APA lagi yang bisa kita katakan tentang Aceh? Setelah Ahad pagi 26 Desember itu, kita bersirobok dengan gambar-gambar horor dan teror di luar jangkauan akal sehat: bumi Serambi Mekah itu mendadak berubah menjadi ranah bala sengsara. Duka cita kita kemudian bergeser menjadi rasa malu karena kita tak bisa berbuat banyak. Setelah letusan Gunung Krakatau, 1883, inilah bencana alam dengan korban jiwa lebih besar dalam sejarah Nusantara.

Karena itu tidak mengherankan bila semuanya serentak tergagap, tidak terkecuali para aparat pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang belum berumur seratus hari. Untunglah, dalam sekejap, masyarakat cepat tanggap. Bantuan mengalir dari seluruh penjuru, rasa kesetiakawanan sosial berkibar menembus sekat-sekat primordial yang selama ini kadang mengganggu. Pembatalan perayaan Natal Nasional bisa disebut sebagai bentuk solidaritas yang layak dijadikan ?guru? di masa depan.

Sayangnya, berbanding lurus dengan penderitaan yang harus ditanggungkan rakyat Aceh adalah tidak siapnya manajemen penanggulangan bencana alam kita. Sistem peringatan dini terhadap bencana itu memang tidak relevan lagi dipersoalkan: malapetaka itu sudah hadir di sana, lengkap dan menegakkan bulu roma. Upaya yang tersisa hanyalah penyelamatan sisa-sisa korban yang masih hidup, mereka yang terlunta-lunta, mengais jenazah dan puing, tanpa pegangan dan pengharapan.

Berita yang kemudian tidak kalah mengirisnya dari bencana itu sendiri adalah tersendatnya bantuan kemanusiaan yang telah dikumpulkan semua golongan masyarakat. Ratusan truk pengangkut bantuan terjebak di Bandara Halim Perdana Kusuma, juga di Pelabuhan Tanjung Priok. Bantuan itu meliputi makanan dan obat-obatan, pakaian, juga tenaga para relawan. Satu tim dari negara tetangga Malaysia, misalnya, yang datang membawa air minum yang sangat dibutuhkan, sempat terbengong-bengong di Bandara Iskandar Muda, karena tak tahu bagaimana harus menyalurkan bantuan mereka.

Pesawat-pesawat yang ditumpangi relawan pun terpaksa berputar-putar di udara, mengantre giliran mendarat di Bandara Polonia, Medan. Padahal tenaga relawan dari luar merupakan bantuan awal yang sangat diperlukan untuk koordinasi, karena tenaga lokal, yang notabene sekaligus korban bencana, tak mungkin lagi diharapkan ikut mengkoordinasikan dan mendistribusikan bantuan. Sempat pula timbul silang pendapat mengenai izin dan prosedur penerimaan relawan asing, di tengah sakratulmaut yang mengancam setiap saat.

Langkah Menteri Dalam Negeri ?mengambil alih? sementara pemerintahan daerah di Nanggroe Aceh Darussalam bukan saja tepat, melainkan sekaligus membuktikan bahwa sumber daya manusia di wilayah bencana itu bisa dibilang lumpuh total. Tetapi langkah ini akan lebih terpuji bila segera melibatkan unsur-unsur masyarakat yang siap turun tangan dari daerah lain, terutama di tingkat pusat. Inilah saatnya menggalang keberdayaan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang selama ini sudah terbukti dedikasinya.

Keputusan pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi bantuan internasional, meskipun agak terlambat, tetap layak dipujikan. Flight clearance dibuat sederhana, dan visa on arrival diberikan tanpa biaya kepada awak pesawat, relawan, dan paramedis bantuan asing. Yang justru agak membingungkan adalah kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri ke Banda Aceh dan beberapa lokasi bencana, untuk mencari ?terobosan-terobosan strategis guna membangun kembali Nanggroe Aceh Darussalam?.

Siapa pun sepakat, Aceh harus dibangun kembali. Masalahnya bergantung pada prioritas. Pada saat ini, rasanya, prioritas utama adalah menyelamatkan sekian puluh ribu nyawa yang terlunta-lunta, yang untuk segelas air minum pun sudah mulai sanggup berebutan. Seraya ratusan--mungkin ribuan?jenazah masih berserakan dan siap menyebarkan wabah penyakit dengan ancaman serius, terobosan paling mustahak agaknya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang telantar itu.

Kunjungan para pejabat tinggi ke daerah bencana luar biasa itu, bagaimanapun, mau tak mau akan menambah kesibukan yang tidak terlalu urgen. Kunjungan seperti itu paling tidak pasti melibatkan satuan pengamanan yang tidak kecil, yang alangkah indahnya kalau dilibatkan justru untuk mengkoordinasikan dan mendistribusikan bantuan. Tentu berbeda halnya dengan ?kunjungan? Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Chappy Hakim, yang datang ke Aceh seraya menyetir sendiri pesawat Hercules pengangkut bantuan, sekaligus menerbangkan pengungsi yang memutuskan meninggalkan daerah bencana.

Tentu belum terlambat menjadikan malapetaka Aceh sebagai ?pelajaran besar? bagi kemampuan bangsa ini mengelola musibah nasional. Kesempatan ini juga sekaligus akan membuktikan kemampuan kita mengelola berbagai masalah bangsa di masa depan, dengan tantangan yang terus-menerus bertambah tajam.