Search  
 
| Advance search | Registration | Help | About us
 
 
Edisi. 40/XXXIII/29 November - 05 Desember 2004
   
Luar Negeri

Rantai Komando, Itu Soalnya

Anggota Senat dari Partai Republik mulai menolak instruksi Presiden George W. Bush. Sinyal awal perpecahan atau sekadar siasat perebutan kursi Menteri Pertahanan?

Hari Raya Syukur, Thanksgiving Day, tahun ini—jatuh pada Kamis pekan lalu—agaknya melahirkan nuansa yang berbeda bagi Donald Henry Rumsfeld, satu-satunya Menteri Pertahanan yang pernah bekerja untuk dua Presiden Amerika Serikat. Dalam konferensi pers markas besar di Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pentagon, minggu lalu, mantan penerbang Angkatan Laut itu seolah-olah memperbaharui ikrar kesetiaannya kepada Bush. Dia bilang begini: "Saya bagian dari pemerintahannya, dan saya jelas mendukung posisi Presiden," ujarnya.

Rumsfeld, 72 tahun, bukan politisi kemarin petang. Pada 1975 ia naik ke kursi Menteri Pertahanan di masa pemerintahan Presiden Gerald Ford (1974-1977), menyusul "legenda Pentagon" lain seperti Robert McNamara dan Caspar Weinberger. Maka, jadilah Rumsfeld (43 tahun ketika itu) Menteri Pertahanan termuda dalam sejarah Amerika. Nah, ketika George Bush masuk ke Gedung Putih pada tahun 2001, mantan Duta Besar AS untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) itu kembali ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Kali ini ia menorehkan rekor sebagai Menteri Pertahanan tertua: 69 tahun.

Dan inilah berita hangat dari Pentagon: Rumsfeld kini sedang terpojok. Ada sejumlah anggota Senat dari partai Republik yang menolak Rancangan Undang-Undang Reformasi Intelijen. Kabar berembus, Rumsfeld berada di belakang aksi penolakan ini. Sebabnya, rancangan undang-undang ini akan banyak memereteli wewenang Pentagon. Pemimpin Pentagon itu juga dikabarkan menggalang Republiken garis keras seperti F. James Sensenbrenner (Wisconsin) dan Duncan Hunter (California), yang tak rela bila intelijen lebih berkibar dibandingkan dengan militer. Presiden Bush turun tangan sendiri. Dia menelepon Sensenbrenner, Ketua Komisi Perundang-Undangan, dari Air Force One dalam perjalanannya menuju KTT APEC di Cile. Eh, tak digubris sama sekali. (Baca, Kami Tak Bisa Dipecah Belah.)

Rancangan undang-undang itu muncul setelah Menara Kembar WTC runtuh digasak anak buah Usamah bin Ladin tiga tahun silam. Kedigdayaan CIA, Badan Intelijen Amerika, seperti lumpuh total. Apalagi setelah muncul rekomendasi perombakan struktur intelijen dari Komisi 9/11. Komisi itu menyarankan pembentukan badan intelijen nasional yang baru sebagai lembaga superpower di atas CIA dan belasan lembaga intelijen lainnya—dan dikepalai seorang direktur setingkat menteri kabinet.

Respons keras muncul dari pejabat Direktur CIA, John McLaughlin, yang justru menuding Pentagon sebagai pangkal keruwetan. "CIA sudah banyak membuat perubahan sejak 9/11. Tak perlu lembaga baru. Kalau saja Pentagon tak menguasai 80 persen anggaran intelijen, CIA akan lebih didengar oleh pihak-pihak lain, bukan diabaikan seperti selama ini," ujarnya mengecam.

Apa boleh buat, CIA bukan lembaga sempurna. Laksamana Stansfield Turner, mantan Direktur CIA periode 1977-1981, pernah menulis begini: "Sebagai Direktur CIA, Anda seperti berada di sebuah ruang kontrol dengan panel-panel mutakhir yang terlihat mudah dimainkan. Namun, begitu Anda melihat ke balik dinding, ternyata seluruh kabelnya putus." Turner mencatat hal itu dalam bukunya, Secrecy and Democracy: the CIA in Transition (Harper & Row, 1986).

Repotnya, ide pembentukan badan intelijen baru itu juga tak didukung oleh Pentagon, yang selama ini mengatur anggaran pertahanan (termasuk bidang intelijen) sebesar US$ 375 miliar—setara dengan hampir Rp 3,4 biliun. "Yang jelas, lembaga baru itu hanya akan mengacaukan rantai komando yang selama ini sudah jelas. Di militer, rantai komando yang membingungkan amatlah berbahaya," ujar Duncan Hunter, Ketua Komisi Layanan Bersenjata Senat, yang bahu-membahu dengan Sensenbrenner menolak RUU.

Ketua Senat J. Dennis Hartest, juga dari Republik, yakin sikap kedua koleganya akan melunak dalam pertemuan internal Partai Republik. Juru bicara Gedung Putih, Claire Buchan, menyatakan, "Sikap Presiden sudah jelas. Ia yakin tentang perlunya seorang direktur intelijen nasional baru yang memiliki otoritas penuh, baik dalam pengelolaan anggaran maupun rantai komando," katanya. Akankah Sensenbrenner melunak?

Direktur Pusat Kajian Amerika Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, melihat adanya dimensi lain dari kasus ini. Ia menilai jejak rekam sikap Dennis Hartest, yang jauh lebih konservatif ketimbang Sensenbrenner, serta keinginannya yang kuat untuk mengegolkan RUU itu, adalah batu loncatan untuk mengincar kursi Menteri Pertahanan pasca-mundurnya Rumsfeld. "Itu pernah terjadi ketika (Wakil Presiden) Dick Cheney mengalami lompatan dari anggota Senat menjadi Menteri Pertahanan," ujarnya kepada Tempo.

Lagi pula peluang itu bukannya tak ada: beberapa kalangan menilai umur Rumsfeld yang kian menggaek bisa jadi membuatnya pikir-pikir untuk terus bertahan di kabinet baru Presiden Bush.

Akmal Nasery Basral (AP, The New York Times, USA Today).


 
buatan Radja|endro
Majalah Tempo
30/XXXVII/15 - 21 September 2008

 

Berita lainnya

Iqbal di Sel Polres Jakarta Pusat, Billy di Jakarta Barat - 18 Sep 2008 | 07:53 WIB
Wenger: Arsenal Kurang Insting Pembunuh - 18 Sep 2008 | 07:46 WIB
Bate Tak Kuasa Hadapi Madrid - 18 Sep 2008 | 07:46 WIB
Ditinggalkan Dua Bintang, Tim Amerika Masih Berpeluang - 18 Sep 2008 | 07:34 WIB
Hasil dan Klasemen Liga Champion   - 18 Sep 2008 | 07:33 WIB
Polisi Tilang Puluhan Pembalap Liar - 18 Sep 2008 | 07:31 WIB
Pemerintah Amerika Keluarkan Surat Utang untuk Bank Sentral - 18 Sep 2008 | 07:26 WIB
BI Mataram Siapkan Rp500 Miliar Uang Pecahan - 18 Sep 2008 | 07:17 WIB
Diduga Korupsi, Pejabat Departemen Pendidikan Ditahan - 18 Sep 2008 | 07:13 WIB
Muenchen Cemerlang - 18 Sep 2008 | 07:07 WIB
>

index berita

buatan danendro | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Nasional | Ekonomi & Bisnis | Nusa | Jakarta | Indikator | Opinet
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data