Senja sudah turun di Kreung Geukeuh. Hawa malam lekas saja membungkus kota kecil di pesisir utara Aceh dengan kegelapan. Sebagian rumah cuma diterangi sinar redup. Di satu dapur yang modern, sumber penerangannya... astagfirullah! cuma lampu teplok. Padahal, dapur milik Nilawati, 34 tahun, itu terletak di kompleks perumahan PT Asean Aceh Fertilizer (AAF). Selama 20 tahun perusahaan yang tegak di Kreung Geukeuh, Kabupaten Aceh Utara, ini memproduksi pupuk berbahan gas alam. Selama itu pula, rumah-rumah di kompleks tersebut tak pernah kekurangan listrik, entah untuk lampu ataupun alat-alat rumah tangga.

Maka, bersungut-sungutlah Nilawati yang hari itu terpaksa memasak mi goreng dengan kompor minyak tanah. Katanya: ”Era lampu teplok hadir lagi. Dunia serasa berbalik seperti era 1970-an.” Gelap memang hal biasa bagi warga Aceh yang berdiam di luar kompleks AAF. Tapi bagi keluarga pekerja pabrik pupuk milik negara-negara Asia Tenggara itu, gelap adalah soal luar biasa. Pasalnya, sejak AAF dibangun dua dekade silam, tak ada istilah gelap.

Bersumber generator, semua penerangan dipasok nyaris tanpa batas. ”Dulu, terang-benderang siang maupun malam,” kata Edwar Salim, Ketua Media dan Opini Publics Task Force PT Asean Aceh Fertilizer. Semua fasilitas rumah tangga menggunakan listrik. Penyejuk udara, setrika, mesin cuci. Kompor? Tentu saja pakai gas alias tinggal klik!

Tapi cobalah datang ke Kreung Geukeuh pada hari-hari ini. Semua kemudahan di atas bagaikan ”kilas balik” saja. Setiap rumah di kompleks AAF hanya diberi aliran listrik berkapasitas 900 watt. Daya listrik sekecil itu, tentu saja, berdampak pada pengurangan sejumlah komponen. Bohlam yang biasanya menyala di setiap kamar dan sudut-sudut rumah, sekarang dinyalakan harus bergantian. ”Kalau nyala di ruang tidur, lampu ruang tamu harus dimatikan,” kata Edwar.

Singkat cerita, Kota Lhok Seumawe dan kawasan Aceh Utara, yang selama tiga dasawarsa selalu riuh dan bercahaya oleh industri gas—serta industri-industri lain yang bersandar pada gas alam seperti kertas dan pupuk—perlahan-lahan sepi dan gelap. Nasib wilayah di pesisir utara Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tampaknya bakal sama dengan kota-kota pascaminyak dan gas di sepanjang pesisir Sumatera: Kutabinjai, Langsa, dan Pangkalan Brandan. ”Inikah tanda-tanda kematian kota pascagas?” kata Said Abdul Kadir, rekan Edwar Salim, mengomentari situasi di kediaman mereka, kompleks perumahan AAF.

Komentar Said bukan tanpa alasan. Aceh Utara dan Lhok Seumawe perlahan-lahan memasuki era kematian industri. Jejak-jejaknya sudah terlihat. Lihatlah suasana di kompleks perumahan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Kreung Geukeuh. Rumput ilalang yang lima tahun lalu ”dilarang” tumbuh, kini menjalar dengan merdeka. Hotel Cut Meutia yang terbakar pada 1999, tak dibangun kembali. Puing-puingnya tertutup semak belukar. ”Tak ada dana untuk membangun lagi,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat PT Pupuk Iskandar Muda, Teuku Fachrulsyah.

Mari kita lihat mesin-mesin pabrik PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang juga berlokasi kawasan Aceh Utara. Berlapis karat, mesin-mesin itu telah menjadi benda mubazir karena sejak 2003 tak lagi berproduksi. ”Padahal, barang itu adalah amanah yang dibeli dengan uang rakyat,” ujar Ketua Tim Task Force PT KKA, Muhammad Thaif .

Kondisi memprihatinkan juga terlihat di perusahaan gas alam cair terbesar di dunia, PT Arun NGL Co., Kota Lhok Seumawe. Pioneer Camp, bekas permukiman para tenaga ahli asal mancanegara, kini hancur lebur tak menyisakan jejak kegemilangan gas alam Aceh yang masyhur itu. Ketika Tempo menyambangi kompleks perumahan yang menghadap ke Selat Malaka itu, puluhan rumah yang berbentuk kotak korek api tampak sudah tercabik-cabik oleh alam dan menjadi sarang binatang melata, biawak.

Sebagian lagi sudah diratakan oleh buldoser. Gedung serbaguna untuk perpustakaan dan video, sarana olahraga, masih berdiri, namun plafonnya jebol, isinya lenyap entah ke mana. Kolam renang yang dulu asri tempat tuan-tuan asing berenang, meregangkan tubuh di bawah langit Aceh yang jernih, kini kusam tak terawat. Dari sela-sela lantainya menyembul rumput liar. Lalu ke mana restoran-restoran dan kafe tempat para ekspatriat mencairkan kelelahan? Sudah ambruk!

Minimarket yang di dalamnya pernah menjual berbagai kebutuhan hidup komunitas—termasuk minuman keras khusus untuk orang asing dengan berbagai merek dan jenis—kini kosong melompong. Pantai Arun yang sebelumnya ditata baik, indah dan menjadi tempat rekreasi warga Lhokseumawe, telah tertutup untuk umum. Area Pioneer Camp seluas lima hektare yang mirip rumah-rumah hantu itu kini digembok dan ditunggui sepasukan tentara penjaga obyek vital.

Perumahan Rancong, tempat kediaman para pegawai PT Arun, kini rata dengan tanah, ditumbuhi rumput, pohon-pohon peneduh dan kelapa sawit. Penghuni kompleks itu bukan lagi manusia, melainkan lembu, kerbau, dan bangau (lihat Mereka Kembali ke Habitatnya). Lima kilometer dari Pioneer Camp, dalam kompleks perumahan Arun, keterpurukan serupa bisa dilihat dengan mata telanjang. Fasilitas pendidikan seperti gedung Taman Kanak-kanak, SD, dan SMP dibiarkan kosong tak terawat. ”Anak sekolah yang tinggal di luar kompleks sudah tak lagi dijemput bus sekolah,” kata Amin Ibrahim, seorang warga Arun.

Arun juga memiliki Executive Club yang dulu biasa digunakan untuk tempat menginap tamu-tamu khusus: kini kosong-melompong. ”Bahkan, awal 2005, kami akan merobohkan sekitar 200 rumah di Jalan Cilacap,” kata penjabat sementara Presiden Direktur PT Arun, Aknasio Sabri. Alasannya, pada Desember 2004, sebanyak 262 karyawan sudah tidak menghuni kompleks perumahan karena pemecatan. ”Biaya perawatannya besar sehingga harus dibongkar,” kata Aknasio.

Terpuruknya industri gas alam, kertas, dan pupuk terpancar dalam kehidupan komunitas mereka masing-masing. Luruhnya kejayaan industri-industri ini merupakan akumulasi berbagai faktor sejak tahun 2000. Ketika kota-kota lain menyongsong abad ke-21 sebagai era gas, justru daerah penghasil gas Indonesia di pesisir utara Aceh mulai sekarat. Cadangan gas di perut Bumi Serambi Mekah itu sudah menerjang titik nadir.

Ketika pertama kali ditemukan pada 1971, cadangan gas Aceh di Arun diperkirakan mencapai 17,1 triliun kaki kubik (triliun cubic feet/TCF) ”Ladang gas di Arun adalah sebuah anugerah,” kata Public Affairs Manager PT Exxon Mobil Aceh, Deddy Afidick. Pada tahun 2000, total produksi gas yang sudah dikapalkan adalah 3.516 kargo gas alam cair. Jumlah ini setara dengan perkiraan awal: 17,1 triliun kaki kubik. Pada 2003, ketika pengapalan mencapai 3.795 kargo (setara dengan 18,975 triliun kaki kubik) terlihat bahwa kandungan gas Aceh sudah melampaui angka perkiraan awal.

Dengan lain kata, cadangan gas Arun sudah tinggal kerak. Menurut Deddy, berdasarkan statistik sudah sulit menemukan ladang gas sekaliber Arun. Memang, sudah ditemukan ladang gas di Lhoksukon, Pasai, dan NSO (North Sumatera Offshore) yang terletak di Selat Malaka. ”Tapi sama sekali tak setara Arun,” ujar Deddy.

Mengingat cadangan gas kian menipis, pemerintah memutuskan gas untuk pabrik Pupuk Iskandar Muda, Asean Aceh Fertilizer, dan Kertas Kraft Aceh yang sebelumnya dipasok ExxonMobil dari lapangan Arun, dialihkan melalui lapangan Blok A di Asamerah. Pada saat yang sama, 28 Agustus 2000, Pertamina dan Jepang meneken perjanjian jual-beli Arun II Extension selama lima tahun (2000–2005) dengan nilai total US$ 1 miliar atau sekitar Rp 9 triliun.

Konflik bersenjata di Aceh membuat realisasi pasokan gas dari Blok A ke pabrik pupuk dan kertas tak terwujud. Pabrik pupuk dan kertas menjerit. Pemerintah turun tangan agar ExxonMobil memasok gas kepada Pupuk Iskandar Muda, Asean Aceh Fertilizer, dan Kertas Kraft Aceh. Sayang, produksi kilang gas ExxonMobil terhenti pada 9 maret 2001, dengan alasan gangguan keamanan. Akibatnya, PIM dan AAF mengalami opportunity losses (kehilangan kesempatan penerimaan) sebesar US$ 75 juta.

Pada 2001, pemerintah kembali mengalirkan gas sebesar 75 juta kaki kubik. Tapi bersamaan dengan berakhirnya masa kontraknya pada Agustus 2003, ExxonMobil menghentikan pasokannya. Alasan Exxon, pemerintah Indonesia tak kunjung meneken value retention (persamaan pendapatan). ExxonMobil ingin menjual gas seharga US$ 1,85 per million metric british thermal unit (MMBTU), sedangkan AAF sebagai salah satu pembeli bertahan dengan harga US$ 1 per MMBTU.

Menurut Ketua Serikat Pekerja PT AAF, Marwan Yahya, pada 2003 AAF menyetujui harga yang ditawarkan ExxonMobil. Namun, sewaktu paraf persetujuan hendak diteken, Exxon beralasan stok gas tidak mencukupi. ”Jadi, terkesan kuat ada upaya terselubung dari pihak tertentu untuk menghancurkan AAF,” ujar Marwan.

Sementara itu, upaya pengalihan (swap) kontrak ekspor LNG Arun ke lapangan gas Bontang, Kalimantan Timur, yang rencananya dimulai 1 Januari 2004, tak kunjung berjalan karena lapangan Bontang mengalami gangguan. Akibatnya, PT PIM kembali menderita kerugian Rp 16 miliar dan PT AAF Rp 26 miliar. Akibatnya, sejak Agustus 2004, produksi pabrik AAF terhenti. Karyawan yang berjumlah 1.500 orang diminta bekerja selama tiga hari dalam sepekan dengan konsekuensi pemotongan gaji. Pada 1998, produksi KKA mencapai 36.591 ton turun drastis menjadi 11.368 ton. ”Pangsa pasar kami hilang,” ujar Thaif.

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja menggelayuti karyawan AAF begitu genderang kematian ditabuh pemerintahan Megawati Soekarnoputri pada 4 Oktober 2004. Pemerintah memutuskan akan segera menutup pabrik AAF. Sebagai gantinya, pemerintah bakal mempertahankan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) I dan II.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ketika itu, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, menyatakan, keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan kondisi pasokan gas nasional dalam jangka menengah. Selama ini, kebutuhan gas untuk tiga pabrik itu dan KKA dipasok dari lapangan gas Arun oleh ExxonMobil. Belakangan, cadangan gas di lapangan itu menipis.

Karena itu, pemerintah menilai perlu mengembangkan lapangan gas Blok A, yang memiliki cadangan sekitar 560 kaki kubik. Tapi setelah dihitung, kata Dorodjatun, cadangan di Blok A itu pun tidak akan mampu memasok gas ketiga pabrik pupuk itu. ”Sehingga pemerintah memilih untuk menutup pabrik AAF yang telah berusia lanjut,” kata Dorodjatun.

”Ini pukulan yang amat menyesakkan,” kata Marwan kepada Tempo. Sikap itu, kata dia, menunjukkan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada industri pupuk. Rencana penutupan kontan saja membikin tersengal karyawan pabrik (lihat Ke Atas Tampak Lutut, ke Bawah Tampak Pusar) jantung daerah binaan mereka—antara lain, pasokan listrik dari pabrik untuk sekitar 20 desa terhambat. Pembinaan usaha kecil dan menengah terhenti. Dari catatan pemerintah, binaan PIM dan AAF mencapai 7.594 usaha kecil dan 334 koperasi dengan jumlah dana tersalur Rp 48,7 miliar.

Kondisi ini otomatis menimbulkan efek ganda pada perekonomian warga di Aceh Utara dan Lhok Seumawe. Bandar udara Lhoksukon dan Malikussaleh sudah tak seramai dulu. Beberapa pusat pertokoan seperti Cunda Plaza tutup. Kedai kelontong, warung kopi, dan gerobak, yang berdekatan dengan pabrik juga menggembok warung mereka. ”Tak ada pembelinya,” kata Ti Mariah, 45 tahun, pedagang nasi di depan gerbang AAF, kepada koresponden Tempo di Aceh, Imran M.A.

Niat pemerintah menutup pabrik AAF yang dinilai banyak kalangan tidak populis itu mendapat berbagai kecaman. Ketua sementara DPRD Nanggroe Aceh Darussalam, Jauharuddin Harmay, menilai kebijakan itu amat menyakitkan. ”Jika ini terjadi, kami khawatir akan memunculkan potensi konflik baru,” kata Jauhari kepada pers saat itu.

Aceh yang terasa panas mulai terasa sejuk begitu Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden. Manajemen AAF bersama tokoh masyarakat dan ulama bertemu dengan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla di Jakarta. Desakan juga disampaikan tokoh masyarakat Aceh, Teuku M. Nur Hasballah, dalam kesempatan dialog telekonferensi dengan Yudhoyono pada 19 Oktober. ”Mohon Bapak membuka lapangan pekerjaan dan kembali menghidupkan AAF dan KKA guna menanggulangi,” kata Nur Hasballah.

Yudhoyono tak memberi tanggapan langsung atas sejumlah permintaan itu. Ia hanya mengatakan akan mempelajari berbagai masukan yang disampaikan dalam telekonferensi itu. Tapi 10 hari kemudian, pemerintahan Yudhoyono memberi angin segar. Menteri Perindustrian Andung A. Nitimihardja menyatakan tetap berupaya mempertahankan keberadaan AAF. Alasannya, AAF telah memberi banyak masukan bagi keuangan negara. Selain itu, AAF dinilai sarat dengan nuansa kerja sama internasional sesama negara ASEAN. ”Kita menunggu audit teknologi yang sedang dijalankan,” ujar Andung.

Andung menawarkan dua opsi untuk menyelamatkan AAF. Opsi pertama menjadwal kembali ekspor gas alam cair dari lapangan gas Arun dan Bontang. ”Itu kita lakukan sambil menunggu gas baru yang ada.” Opsi kedua melakukan pertukaran (swap) antara pasokan gas untuk PT Pupuk Kaltim dan AAF. Dengan opsi ini, pasokan untuk Pupuk Kaltim akan dikurangi. Dampaknya salah satu dari lima pabrik Pupuk Kaltim harus ditutup.

Pihak AAF ternyata menolak rencana audit teknologi. Alasannya, persoalan yang dihadapi AAF bukan teknologi, melainkan ketersediaan gas. Mereka juga tak melihat langkah konkret dari pemerintahan Yudhoyono. ”Selama gas belum masuk ke AAF, kami belum percaya pada janji-janji,” ujar Marwan.

Ulama kharismatis Aceh, Abu Panton, berharap pemerintah dan ExxonMobil yang memiliki teknologi tinggi tetap memberi pasokan kepada pabrik pupuk di Aceh. Dengan cara itu, lapangan kerja tetap hidup di Aceh. ”Supaya semua proyek di Aceh tidak disebut-sebut sebagai pascagas,” kata Abu Panton dalam acara silaturahmi di PT Arun pada 22 November.

Untuk lebih meyakinkan pemerintah, sekitar 300 orang karyawan AAF terbang ke Jakarta dan unjuk rasa di Istana Negara pada 3 Desember. Menurut Ketua Tim Media Opini Publik dari Task Force PT AAF, Edwar Salim, gas yang dibutuhkan PT AAF hanya enam kapal per tahun. ”Itu hanya lima persen dari produksi ExxonMobil saat ini,” ujarnya.

Menurut Edwar, alasan pemerintah tidak memasok gas dari Exxon adalah karena pasokan menipis. ”Tapi setiap hari kami melihat gas berlalu di depan kami, kami hanya bisa gigit jari,” ujarnya. Menurut dia, pihaknya tidak meminta, tetapi membeli gas tersebut untuk kehidupan Aceh.

Setelah didesak, pemerintah memastikan akan melakukan penjadwalan ulang pasokan gas ke Korea Selatan dan Jepang. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto mengatakan, langkah ini ditempuh sebagai upaya memenuhi kebutuhan gas untuk industri pupuk dalam negeri.

”Sehingga pabrik pupuk itu (AAF) dapat beroperasi kembali hingga ada jaminan tersedianya gas yang baru,” ujar Sugiharto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Perindustrian DPR di Jakarta pekan lalu. ”Paling lambat akhir bulan ini.”

Upaya karyawan AAF semakin mulus begitu bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. ”Pak Purnomo menjanjikan gas sudah dikirim ke AAF paling lambat Januari 2005,” kata Marwan. Bila tidak terpenuhi, maka pada Februari AAF akan jatuh pailit.

Itu sebabnya, anak-anak Aceh ini terus menggiring kebijakan pemerintah untuk menghidupkan kembali pabrik-pabrik yang terancam tutup. Agar gas benar-benar mengalir pada awal 2005, agar mesin-mesin kembali berderak, cerobong pabrik mengepul, pasokan listrik kembali normal. Dan lampu teplok bisa dilontarkan kembali ke masa silam.