Terpilih
Dr. Makarim Wibisono, 57 tahun

Tugas baru kini akan diemban oleh Dr. Makarim Wibisono, wakil tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mulai Januari mendatang, bapak tiga anak kelahiran Mataram 8 Mei 1947 ini akan memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2005. Ini untuk pertama kalinya Indonesia dipilih menjadi ketua komisi hak asasi di badan dunia itu. "Ini menjadi momentum bangsa Indonesia memperkenalkan perspektif nasional mengenai nilai-nilai hak asasi," kata Makarim. Sampai sekarang, Makarim masih menjabat Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Departemen Luar Negeri RI, dan juga ketua tim antiterorisme APEC

Makarim terpilih setelah kelompok negara Asia, Kamis, 18 November lalu, sepakat mencalonkan dirinya sebagai calon tunggal untuk jabatan itu. Jabatan baru Makarim akan disahkan dalam sidang komisi pada pertengahan Januari mendatang yang digelar di Jenewa. Tahun ini jabatan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia dipegang Australia, dan tahun sebelumnya, 2003, dipegang Libya.

Posisi Ketua Komisi memang secara bergiliran dipegang oleh anggota PBB. Syarat utama pemegang jabatan tersebut, dia harus memiliki komitmen besar dalam penegakan hak asasi. Selain itu, ia juga harus mempunyai pengalaman diplomatik dan dikenal luas oleh negara anggota Komisi. Kendati digilir, untuk menempati posisi itu diperlukan lobi, persaingan, dan pada akhirnya mendapat dukungan terbanyak negara anggota PBB.

Sebagai Ketua Komisi Hak Asasi, Makarim, yang mengawali kariernya di Departemen Luar Negeri dari kepala desk seksi Amerika Serikat pada 1972, akan bertugas memimpin sidang Komisi yang berlangsung dari Maret hingga 2005 April 2005. Selain itu, ia juga akan mewakili komisi ini dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi sepanjang 2005.

"Sudah ada yang mengawasi polisi di DPR, yaitu Komisi III, tapi ini tak terjadi karena bobroknya DPR."
?Politisi PDI Perjuangan DPR RI Panda Nababan, Sabtu pekan lalu, menilai tak perlu dibentuk Komisi Kepolisian Nasional karena sudah ada lembaga yang mengawasi kinerja polisi.

"Justru rombongan-rombongan dan rombengan itu yang merepotkan. Apalagi rombongan-rombongan itu justru lebih galak."
?Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni, Rabu pekan lalu, menyatakan bahwa pihaknya tidak lagi memberikan jatah naik haji gratis kepada semua pejabat negara dan keluarganya. Langkah ini, kata Basyuni, selain untuk menghemat uang negara, juga mengurangi kerepotan Departemen Agama.

"Astagfirullah. Ini sih saya dikorbanin?."
?Pengusaha Dewi Motik Pramono, Selasa pekan lalu, terkejut dirinya terancam menjadi tersangka kasus korupsi dana minyak goreng. Juru bicara Kejaksaan Agung Soehandoyo menyatakan, sebelas pengurus Koperasi Distribusi Indonesia terancam menjadi tersangka dan salah satunya Dewi Motik.

TEMPO DOELOE

29 November 1929
Richard Byrd, petualang Amerika, bersama tiga rekannya lepas landas dengan pesawat dari Pulau Ross Ice ke Kutub Selatan. Penerbangan selama 18 jam 41 menit itu tercatat sebagai penerbangan pertama manusia ke ujung selatan bumi.

30 November 1964
Uni Soviet meluncurkan wahana tak berawak Zond 2 ke Mars, namun misi ini gagal karena tak satu pun data dapat dikirim oleh pesawat antariksa itu.

1 Desember 1990
Untuk pertama kalinya sejak zaman es 8.000 tahun lalu, daratan Inggris dan Prancis tersambung melalui terowongan bawah laut yang diberi nama Channel Tunnel.

2 Desember 1961
Pemimpin Kuba, Fidel Castro, mengumumkan dirinya sebagai penganut ideologi Marxis-Leninis. Pernyataan ini makin membuat panas hubungan Kuba dengan tetangga dekatnya, Amerika Serikat.

3 Desember 1967
Lewis Washkansky, 53 tahun, warga Afrika Selatan, menjadi manusia pertama yang menerima cangkok jantung. Operasi di Cape Town, Afrika Selatan, ini dipimpin oleh Dr. Christiaan Barnard. Jantung cangkokan itu bekerja dengan baik, namun 18 hari kemudian Washkansky meninggal karena radang paru.

4 Desember 1975
Enam orang pendukung Republik Maluku Selatan (RMS) menyerbu masuk ke Konsulat Jenderal RI di The Hague, Belanda. Dalam insiden ini, satu orang dari mereka tewas tertembak petugas keamanan.

5 Desember 1977
Presiden Mesir, Anwar Sadat, memutuskan hubungan diplomatik negaranya dengan Suriah, Libya, Aljazair, dan Yaman Selatan. Inilah puncak ketegangan setelah empat negara sekutu Mesir itu mengecam langkah perdamaian Mesir dengan Israel yang dirintis Sadat.