Sex, Power and Nation
Pengarang: Julia I. Suryakusuma
Penerbit: Metafor Publishing, 2004
Tebal: 452 halaman

SETIAP zaman melahirkan pikiran subversifnya sendiri. Kaidah politik ini percaya bahwa kritisisme tidak mungkin punah oleh otoritarianisme. Sebaliknya, ia akan terus membayangi kerja rezim, sampai hukum-hukum sejarah meloloskannya ke garis finis. Pertandingan ide dan daya tahan pikiran; inilah siasat kaum cendekiawan dalam upaya merongrong despotisme.

Menulis dalam masa ketika pikiran merupakan musuh ideologis negara sungguh merupakan kenikmatan akademis yang membahayakan. Tetapi itulah proyek cendekiawan yang sesungguhnya: terlibat dalam perubahan politik. Sex, Power and Nation adalah sepucuk pikiran yang tumbuh, bertahan, dan lolos dari kepungan Orde Baru. Karena itu, membukukannya dalam sebuah antologi berarti mewariskan sebuah mata rantai untuk kepentingan rekonstruksi sejarah intelektual negeri ini.

Julia Suryakusuma termasuk dalam barisan feminis awal negeri ini yang bersitegang dengan negara Orde Baru dalam soal peremehan hak-hak perempuan. Orde Baru, dalam analisis dan tuduhan Julia, merawat kekuasaan otoriternya dengan memanipulasi fungsi sosial perempuan menjadi semata-mata instrumen negara untuk meluaskan hegemoni rezim.

Dengan asumsi bahwa perempuan merupakan unit dasar keluarga, dan keluarga merupakan unit dasar masyarakat, pengendalian terhadap perempuan merupakan kerja politik yang paling efisien di dalam usaha rezim menguasai seluruh bangsa. Sebuah "State Ibuism", begitu Julia meramunya, tidak lain adalah kumpulan strategi politik negara untuk membentuk kepatuhan politik perempuan melalui serangkaian program "kesejahteraan". Bukan saja hak-haknya dikendalikan (dari hak reproduksi sampai hak politiknya), tetapi juga negara mensponsori diskriminasi seksual melalui berbagai simbol kultural dan pembagian kerja (dari kebaya sampai upah), dalam upaya merendahkan status perempuan terhadap laki-laki. Konstruksi ini paralel dengan kepentingan ekonomi-politik negara dan praktek kekuasaan yang patriarkis-militeristis.

Puncak kekerasan terhadap perempuan itu bahkan masih tersimpan dalam misteri politik negara, menyusul kontroversi terjadinya pembunuhan dan pemerkosaan massal di ujung kekuasaan Orde Baru. Dari segi kelanjutan demokrasi dan kejujuran peradaban, buku ini dapat mendorong lagi pengungkapan kebenaran dan pemulihan keadilan bagi para korban peristiwa Mei 1998 itu.

Tema ekualisasi gender memang amat sentral pada buku ini. Julia telah memakainya untuk mengikat antologinya, mencakup analisis tentang kekuasaan pada level praktek politik sampai pada fabrikasi kebenaran oleh negara dalam memanipulasi isi kebudayaan, seni, dan sastra. Memang, menengok kembali sejarah Orde Baru ibarat mengunjungi sebuah pabrik kekerasan yang pintu gerbangnya berukir sukses ekonomi. Inilah kamuflase ideologis yang sisa-sisanya masih melekat dalam bawah-sadar politik bangsa ini, dan kini menyulitkan kita dalam membongkar infrastruktur korupsi dan kekejaman di masa lalu.

Masa reformasi sangat memerlukan jaringan civil society untuk merawat dan memajukan demokrasi. Begitu juga, pelembagaan politik melalui sistem kepartaian, sambil terus memelihara suhu kebebasan pers, adalah kebutuhan politik dasar bangsa ini. Tema-tema itu agaknya menjadi proposal politik baru Julia, mengikuti tahapan konsolidasi demokrasi sekarang ini.

Kesempatan membangun peradaban politik demokratis kini terbuka lebar. Optimisme itu, kendati terus dicemaskan oleh perkembangan primordialisme global dan penguatan politik identitas di dalam negeri, harus terus dikumandangkan.

Bermukim di ruang cendekiawan bukan suatu kemewahan peradaban. Di dalam situasi sejarah masa kini, tempat perangai politik bangsa masih amat rentan terhadap retorika para politisi, kritisisme harus dipastikan beredar di masyarakat. Diskursus politik feminis sendiri sudah mencapai tingkat subversif dalam proyek dekonstruksi relasi-relasi kekuasaan, terutama melalui sastra dan filsafat. Ini tentu kabar baik bagi demokrasi.

Buku ini sudah menunaikan ibadahnya bila ia menyadarkan kita tentang fungsi pikiran subversif dalam menyelamatkan momentum transisi, agar tidak jatuh ke tangan para demagog dan kaum doktriner.

Rocky Gerung, dosen filsafat UI