GARA-gara harga minyak yang tak mau turun dari US$ 40 per barel, pemerintah harus mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2004 untuk kedua kalinya pada tahun ini. Dalam APBN 2004, harga minyak dipatok pada harga US$ 22 per barel. September lalu, harga patokan diubah menjadi US$ 36.

Tapi harga minyak di pasar dunia bandel bukan main. Pemerintah lagi-lagi harus mengubah harga patokan menjadi US$ 37,63 per barel. "Ini sudah di luar kontrol," kata Menteri Keuangan Yusuf Anwar. Akibatnya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sudah dicadangkan sampai Rp 59,2 triliun (APBN Perubahan), dalam hitung-hitungan Wakil Presiden Jusuf Kalla, membengkak kembali sampai Rp 70 triliun.

Semula, ketika harga patokan dinaikkan dari US$ 22 ke US$ 36, pemerintah masih yakin bisa melakukan berbagai upaya penghematan dan efisiensi dengan memangkas subsidi yang sebelumnya dihitung Rp 63 triliun, menjadi Rp 59,2 triliun. Namun, dengan kenaikan harga yang sampai di atas patokan baru, pilihannya tinggal dua: menaikkan harga BBM atau membiarkan defisit anggaran membengkak.

Bagaimana dengan pilihan pertama? "Tidak mungkin di seratus hari pertama," kata Jusuf. Tapi, jika alternatif kedua yang diambil, pemerintah mesti mencari dana tambahan untuk menutup bolong yang ditimbulkan perubahan harga patokan minyak itu. Menteri Yusuf Anwar sudah menghitung, defisit bakal membengkak dari 1,3 persen (Rp 26,3 triliun) menjadi 1,5 persen (Rp 28,3 triliun). Itu artinya, pemerintah mesti mencari tambahan dana Rp 2 triliun.

Ekonom FEUI, M. Ikhsan, mengatakan dengan sisa waktu satu bulan, tidak mungkin bagi pemerintah menggenjot penerimaan. Kalaupun ada tambahan dari pajak atau penjualan aset, itu masih kurang untuk menambal defisit. "Satu-satunya sumber pembiayaan, dengan utang baru," kata Ikhsan.

Memang ada penjualan saham minoritas pemerintah di beberapa bank. Lalu percepatan setoran dividen dari beberapa badan usaha milik negara, dan menaikkan target dari bea cukai. Namun usaha-usaha itu masih juga belum cukup menutup defisit yang makin menganga itu.

Pemerintah lalu mendekati Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Alasannya, kedua lembaga donor ini sanggup mempercepat pencairan pinjaman yang seharusnya baru turun tahun depan. Bank Dunia siap mengucurkan US$ 300 juta, dan ADB akan menyediakan US$ 100 juta berupa program loan bulan ini juga. "Pinjaman ini bisa langsung diserap untuk menutup defisit," kata Yusuf.

Padahal, bukan rahasia umum lagi, program loan memiliki syarat yang berat untuk pengucurannya. Contohnya, tahun ini saja ada 30 komitmen pinjaman dari ADB senilai US$ 100 juta yang tidak bisa diserap. Karenanya, kata Jusuf, pemerintah sudah mengirimkan dokumen-dokumen kebijakan pembangunan ke Bank Dunia dan ADB. "Pekan ini kami negosiasikan."

Tapi DPR belum-belum sudah menurunkan palang soal pembengkakan defisit itu. Apalagi kalau mesti menambah utang. "Nanti dulu," kata Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Moeis. Menurut dia, masih ada upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menutup defisit, seperti menaikkan penerimaan pajak atau menghidupkan kembali rencana privatisasi PT Bank Negara Indonesia.

Kalaupun harus berutang, kata Emir, tahun depan pemerintah harus menekan subsidi BBM pada tahun anggaran 2005. Caranya, dengan menaikkan harga BBM. "Jangan populis terus, lihat kenyataan bangsa ini masih sakit," katanya. Pemerintah bukannya tak menyadari soal itu. Kalla menegaskan, pemerintah akan menaikkan harga BBM sekitar 40 persen. "Ini harus dipilih kalau tidak ingin melihat negara ini pincang keuangannya," katanya.

Stepanus S. Kurniawan