Tsunami telah mengubah status Aceh dari darurat sipil menjadi darurat dunia. Bagaimana tidak, pekan lalu Departemen Kesehatan memperkirakan sekitar 80 ribu korban tewas di Aceh, dan yang selamat masih dalam kondisi terancam. Ratusan ribu penduduk lagi belum dapat dikatakan benar-benar lolos dari ancaman maut. Selain kehilangan sanak saudara, umumnya mereka menderita kesulitan sandang, pangan, dan papan.

Bahkan air bersih pun hanya tersedia dari jalur bantuan, karena air laut telah mencemari seluruh kawasan. Mayat manusia dan bangkai binatang yang berserakan, juga sampah-sampah yang membusuk, telah menjadi sumber penyakit menular. Penyakit, kelaparan, dan kepapaan telah menjelma sebagai ancaman serius setelah banjir menyurut meninggalkan lumpur dan kota yang porak-poranda. Terutama bagi mereka yang lemah seperti yang tua renta dan?lebih mengenaskan?anak-anak penerus bangsa.

Tampilan penderitaan mereka di berbagai media telah menggerakkan hati banyak orang di Indonesia dan di dunia untuk mengulurkan bantuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa kini menggelindingkan operasi bantuan kemanusiaan terbesar dalam sejarah organisasi ini untuk membantu memulihkan keadaan di Aceh, Maladewa, Sri Lanka, Phuket, dan daerah-daerah lain yang tertimpa musibah tsunami 26 Desember itu.

Negara-negara maju yang mempunyai kemampuan besar untuk membantu bahkan telah bergerak lebih dahulu. Kapal-kapal Armada ke-7 Amerika Serikat telah berlabuh di kawasan yang membutuhkan bantuan dengan menyediakan rumah sakit terapung, alat berat untuk membersihkan kota, mesin yang memproduksi air minum dari laut untuk puluhan ribu orang, obat-obatan, kantong mayat, dan helikopter untuk mendistribusikan bantuan. Australia, Selandia Baru, dan negara lainnya juga telah mengirim-kan berbagai bantuan, termasuk pesawat pengangkut militernya.

Menghadapi uluran tangan dunia ini pemerintah tak hanya harus berterima kasih, namun juga wajib menjadi tuan rumah yang baik. Pemerintah perlu mengirimkan petugas-petugasnya yang paling cakap untuk menjadi pemandu para tamu asing itu agar mereka dapat menyalurkan bantuan dan jasa pertolongannya dengan aman dan nyaman. Termasuk membantu kelancaran kegiatan pemantauan operasi kemanusiaan ini oleh pers lokal maupun dunia, untuk meyakinkan rakyat Indonesia dan masyarakat internasional bahwa bantuan mereka sampai ke sasaran.

Iklim terbuka dan bersahabat ini hanya dapat terjadi bila Presiden Yudhoyono memberikan teladan dalam menjadi tuan rumah yang bermartabat, bersahabat, dan bertekad tinggi untuk membangun kembali masyarakat Aceh yang sejahtera dan berkeadilan. Musibah Aceh memang bukan sekadar tragedi di wilayah Indonesia yang berdaulat, tapi telah menjadi bencana kemanusiaan, maka dunia pun berhak dan wajib untuk peduli. Kita di Indonesia semestinya memahami hal ini dengan mendahulukan kepentingan kemanusiaan ketimbang kedaulatan. Tentu tetap dengan cara yang bermartabat.