SETELAH gempa disusul gelombang tsunami, praktis selama tiga hari pertama Aceh lumpuh total. Sebagian besar gedung perkantoran, sarana dan prasarana, serta rumah tinggal rusak parah. Pelabuhan, lapangan terbang, jalan, hingga fasilitas listrik dan telekomunikasi hanya tersisa sebagian. Lima hari Aceh gelap, dan empat hari provinsi paling barat Indonesia itu tak bisa dijangkau lewat kabel telepon atau telepon seluler.

Bandar udara baru bisa didarati pesawat pada hari ketiga. Sejumlah pelabuhan hancur, termasuk pelabuhan samudra di Sabang. Meulaboh, di pesisir barat, tak bisa dijangkau dari mana-mana. Pelabuhan di Teluk Meulaboh pun tak bisa dihampiri. Kapal-kapal perang milik TNI Angkatan Laut yang mengangkut bantuan hanya bisa lego jangkar satu kilometer dari pantai. "Delapan puluh persen daerah ini hancur," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang meninjau ke sana.

Peradaban seperti baru dimulai pekan ini. Listrik menyala di sebagian wilayah Aceh, komunikasi juga mulai lancar. PLN sudah memulihkan 75 persen listrik di wilayah bencana seperti Lhok Seumawe, Sigli, dan Bireun. Sambungan telepon seluler, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan melalui telepon satelit, kini sudah mulai normal. Wartawan-wartawan Tempo di Aceh, misalnya, sudah bisa mengirim laporan melalui telepon dan Internet. Tapi, perbaikan sambungan telepon tetap (fixed lines) masih membutuhkan waktu. Bandar Udara Iskandar Muda, yang sebelumnya digenangi lumpur, kini sudah bisa dipakai mendarat pesawat pembawa bantuan.

Kini yang bisa dilakukan hanyalah menghitung kerusakan dan kerugian. PLN, misalnya, mengaku rugi Rp 500 miliar karena sejumlah pembangkitnya hancur, jaringan transmisi dan distribusi ambruk, dan sambungan di 40 ribu rumah rusak. PT Telkom pun sudah menghitung 45 ribu satuan sambungan telepon yang rusak. Pemerintah masih belum menghitung kerugian karena jalan, pelabuhan, bandara, dan gedung-gedung perkantoran dan fasilitas umum seperti rumah sakit atau pasar yang rusak.

Sulit menghitung dampak kerugian akibat kegiatan perekonomian yang mandek karena rusaknya infrastruktur. Dari pelabuhan Sabang saja, misalnya, ekspor barang setiap tahun mencapai sekitar US$ 12 juta, atau lebih dari Rp 110 miliar. Belum lagi pasar, toko, dan kantor-kantor perusahaan swasta yang rusak. Pengangguran diperkirakan juga bakal meledak. Sebelum prahara, pengangguran di Aceh sudah di atas 17 persen, jauh melampaui angka nasional yang berkisar 10 persen. "Bisa dibilang Aceh kembali ke titik nol," kata ekonom Universitas Indonesia, Robert Simanjuntak.

Pemerintah memang belum bisa menaksir total kerugian yang ditimbulkan bencana ini. Asisten Menteri Koordinator Perekonomian, Dipo Alam, mengatakan pemerintah masih disibukkan urusan evakuasi puluhan ribu mayat dan pengungsi. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengatakan, rekonstruksi ulang Aceh dalam lima tahun ke depan membutuhkan dana sekitar Rp 10 triliun. Itu belum termasuk dana darurat Rp 1,35 triliun dan biaya rehabilitasi yang belum diketahui jumlahnya.

Angka Rp 10 triliun dinilai Robert sangat masuk akal untuk membangun kembali Aceh. Bahkan, besar kemungkinan lebih dari itu. Yang jadi soal adalah dari mana pemerintah mendapat dana sebesar itu. Dipo mengatakan, pemerintah akan berjibaku untuk Aceh karena daerah yang lama mengenyam darurat militer dan sipil itu kini benar-benar dalam keadaan darurat. "Minimal bisa seperti kondisi 25 Desember, sebelum badai itu datang," kata Robert.

Tak ada jalan lain, pemerintah harus mengorek kantong yang sebenarnya sudah hampir sobek di sana-sini, mengutak-atik lagi APBN 2005, terutama yang berkaitan dengan proyek pembangunan di Aceh. Pada 2004, kata Dipo, pemerintah mengalokasikan Rp 1,1 triliun untuk pembangunan sektoral di daerah itu. Lalu, ada duit bagi hasil yang nilainya Rp 2,5 triliun-3 triliun. Dari proyek sektoral bernilai Rp 1,1 triliun itu, ada alokasi dana pelebaran jalan Ladia Galaska sebesar Rp 200 miliar. "Duit itu akan dialihkan untuk membangun kembali jalan utama," katanya.

Pembangunan rel kereta api, yang pernah dijanjikan mantan presiden B.J. Habibie, tak akan diteruskan. Dari proyek yang berhenti setelah Habibie tak lagi menjadi presiden itu bisa dikais dana Rp 45 miliar-50 miliar. Nilainya, kata Dipo, memang kecil. Tapi, dalam kondisi Aceh yang menyedihkan, duit sebesar itu menjadi sangat berarti.

Sumber lain adalah dana cadangan umum yang memang dialokasikan untuk daerah rawan atau terkena gempa bumi. Tak ada problem berarti di sini. Hanya soal administrasi karena anggaran belanja 2004 menjelang tutup buku. Ini bisa diatasi melalui konsultasi dengan DPR agar anggaran belanja tambahan (ABT) dipercepat keluarnya. Sementara biasanya keluar pada Oktober-Desember, diupayakan anggaran belanja tambahan ini sudah bisa dikeluarkan pada Januari ini.

Dana proyek yang belum dikerjakan atau tidak selesai karena berbagai sebab menjadi gangsiran berikutnya. Dia mencontohkan sebuah proyek di Sabang bernilai Rp 74 miliar yang baru bisa diserap setengahnya, atau Rp 34 miliar. Sisa dana itu bisa dialihkan ke proyek rekonstruksi Aceh. Dana juga bisa diraup dari proyek di luar Aceh. Sampai pertengahan Desember, setidaknya ada dana Rp 190 miliar yang bisa diserap dari pos ini. Nilai itu masih terus bergerak sampai tutup buku akhir 2004. Jika sudah mendapat persetujuan departemen teknis, politisi daerah, dan DPR, dana itu segera mengucur ke Tanah Rencong.

Dari akrobatik keuangan itu, Dipo mengatakan pemerintah bisa mendapat dana Rp 5 triliun-10 triliun. Kekurangannya akan diupayakan dari bantuan atau hibah luar negeri. Bank Dunia sudah menyatakan komitmennya membantu Indonesia memulihkan Aceh. Syaratnya juga tak berat: pemerintah harus datang dengan angka pasti mengenai besarnya bantuan yang dibutuhkan, dan mengajukan permintaan. Soalnya justru di sini. Di tengah kepanikan mengurus jenazah dan pengungsi, pemerintah belum bisa menetapkan besarnya kerugian dan dana yang dibutuhkan. "Kita sih maunya cepat, tapi sekarang belum bisa," kata Dipo.

Sebelum badai tsunami, ekonomi Aceh sebenarnya mulai mekar. Keamanan mulai membaik, ditandai dengan dibukanya beberapa tempat wisata di daerah itu, seperti di Pulau Simeulue. Rasio pinjaman perbankan naik dari 30 persen menjadi 40 persen. Pada 2004 ekonomi Aceh tumbuh 3,5 persen, dan pada 2005 diplot menjadi 4-4,5 persen.

Masih terlalu dini mengetahui duit yang dibutuhkan untuk memulihkan Aceh dan menggapai pertumbuhan seperti tahun sebelumnya. Jika berpatokan pada anggaran daerah yang tiap tahunnya sekitar Rp 8 triliun, Aceh paling tidak membutuhkan Rp 15 triliun agar bisa pulih sekaligus berkembang. Dipo optimistis soal dana. Banyak negara yang bersedia membantu memulihkan provinsi yang dijuluki Serambi Mekah ini. "Musuh utama adalah waktu," katanya. Sebelum akhir Februari 2005, dana harus sudah pasti. Kalau tidak, Dipo tidak yakin pemulihan Aceh bisa optimal. Robert Simanjuntak mengatakan, lepas dari bantuan atau hibah asing, pemerintah memang harus merevisi APBN 2005. Pemerintah bisa menetapkan bencana luar biasa atau force majeure untuk Aceh, sehingga mendapat prioritas pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan daerah lainnya. Dengan ini, dia yakin ekonomi bisa dipacu lagi. Untuk itu, diperlukan keikhlasan daerah lain untuk merelakan dana pemerintah pusat lebih banyak mengalir ke Aceh.

Leanika Tanjung, Rinny Srihartini (Bandung)