Setujukah Anda status darurat sipil di Nanggroe Aceh Darussalam kembali diperpanjang? (19-26 November 2004)
Setuju
	49.42%	127
Tidak
	45.14%	116
Tidak tahu
	5.45%	14
Total	100%	257

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menetapkan status darurat sipil di Nanggroe Aceh Darussalam kembali diperpanjang enam bulan ke depan. Setiap bulan pemerintah akan mengevaluasi kondisi di Aceh.

Ini berarti bahwa pemerintah telah dua kali memperpanjang status darurat sipil di Aceh. Pemerintah mengajukan alasan bahwa perpanjangan ini dilakukan untuk memelihara momentum dan kesinambungan kondisi pemulihan di sana agar mencapai sasaran yang diharapkan. ?Kalau dinamika lapangan menunjukkan problemnya sudah selesai, ngapain dipanjang-panjangin lagi?? kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan, Widodo A.S.

Pemerintah menyatakan bahwa selama Aceh berada dalam status darurat militer dan darurat sipil tahap pertama, kekuatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah jauh menyusut, meskipun kekuatan gerakan ini masih tetap ada. Selama darurat sipil, misalnya, pemerintah berhasil melumpuhkan 1.400 orang anggota GAM dan menyita 500 pucuk senjata.

Lebih dari separuh responden jajak pendapat ini setuju darurat sipil tetap diberlakukan di provinsi serambi Mekah ini. ?Demi integrasi bangsa,? kata Hemp, respoden Jakarta. Sebaliknya, Koentjoro di Surabaya justru menilai, baik darurat militer maupun darurat sipil tidak berhasil menyelesaikan masalah di Aceh. Yang terbaik untuk Aceh adalah dengan memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh.

Indikator Pekan Ini: Lebih dari 4,5 juta pencari kerja Rabu pekan lalu serentak mengikuti ujian masuk menjadi pegawai negeri sipil. Mereka memperebutkan 350 ribu kursi pegawai negeri sipil di departemen (pegawai pemerintah pusat) maupun pemerintah daerah. Sayangnya, pelaksanaan ujian ricuh hampir di semua daerah. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari materi ujian yang belum rampung dicetak, bocornya soal ujian, hingga tertangkapnya sejumlah joki ujian. Proses seleksi dikhawatirkan juga rentan terhadap calo, yang menjanjikan calon pegawai mulus lulus ujian dengan bayaran tidak sedikit. Untuk mengantisipasinya, pemerintah daerah jauh-jauh hari sudah memberikan sinyal akan menjatuhkan sanksi bagi pegawai negeri yang menjadi calo. Percayakah Anda pelaksanaan ujian calon pegawai negeri sipil berjalan jujur dan adil? Kami tunggu komentar Anda di www.tempointeraktif.com