Ada yang berubah dalam sejarah Uni Eropa sebentar lagi: Turki akan menjadi negara muslim pertama yang menjadi anggota organisasi itu. Maka, rontoklah citra Klub Kristiani yang selama ini melekat pada tubuh Uni Eropa. Sinyal itu muncul pada Jumat dua pekan silam setelah terjadi kesepakatan di Brussel, Belgia. Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dan PM Belanda Jan Peter Balkenende—Presiden Uni Eropa (UE) sekarang—akhirnya sepakat untuk melanjutkan proses penerimaan Turki pada 3 Oktober 2005.

Selama hampir 15 tahun terakhir, Turki kian menguatkan identitas keeropaannya yang selama ini tenggelam oleh identitas Asianya. Maklum, secara geografis, secuil wilayah Turki, termasuk kota terbesar, Istanbul, berada di kawasan Eropa. Saking inginnya bergabung dengan EU, negeri yang didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk pada 1923 ini bersedia melakukan apa pun yang diminta Uni Eropa. Sampai-sampai, Turki menganulir Rancangan Undang-Undang Anti-zina yang dianggap EU sebagai campur tangan negara yang terlalu jauh terhadap kehidupan pribadi.

Detik-detik menjelang terjadinya kesepakatan itu memang tak dicapai dengan mudah. Ada syarat tambahan dari EU yang baru muncul di saat-saat terakhir: agar Turki mengakui kedaulatan Siprus Yunani. Permintaan ini kontan membuat Erdogan sewot. "Anda meminta saya memperhatikan nasib 600 ribu orang dan melupakan 70 juta orang?" sergahnya kepada Balkenende. Dengan marah, Erdogan meninggalkan ruangan.

Pengakuan terhadap kedaulatan Siprus Yunani bisa menjadi problem nasional baru di Turki. Maklum, pulau seluas 5.800 kilometer persegi yang terletak di sebelah timur Laut Tengah itu terbagi dua menjadi Siprus Yunani di bagian selatan dan Siprus Turki di bagian utara. Komunitas internasional selama ini hanya mengakui Siprus Yunani yang berpenduduk 600 ribu orang itu.

Keluar dari ruang perundingan, Erdogan bertemu dengan Perdana Menteri Tony Blair, Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi, dan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder. Mereka meminta agar Erdogan mau bertindak lebih taktis. Akhirnya, Erdogan bersedia masuk dan memberikan pernyataan khas diplomat yang intinya "siap menerima keputusan EU agar bisa ikut dalam perundingan Oktober 2005", tanpa memberikan pernyataan eksplisit yang mengakui keberadaan Siprus Yunani.

Namun, tak semua negara EU bersikap suportif seperti ditunjukkan Inggris, Italia, dan Jerman. Ada juga yang ogah-ogahan seperti Austria, yang berkilah ingin melakukan referendum dulu untuk menjaring suara rakyatnya tentang keinginan Turki. Alasan yang digunakan oleh pihak yang keberatan adalah karena wilayah Turki "yang terlalu luas, terlalu miskin, dan latar belakang budayanya yang terlalu heterogen". Faktor-faktor itu dipercaya akan mengubah keseimbangan strategis di EU, selain berdampak bagi kultur dan masa depan EU pula.

Belakangan, Prancis juga mengikuti langkah Austria. Presiden Prancis Jacques Chirac meminta rakyatnya untuk mengadakan referendum atas masalah ini. Rakyat Turki umumnya melihat hal ini sebagai penolakan Prancis atas niat Turki bergabung ke dalam EU. Namun, Duta Besar Prancis di Turki, Paul Poudade, menyatakan bahwa Chirac secara pribadi setuju Turki bergabung. "Na-mun, karena adanya kontroversi di masyarakat, referendum menjadi pilihan yang tak bisa dielakkan," katanya.

Satu kendala yang masih bisa menjungkalkan Turki dari kursi anggota EU adalah resolusi parlemen Prancis tentang "Pembunuhan Massal di Armenia 1915" yang dikeluarkan pada 2001. Resolusi itu mengecam tewasnya sekitar 1,5 juta rakyat Armenia pada masa Kekaisaran Ottoman periode 1915-1917. Turki sendiri selama ini menyebut peristiwa itu sebagai Tragedi Armenia. Menteri Luar Negeri Prancis Michael Barnier tanpa tedeng aling-aling sudah mengutarakan hal ini. "Kami akan meletakkan semua isu di meja perundingan, termasuk soal pembantaian massal Armenia, untuk lebih dulu diklarifikasi oleh Turki pada Oktober 2005," katanya.

Agaknya Erdogan harus menyiapkan jurus baru ketimbang walk-out lagi dari ruang perundingan.

Akmal Nasery Basral (BBC, AFP, The Economist)