Yakinkah Anda akan muncul organisasi Nahdlatul Ulama (NU) baru seperti yang digagas Abdurrahman Wahid? (10-17 Desember 2004)
Ya
	29.68%	103
Tidak
	64.27%	223
Tidak tahu
	6.05%	21
Total	100%	614

Konflik di tubuh Nahdlatul Ulama (NU), tampaknya belum juga usai. Niat bekas Ketua Umum PBNU, Abdurrahman Wahid, membentuk NU tandingan tak juga mereda. Dalam konferensi pers di gedung PBNU, Rabu pekan lalu, Gus Dur menyatakan telah membentuk tim empat, terdiri dari KH Aminullah Mukhtar, Zannuba Arifah Chafsoh Wahid, Ikhsan Abdullah, dan Muhamad Munib. Tim empat ini akan membantunya membentuk organisasi dan merekrut personalia kepengurusan.

Tim tersebut juga akan membantu konsolidasi dan mempersiapkan muktamar luar biasa. Paling lambat Gus Dur menargetkan tim ini sudah selesai bekerja pada Juni 2005 atau sampai terlaksananya muktamar luar biasa. Abdurrahman belum mau menyebutkan nama NU baru yang akan dibentuknya, tapi Ikhsan menyebutkan dua nama yang telah mereka siapkan, yakni NU 1926 dan Jamiyah NU 1926. Ikhsan menyatakan bahwa struktur kepengurusan NU tandingan akan sama persis dengan NU sebelumnya.

Niat pembentukan NU baru tersebut muncul setelah Hasyim Muzadi terpilih kembali sebagai Ketua Tanfidziyah (Ketua PBNU) dalam Muktamar NU ke-21 di Boyolali, 2 Desember lalu. Perselisihan antara Abdurrahman Wahid dan Hasyim kian menjadi-jadi setelah sejumlah nama pendukung Gus Dur yang diplot menjadi pengurus PBNU bentukan Hasyim menolak.

Namun, sejumlah tokoh NU yang mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak. Wakil Rais Am PBNU, Tolchah Hasan, Salahuddin Wahid terus mengupayakan rekonsiliasi kedua belah pihak.

Hasil jajak pendapat Tempo Interaktif menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak yakin akan muncul organisasi NU baru sebagaimana yang digelindingkan Abdur-rahman Wahid. Sedangkan responden yang yakin tak lebih dari sepertiganya. Harijanto, responden di Bandung, mengatakan keinginan Gus Dur membentuk kepengurusan tandingan sulit diterima nalar. ”Kalau betul kepengurusan tandingan ini terbentuk, maka menjadi sebuah gambaran yang negatif tentang umat Islam, khususnya NU,” ujarnya.

Indikator Pekan Ini: Harian The Guardian, Inggris, pada 9 Desember 2004 menurunkan sebuah artikel tentang pemberian komisi jutaan poundsterling dalam pembelian tank Scorpion oleh Indonesia. Pemberitaan tersebut didasarkan pada dokumen dugaan pemberian suap oleh perusahaan senjata Inggris, Alvis, kepada putri tertua bekas presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana. Transaksi tersebut terjadi sebelum 2002 saat Inggris menerapkan undang-undang yang melarang pemberian komisi kepada pihak tertentu yang berhasil memuluskan transaksi besar. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, saat ini Departemen Pertahanan dan Mabes TNI masih akan mengikuti proses hukum di Inggris soal dugaan suap atas pembelian tank Scorpion tersebut. Beranikah pemerintah menangani kasus dugaan suap perusahaan senjata Inggris, Alvis, terhadap Siti Hardijanti Rukmana dalam pembelian tank Scorpion? Kami tunggu tanggapan Anda di www.tempointeraktif.com