Ia pengusaha yang banting setir menjadi politisi. Lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 18 Desember 1953, Hatta Rajasa menggondol gelar insinyur perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Lantas ia dan teman-temannya terjun ke dunia perminyakan.

Sejak 1982 hingga 1999, ia menjabat Direktur Utama PT Arthindo Group. Sebelumnya, 1980-1982, ia tercatat sebagai Wakil Manajer Teknik PT Meta Epsi, sebuah perusahaan pengeboran minyak.

Pada 1999 Hatta memutuskan terjun total ke dunia politik, dan ia menghentikan semua kegiatan usahanya. Ia masuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan menjual semua perusahaannya. Selama bergabung dengan partai berlambang matahari terbit itu, ia sempat menjadi ketua departemen sumber daya alam dan energi. Pada masa pemerintahan Megawati, ia dipercaya sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Kini, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Hatta dipercaya sebagai Menteri Perhubungan. "Reformasi kebijakan, peningkatan pelayanan publik, dan good governance, akan menjadi program utama," katanya kepada Nurdin Kalim, F. Dewi Ria Utari, dan fotografer Hendra Suhara dari Tempo, yang menemuinya di kantor Departemen Perhubungan di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis pagi pekan lalu. Berikut ini petikan wawancara dengan pencinta musik klasik dan jazz ini.

Menjelang Lebaran ini, Anda banyak melakukan inspeksi mendadak. Yakinkah Anda bahwa langkah itu efektif?

Menurut saya efektif. Karena, melalui inspeksi mendadak, saya menjadi tahu titik-titik lemah yang terjadi di lapangan. Contohnya waktu saya ke pelabuhan penyeberangan Merak, saya menjadi tahu lokasi penyebab munculnya antrean panjang kendaraan yang baru turun dari kapal penyeberangan. Itu karena jalan keluar dari pelabuhan Merak itu banyak persimpangan jalan dan di situ banyak angkutan yang ngetem, sehingga menyebabkan kemacetan.

Nah, saat melakukan inspeksi itu, saya langsung meminta kepada Kapolda Banten untuk memasang kamera CCTV di titik-titik persimpangan itu. Lantas, dari pemeriksaan langsung itu, saya juga menjadi tahu kelemahan pengaturan pintu kereta, juga di pasar tumpah. Dari situlah muncul keputusan. Jadi, kalau tidak dilakukan inspeksi seperti ini, saya tentu tidak akan tahu soal-soal itu. Sehingga, menurut saya inspeksi mendadak itu efektif.

Tapi selama ini rencana inspeksi sering bocor duluan, sudah ditata atau dipersiapkan....

Menurut saya, mau dipersiapkan atau tidak, melalui pemeriksaan mendadak itu kita bisa melihat langsung, sehingga kita bisa memutuskan apa harus segera dilakukan. Jadi, hal itu penting karena saya jadi tahu secara langsung kondisi di lapangan.

Juga soal angkutan Lebaran dan mudik. Kenapa dari tahun ke tahun selalu bermasalah?

Ini bukan persoalan sederhana. Ini adalah suatu mobilitas penduduk dalam waktu relatif singkat, jumlah banyak, dan terbesar di dunia. Belum ada dalam sejarah negara mana pun sebuah peristiwa di mana masyarakat bergerak dalam interest yang sama, walaupun tujuannya berbeda-beda, dan bergerak dalam waktu yang sama, H-7 dan H+7. Lalu setiap tahun jumlah pemudik terus meningkat. Tahun kemarin 15,9 juta, tahun ini meningkat 11 persen, sehingga menjadi 17,6 juta pemudik. Di sisi lain, ada masalah kapasitas. Saya tidak bicara tentang moda transportasi, karena kapasitasnya 29 juta. Jadi, moda transportasi sebenarnya sudah tidak ada masalah. Masalah baru terjadi karena kapasitas jalan raya yang terbatas, sehingga arus tidak lancar.

Tapi itu kan harus segera dicari pemecahannya?

Kemarin saya dengan Kapolri, misalnya, sudah survei ke jalur sepanjang pantai utara Jawa (Pantura). Tahun ini kita lumayan beruntung, di titik-titik rawan di Pantura sudah ada jalan layang, sehingga bisa memperlancar perjalanan dan mengurangi kemacetan.

Saya juga sempat ke Merak-Bakaheuni dan menyiapkan 24 roro (roll of-roll on atau feri) dan 16 kapal cepat untuk mengangkut orang. Sebenarnya 20 roro sudah cukup tapi empat untuk cadangan. Tapi tetap akan ada kesulitan kalau tidak ada ketertiban. Untuk itu harus ada kerja sama dua pihak, masyarakatnya harus mau ditertibkan aparat dan tidak egois.

Bagaimana dengan masalah pasar tumpah yang banyak di sepanjang jalur Pantura?

Itu memang problem sosial. Kemarin saya sudah mengumpulkan semua gubernur dan mengadakan rapat koordinasi. Hasilnya, penjagaan pasar tumpah dan retribusi dihentikan. Peminta-minta untuk sumbangan masjid juga akan diganti oleh pemerintah daerah, berapa yang dia dapat dalam sehari. Itu sudah kita antisipasi.

Jadi, lebaran tahun ini Insya Allah cukup lancar. Yang saya khawatirkan cuma cuaca. Semoga tidak hujan saja, karena jalan bisa rusak dan beberapa titik rawan berisiko longsor.

Ini soal penerbangan. Saat ini banyak maskapai penerbangan dengan tiket relatif murah. Bagaimana cara mengawasi kualitas pesawatnya?

Saya juga sudah memerintahkan kepada Dirjen Perhubungan Udara untuk tidak lengah dalam melakukan pemeriksaan terhadap keamanan dan kelaikan pesawat, dan mereka sudah melakukan inspeksi ke sepuluh daerah untuk mengecek pesawat. Juga jangan ada kompromi kalau menyangkut kelaikan.

Lalu, bagaimana dengan program peningkatan pelayanan publik. Bisa dijelaskan?

Pelayanan itu pekerjaan seumur hidup. Bukan berarti pekerjaan 100 hari ini bisa selesai. Tapi, dalam 100 hari ini kita meletakkan landasan-landasan pentingnya peningkatan pelayanan publik. Misalnya, bagaimana menghilangkan calo yang masih banyak di bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal. Saya sudah menyiapkan konsepnya. Antara lain, dengan memperbanyak gerai penjualan tiket, sehingga kita bisa membeli tiket di mal atau melalui electronic ticketing.

Anda yakin konsep itu bisa menghilangkan praktek percaloan?

Kita tidak mungkin bisa menghilangkan calo itu pada angka nol persen. Karena itu adalah persoalan sosial. Orang itu, ketika menganggur, pilihannya tidak banyak. Padahal perut tidak bisa menunggu. Nah, persoalan ini tak bisa dilakukan hanya dengan law enforcement, tapi juga ada pendekatan lain dengan membuka lapangan kerja. Nah, ini memerlukan lintas departemen.

Pada prakteknya, masalah calo juga terkait dengan pelanggaran yang dilakukan orang-orang di tubuh departemen sendiri....

Kalau ke dalam, kalau petugas yang melakukan praktek percaloan, akan kami tindak. Calo itu umumnya tidak bertepuk sebelah tangan. Artinya, masyarakat juga harus dididik untuk tidak menggunakan jasa calo. Jadi, ini semua penyakit sosial yang harus ditindak secara jangka panjang. Caranya dengan law enforcement supaya ada efek jera.

Tapi bagaimana mekanisme pengawasannya?

Kita jangan menyerah, terus diperbaiki. Kalau saya terlibat praktek mekanisme KKN, saya tidak bisa menyapu membersihkan. Tapi, kalau kita ikhlas, kita bisa. Jadi pendekatan sistem dan law enforcement harus berjalan. Bagaimana sistem itu bisa mendidik manusia? Saya ambil contoh busway. Sistem yang diterapkan busway membuat orang menjadi teratur mengantre dan disiplin. Jadi, sistem yang membuat orang itu tertib lama-kelamaan akan membangun mentalitas orang menjadi tertib. Dan itu harus selalu dilakukan pengawasan yang konsisten.

Apa jaminan untuk menjaga konsistensi itu?

Saya tidak menampik bahwa orang-orang yang ada di Departemen Perhubungan ini ada yang melakukan praktek tidak terpuji. Karena itu kita harus lakukan perbaikan. Inilah yang ada di tema ketiga itu, yakni good governance yang di dalamnya ada law enforcement itu. Kalau good governance tidak berjalan, sistem akan dirusak oleh siapa pun. Jadi, aparat seperti itu harus ditindak.

Lalu apa langkah Anda menghapus citra Departemen Perhubungan yang selama ini sering dianggap sarang KKN?

Saya memang kadang-kadang sedih, karena banyak yang mengatakan Departemen Perhubungan itu sarang KKN. Makanya dalam program good governance perlu adanya fungsi pengawasan masyarakat yang harus ketat. Misalnya tender harus transparan. Saya sudah meminta dibuat sistem informasi yang bisa menyampaikan kepada publik mengenai program Departemen Perhubungan tahun ini tentang proyek-proyek di daerah yang akan dibangun tahun ini, bujetnya berapa, dananya dari APBN atau dari mana. Masyarakat yang ingin ikut tender silakan. Kuncinya transparansi. Bahkan idealnya APBN itu ditayangkan di web semua kementerian. Supaya masyarakat tahu. Jadi, melakukan pendekatan sistem yang transparan supaya ada akuntabilitas di sini.

Menurut Anda, kenapa muncul citra instansi ini sebagai sarang KKN?

Itu barangkali karena selama ini tidak ada transparansi dalam melakukan program-programnya. Kalau tidak transparan, orang akan curiga. Transparansi itu bisa menghilangkan kesan buruk terhadap sesuatu. Saya, sebagai orang yang pernah di Kementerian Riset dan Teknologi, memahami bahwa teknologi informasi itu bisa mengembangkan tidak hanya efisiensi, akuntabilitas, tapi juga transparansi. Saya ingin melakukannya di departemen ini. Sehingga terjadi good governance.

Apa yang akan dilakukan?

Untuk mencapai itu perlu adanya fungsi koordinatif. Begitu saya serah terima jabatan, misalnya, saya mengatakan bahwa saya akan melakukan pola yang dijalankan saya. Setiap pekan mengadakan rapat pimpinan. Jadwalnya setiap satu hari setelah rapat kabinet. Karena saya akan memberikan briefing hasil-hasil rapat kabinet yang harus segera ditindaklanjuti. Dua hari sebelum rapat kabinet, semua weekly report harus masuk. Saya terbuka 24 jam. Jadi, tidak ada alasan bagi pejabat yang tidak bisa menghubungi saya atau tidak sempat memberikan laporan karena saya sibuk. Yang kedua, harus ada trust building di departemen ini.

Anda tampaknya begitu optimistis?

Saya mengakui ini pekerjaan dengan problem sangat besar, sehingga tidak gampang, karena dana tidak cukup. Tapi kita tetap tidak boleh mengeluh.

Seperti apa sih program 100 hari pertama di Departemen Perhubungan?

Ada tiga tema besar yang akan dilakukan. Pertama, reformasi kebijakan dalam framework regulation. Kedua, peningkatan pelayanan publik. Dan ketiga, good governance di lingkungan departemen ini.

Bisa lebih terperinci?

Saya melihat banyak sekali kebijakan dalam pengembangan infrastruktur transportasi yang perlu diperbarui. Selama ini pola pikir kita dalam pengembangan infrastruktur transportasi identik hanya tugas pemerintah dan APBN. Padahal APBN kita itu tidak mampu membangun infrastruktur dengan cepat. Karena itu perlu diubah, sehingga memungkinkan mendorong sektor swasta masuk ke sektor transportasi.

Contohnya?

Misalnya, undang-undang tentang sistem perkeretaapian. Dalam undang-undang disebutkan bahwa pembangunan industri kereta api hanya boleh dilakukan pemerintah. Ini yang harus diubah agar memungkinkan sektor swasta bisa ikut terlibat. Jadi, kalau pihak swasta mau berinvestasi di sektor ini, ya silakan saja.

Tapi apa yang akan ditawarkan untuk menarik swasta agar terlibat dalam pengembangan infrastruktur transportasi?

Peluang bisnis. Ambil contoh Pelabuhan Tanjung Priok, dalam setahun mengangkut sekitar tiga juta kontainer yang sebagian besar berasal dari kawasan industri di Jabotabek. Antrean untuk menuju ke sana luar biasa panjangnya. Saya berpikir kenapa tak dibangun rel kereta yang khusus mengangkut kontainer dari pusat-pusat industri itu langsung menuju ke Tanjung Priok.

Begitu pula dari Jakarta menuju ke Bandara Soekarno-Hatta perlu dibangun rel kereta. Jalan tol yang ada sudah tidak bisa mengakomodasi kendaraan. Kalau dibangun rel kereta, akan lebih efisien, murah, cepat, andal, dan itu tidak perlu dikerjakan oleh pemerintah, karena ada aktivitas bisnis di dalamnya. Jadi serahkan saja ke swasta, siapa yang sanggup, bikin tender secara terbuka dan transparan.

Tapi, kalau diserahkan ke swasta, bagaimana nasib PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan perusahaan pemerintah lainnya?

PT KAI akan tetap ada space-nya. Dia juga harus melakukan bisnis, dong. Kalau PT KAI mau bisa berkompetisi dengan swasta, silakan PT KAI-nya yang harus maju. Bukan berarti PT KAI dihambat, tapi harus berkompetisi.

Dengan menyerahkan ke swasta, berarti pemerintah kewalahan dong?

Bukan begitu. Di negara mana pun, yang menggerakkan roda perekonomian itu pebisnis. Pemerintah yang bodoh saja yang tidak mendorong pengusaha untuk menyediakan pekerjaan-pekerjaan itu. Pemerintah itu kan hanya punya dua, yaitu APBN yang kecil sekali, hanya 17 persen dari GDP (gross domestic product), dan punya regulasi yang harus diusahakan tidak mengganggu pasar. Nah, APBN yang kecil itu lebih baik dikonsentrasikan pada perintisan saja.

Perusahaan transportasi milik pemerintah seperti PT KAI, Damri, PPD, selalu rugi. Di mana masalahnya?

Memang dari segi bisnis sudah berat. Kondisi memprihatinkan ini terjadi karena mereka lebih banyak melakukan fungsi pelayanan ketimbang profit. Kan harganya dipatok terus oleh pemerintah, jadi menurut saya diperlukan pembenahan. Saya sudah bicara dengan Pak Sugiharto sebagai Menteri Negara BUMN tentang solusinya, karena perusahaan-perusahaan itu kan di bawah BUMN. Saya tidak mau terlalu jauh berkomentar. Tapi, kalau saya yang membawahkan, akan saya tenderkan, tawarkan kepada swasta untuk mengelolanya.

Ini soal lain. Bagaimana dengan kasus "sengketa" rebutan antara pusat dan daerah dalam mengelola bandara?

Jadi begini, mengelola bandara itu tidak seperti mengelola pasar. Dia terkait dengan konvensi internasional yang memiliki standar internasional. Kalau standar internasional itu kita langgar, orang lain tidak mau singgah ke tempat ini karena dianggap berbahaya.

Di sini saya bukan berarti ingin mengatakan bahwa daerah tidak mampu mengelola itu. Tapi harus dipilah-pilah, yang mana dikelola pusat dan yang dikelola daerah. Itu bisa dibicarakan, kok. Jangan ada ribut-ribut, harus diharmoniskan. Jadi, jangan ada dua kepentingan dalam satu lahan yang sama.

M. Hatta Rajasa

Lahir:

• Palembang, 18 Desember 1953

Pendidikan:

• Sarjana (S1), Teknik Perminyakan ITB

Karir:

• Anggota DPR/MPR-RI (2004-sekarang)
  
• Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BPPT (2001-2004)
  
• Ketua Fraksi Reformasi DPR RI (1999-2001)
  
• Direktur Utama Arthindo Group (1982-1999)
  
• Wakil Manager Teknis PT Meta Epsi (1980-1983)

Organisasi:

• Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (2000_sekarang)
  
• Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia
  
• Penasihat Persatuan Insinyur Indonesia