subsidi bahan bakar sebesar Rp 7,3 triliun yang 85 persen diterima oleh kelas menengah, menengah atas, dan orang kaya.
Penjelasan pemerintah itu cukup beralasan, hanya kurang sosialisasi sehingga mendapat sambutan negatif sebagian masyarakat. Pemerintah sebaiknya terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum memberlakukan suatu kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik.
Alamsyah
Jagakarsa, Jakarta Selatan
alamsssyah@yahoo.com
Pantaskah Pesta Tahun Baru?
Di penghujung tahun 2004 ini begitu banyak bencana terjadi di negeri ini, baik bencana alam maupun kecelakaan. Dengan berbagai peristiwa itu, layakkah bagi kita yang masih hidup dan tinggal di tempat yang sementara ini tenang dan aman untuk merayakan datangnya tahun baru 2005 dengan berpesta, menghambur-hamburkan kekayaan yang kita miliki? Tidakkah sebaiknya biaya pesta itu kita berikan kepada saudara-saudara kita di Aceh?
Bagaimana pedih dan lukanya mereka jika mereka melihat senyum dan tawa kita yang berarak-arak sambil membakar petasan dan kembang api menyambut tahun baru. Sementara mereka, jangankan untuk membakar petasan dan kembang api, untuk menutupi tubuh dan melepas lapar saja mereka sudah begitu kesulitan. Jangankan untuk tertawa, untuk sekadar menebar senyum pun sangat sulit mereka lakukan.
Untuk itu sebagai wujud dari aksi solidaritas dan kepedulian kita kepada saudara sebangsa dan setanah air kita di Aceh, ada baiknya tahun baru ini tidak kita rayakan dengan berpesta pora, berkeliling kota sambil menyalakan terompet atau membakar petasan/kembang api.
Jika pun kita hendak menyambut tahun baru 2005, mungkin yang lebih tepat adalah bagi muslim dengan mendatangi masjid atau tempat ibadah lainnya bagi umat nonmuslim, sambil kita berdoa agar saudara-saudara kita di Aceh diberi ketabahan dan kesabaran bagi yang masih hidup, sementara bagi yang meninggal semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya dan diterima di sisi-Nya, di samping dijadikan sebagai perenungan bagi diri kita sendiri, bahwa bencana yang menimpa saudara kita itu tidak mustahil akan menimpa diri kita di tempat dan waktu yang tidak pernah kita duga sebelumnya.
HARMAN
Slipi, Jakarta
Penanganan Bencana Lambat
Mulai Minggu (26/12) diberitakan jumlah korban gempa tsunami Aceh terus bertambah, dari 2000-4000 jiwa tewas, menjadi 36 ribuan di hari Kamis (29/12) dan terus bertambah hingga sekarang.
Di TV kita lihat mayat di sana-sini, Departemen Sosial seakan cuma badan untuk menghitung jumlah korban tanpa bisa berbuat lain. Kedatangan SBY dan Kalla seakan tak ada artinya. Para korban yang masih hidup sendiri yang mengurus mayat, padahal mereka masih trauma. Para pengungsi mulai kelaparan dan berebutan makanan, padahal di posko Medan bertumpuk makanan dan bantuan lain yang dengan alasan tranportasi belum bisa didistribusikan.
Badan Koordinasi Nasional sangat lamban, Kamis (29/12) baru mulai kirim tim medis, padahal mayat sudah berusia 5 hari. Relawan sangat banyak yang bersedia diberangkatkan ke Aceh, tapi dengan alasan tidak jelas masih ditunda oleh Badan Koordinasi Nasional, termasuk saya sendiri mengajukan jadi relawan tapi dipersulit.
Kurangnya transportasi dijadikan alasan untuk menjangkau daerah terisolasi, seakan kita kembali ke zaman bantu tanpa pesawat atau helikopter, atau negara kita terlalu miskin? Padahal, kita juga bisa pinjam dari Malaysia, Thailand, atau Singapura. Kalau bantuan berlarut-larut belum juga sampai, kasihan para korban, dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Bisakah pemerintah juga menunjuk satu orang, misalnya Menteri Sosial atau Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai penanggung jawab penuh penanganan suatu bencana agar semua terkoordinasi dengan baik. Jadi, tidak saling berharap kepada orang/instansi yang lain.
Zulhaq
Jl.Damarsari I/4, Jakarta Selatan
Waspadai Penyelewengan Sumbangan
Bencana gempa dan gelombang tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 26 Desember silam telah menewaskan sedikitnya 30 ribu manusia. Masyarakat di seluruh Tanah Air maupun mancanegara tersentuh untuk memberikan perhatian dan solidaritasnya. Dalam waktu sekejap sumbangan dapat terkumpul sampai puluhan milliar rupiah. Jumlah bantuan yang sebenarnya belum seberapa besar jika dibandingkan dengan lenyapnya puluhan ribu nyawa manusia dan kerugian materiil di Aceh.
Namun, semua bantuan itu agar disalurkan tepat sasaran. Masyarakat yang menjadi korban bencana, khususnya yang berada di Aceh, sangat memprihatinkan. Mereka memerlukan makanan dan obat-obatan. Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika berada di Bandara Polonia, Medan. Presiden juga meminta kepada pemerintah Sumatera Utara agar menjadikan Medan sebagai posko bantuan.
Himbauan presiden tersebut hendaknya dapat benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak. Jangan ada penyelewengan sedikit pun terhadap bantuan korban, apalagi dengan jalan mengkorupnya.
Resopim
Medan, Sumatera Utara
Pada Aceh, Aku Menangis
Masih melekat di ingatan ketika shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Saat itu selaku khatib, Nurcholish Madjid saat beliau masih sehat (semoga beliau tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT).
Selepas shalat masih terngiang celotehan pedagang kagetan seputar masjid yang menawarkan berbagai dagangan dari obat gosok sampai mobil remote control. Masih terasa nikmatnya minum es timun di pedagang samping masjid yang ramai.
Saat melihat kondisi Aceh kini, sulit rasanya diucapkan dengan kata. Pelataran masjid berantakan, toko dan rumah penduduk yang luluh lantak dan mayat-mayat yang bergelimpangan.
Mengenang Aceh adalah juga mengenang sebuah kebanggaan, sekaligus derita dalam berbagai episode sejarah. Hilang sudah kenangan di Banda Aceh saat duduk di kedai pinggir jalan ditemani kopi sambil bergantian membaca koran antar pengunjung. Hilang sudah kenangan saat di kedai memandang lautan lepas di sebuah sore di pinggiran jalan Olee Lheue.
Penderitaan Aceh adalah penderitaan seluruh kita yang masih memiliki nurani terhadap nasib saudara-saudara di Tanah Rencong.
Dengan segenap tangisan atas musibah menjelang tutup tahun 2004, setidaknya Sang Khalik punya rencana lain dan tentunya menjadi rahasia-Nya yang tak mungkin kita mengungkapnya.
Empati, tangisan, dan kebersamaan telah menyatukan kembali nurani kita sebagai sesama untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang saat ini ditimpa musibah. Setidaknya, di balik musibah itu kita masih jadi bangsa yang saling mencintai dan memperhatikan derita warga lainnya.
Pada Aceh, aku menangis. Menatap rindu untuk menyentuhmu. Dalam belai kasih dan buaian Illahi Robbi.
Anwar M. Noer
Jakarta
RALAT
- Ada kekeliruan yang perlu diperbaiki dalam tulisan berjudul Terang, Gelap, Harap, yang dimuat di majalah Tempo edisi khusus 27 Desember 2004-2 Januari 2005, tepatnya pada halaman 28. Dalam alinea ketujuh tertulis: ”Orang Islam menghubungkannya dengan taqwa”, dan di alinea kedelapan disebutkan, ”Dalam khazanah agama, taqwa merekatkan kedua kecenderungan itu dalam ’iman’”. Kata taqwa dalam kedua kalimat tersebut keliru. Yang benar adalah tawakal.
- Kesalahan juga terjadi pada tulisan Kapan Pers Kita Merdeka?, yang dimuat di edisi yang sama, halaman 27. Di alinea terakhir tertulis, ”Bila mendiang Jaksa Agung Sugiharto saja berani membekukan Pasal 207 KUHP....” Yang benar bukan mendiang, melainkan mantan.
- Kami minta maaf atas semua kesalahan tersebut. -Red
|
