Reformasi dari Dalam

BELAKANGAN ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kerap melakukan kunjungan ke berbagai instansi, mulai dari Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, hingga ke Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa menteri juga tidak mau ketinggalan. Ada yang menginspeksi mendadak ke penjara. Ada yang turun ke pasar. Ada yang turun ke stasiun.

Kita menghargai semua upaya tersebut. Hal itu semestinya juga diikuti oleh instansi lain dan juga aparat di bawahnya. Momentum harus terus dipelihara. Karena kita se-dang memasuki proses reformasi dan transformasi dari dalam. Ini berbeda dengan reformasi sebelumnya, yang dibangkitkan dan digerakkan oleh gerakan reformasi dari luar instansi, lembaga, dan departemen.

Kami berharap, komitmen memberantas dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme diterjemahkan lebih konkret sebagai rencana kerja dan program aksi. Bukan dimulai lusa apalagi tahun depan, tetapi mesti mulai hari ini. Bukan di sana, di tempat orang lain, tetapi di sini, di tempat masing-masing.

LINDA SURACHMAN, S.H.
Taman Cilandak IV, Lebak Bulus
Jakarta Selatan

Award buat Bupati Mandailing Natal

SEMULA saya kurang tertarik membaca majalah Tempo edisi 1-7 November 2004, yang datang ke meja saya pada Senin siang, dua pekan lalu. Cover-nya menggambarkan polemik di tingkat elite TNI. Baru dua jam kemudian, setelah pekerjaan rutin saya selesai, saya membuka-bukanya. Alangkah terkejutnya ketika saya membuka halaman 54. Di situ ada tulisan berjudul, ”Sang Bupati Pelawan Arus”, dilengkapi dengan foto hijaunya dedaunan pohon dan sebait puisi.

Di sampingnya, pada halaman 55, ada juga tulisan dalam boks kecil, berjudul ”Dari Dokter Pisang sampai Franky Sahilatua”, yang dilengkapi dengan foto Amru Helmi Daulay, Bupati Mandailing Natal. Isinya tentang penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) kepada lima pelopor dalam bidang lingkungan hidup, termasuk Bupati Helmi.

Sehari kemudian, Selasa pagi, saya terkejut saat membaca berita di beberapa harian lokal. Beberapa daerah di Kabupaten Mandailing Natal porak-poranda dihantam banjir yang terjadi pada tengah malam dan menelan korban jiwa. Beberapa ruas jalan yang menjadi urat nadi masyarakat, termasuk jalan lintas Sumatera, pun sempat terputus.

Saya jadi ingat kembali tulisan ”Sang Bupati Melawan Arus” yang dimuat di Tempo. Saya ingin mencari korelasi antara bencana alam itu dengan penghargaan yang telah diterima Bupati.

Terbayang pula peristiwa yang menimpa masyarakat Bukit Lawang, Bohorok, Langkat, persis pada bulan puasa tahun lalu. Air bah datang menyebabkan ratusan korban jiwa. Umumnya orang menuding peristiwa itu terjadi akibat perambahan hutan di hulu sungai dan pembukaan jalan Ladiagalaska di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Saat itu, beberapa pakar lingkungan lokal juga mengatakan, Mandailing Natal berpotensi mengalami nasib serupa. Soalnya, banyak praktek illegal logging yang tak pernah tuntas penanganannya.

Sebenarnya data yang ditulis Tempo tentang hutan dan isinya sampai pada istilah-istilah masyarakat lokal dalam upaya melestarikan alam di Mandailing Natal boleh jadi sudah lengkap. Sayang, tidak menggali apa sesungguhnya yang telah terjadi di balik rimbunan hutan di Madina. Padahal kerap kali media lokal mengangkat kasus perambahan hutan, penangkapan kayu tanpa dilengkapi dokumen resmi di wilayah ini.

Saat Bupati berjuang menjadikan sebagian kawasan hutannya sebagai taman nasional, sebenarnya hal itu juga mengundang banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Sayang, Tempo tidak mengkonfirmasi hal ini kepada pihak-pihak terkait, termasuk balai konservasi sumber daya alam setempat.

Yayasan Kehati mestinya selektif dalam menentukan peraih penghargaan. Masih banyak warga masyarakat yang benar-benar sudah berbuat untuk dan atas nama kepentingan lingkungan secara ikhlas, mengorbankan waktu dan biaya yang besar. Bahkan di antara mereka ada yang sudah menerima penghargaan tertinggi serupa pada tingkat dunia, namun di sini dianggap tidak pernah berbuat. Mari kita buka mata dan telinga agar tidak keliru.

Muhammad Salim
Medan

Togel dan Tokam: Bukan Main!

Selama sebulan, sejak dua pekan sebelum Ramadan, saya iseng-iseng mencoba melakukan ”survei” tentang perjudian togel (Toto gelap) dan tokam (Toto kampung). Togel diimpor dari Pulau Sentosa Singapura dan Genting Island Malaysia). Kedua jenis judi buntut ini ternyata masih berlangsung terus.

Mayoritas pembelinya adalah warga masyarakat golongan bawah seperti tukang ojek, pedagang bakso, tukang mi tok-tok, dan kuli bangunan.

Alasan mereka memasang togel atau tokam cukup sederhana: ingin cari rezeki untuk Lebaran. Sebenarnya uang hasil kerja mereka sudah cukup untuk membelikan pakaian anak-anak. Namun mereka mencoba untuk memperoleh rezeki lebih.

Harga tiap kupon memang relatif kecil, Rp 3.000 hingga Rp 10.000. Namun untuk ukuran mereka sebenarnya cukup besar dan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk kebutuhan keluarga menjelang Lebaran. Mereka teriming-iming hadiah besar jika tebakannya tepat. Bayangkan, setiap memasang Rp 1.000, apabila nembus dua angka akan mendapat hadiah Rp 70 ribu. Jika tepat tiga angka, lebih besar lagi hadiahnya, Rp140 ribu.

Merebaknya togel dan tokam dapat dilihat dari banyaknya pengecer di Jakarta. Omzet setiap pengecer saban harinya berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 2, 5 juta. Dari hasil penjualan kupon itu, pengecer memperoleh komisi 10 persen plus sejumlah ”bonus” dari pemasang yang kebetulan angka tebakan mereka tepat atau nembus. Di Jakarta Timur saja diperkirakan ada sekitar 900 orang yang menjadi agen. Jadi bisa dibayangkan jumlah duit yang diraup dari bisnis haram ini.

D.J. Pamoedji
Jakarta

Kerugian Berpoligami

Menanggapi pro-kontra tentang poligami, perkenankan kami menyampaikan pengalaman saya pribadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi Ibu Siti Musdah Mulia, yang merancang draf revisi Kompilasi Hukum Islam.

Saya mempunyai ayah yang beristri empat. Ibu saya yang merupakan istri ke-3 memiliki tujuh anak, termasuk saya. Secara materi, hidup kami berkecukupan, tapi kami pengalaman pahit sering saya rasakan.

Sampai meninggal, ternyata ayah lebih sering menunggui istri yang termuda dan tercantik. Sedangkan ibu saya membesarkan anak-anaknya tanpa adanya perhatian dari ayah.

Anak-anak yang mendapat perhatian juga hanya anak yang lahir dari istri ayah yang termuda. Begitu pula dalam soal materi. Bahkan ayah saya mengganti nama istri pertama dalam daftar gaji dengan nama istri yang termuda.

Kesimpulan saya, kehidupan berpoligami lebih banyak merugikan kaum wanita.

D.A Watie
Semolorowaru RT 04/06, Sukilolo
Surabaya

Koreksi Jumlah Provinsi

Dalam rubrik Etalase Tempo edisi 25-31 Oktober lalu, dimuat informasi tentang situs www.dpd.go.id (halaman 14). Ini sangat membantu upaya menyosialkan media Internet kami kepada masyarakat. Hanya, ada satu hal yang perlu kami luruskan. Dalam tulisan itu disebutkan, anggota DPD berasal dari 39 provinsi. Yang benar adalah 32 provinsi, sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia.

Djamhur Hidayat
Kepala Biro Humas Setjen MPR

—Terima kasih atas koreksi Anda.

Mengapa Rakyat Amerika Memilih Bush?

Pemilihan umum Amerika Serikat telah berakhir dengan kemenangan tipis George W. Bush atas lawannya, John Kerry. Inilah pemilu sebuah negara yang hasilnya ditunggu oleh begitu banyak negara. Dan ketika hasilnya diumumkan, Rabu pekan lalu, membuat kecewa masyarakat melebihi batas negaranya.

Bisa jadi ini dikarenakan sebagian besar masyarakat dunia berpikir, siapa pun yang akan memegang kendali negara adikuasa itu, kebijakan yang akan dibuatnya segera berpengaruh hingga ke meja makan keluarga kita. Berlebihan, memang, tapi begitulah kenyataan yang banyak dirasakan manusia di hampir setiap negeri.

Sebagai yang merasa dirinya polisi dunia, Amerika membuat banyak peraturan, kebijakan untuk negara-negara di dunia. Amerika pula yang merasa paling sah mencurigai, menentukan sebuah negara dinyatakan berbahaya bagi negara-negara di dunia, dan kemudian menyerang hingga memusnahkannya. Amerika juga yang menganggap dirinya paling tahu dan benar apakah sebuah pemerintahan itu bersifat arogan dan melanggar hak asasi manusia, sehingga merasa sudah saatnya menggantinya, bahkan jika perlu dengan cara paksa.

Tidak sulit untuk menunjukkan contoh-contoh negara yang telah diberi sanksi oleh Amerika ini, dari yang sifatnya sanksi ekonomi hingga agresi militer. Situasi ini telah berlangsung begitu lamanya, sebut saja sejak berseteru dengan Kuba, Cina, Korea Utara, Rusia, berlanjut dengan negara Afganistan, Irak, dan beberapa lainnya. Banyak orang menduga, agresi Amerika akan berlanjut ke Irak. Semua kebijakan luar negeri Amerika ini sungguh memprihatinkan mengingat, dalam memvonis negara yang dianggap berbahaya, tak jarang Amerika menggunakan data-data yang tidak sesuai dengan fakta.

Masih hangat di ingatan kita, bagaimana kebijakan Presiden Bush sejak peristiwa terkutuk tragedi 11 September 2001, dengan begitu panik dan membabi-buta ia melancarkan berbagai serangan ke negara-negara yang dianggap telah ikut berperan dalam mencoreng-moreng kedigdayaan Amerika. Dalam pelaksanaannya, kebijakan melawan terorisme juga telah kelewat batas dengan melakukan diskriminasi melalui etnis, terlebih agama. Tak hanya itu, terakhir juga terbukti pemerintah Bush telah melakukan kebohongan terhadap masyarakat dunia atas data yang disiarkan bahwa penyerangan terhadap Irak sah adanya karena Irak dipastikan telah mengembangkan persenjataan nuklir yang membahayakan dunia. Padahal semua itu tak terbukti.

Saya tidak pernah habis mengerti mengapa masyarakat Amerika memberi kesempatan kedua kepada pemimpin yang tidak jujur, diskriminatif, dan rasialis seperti Bush. Saya benar-benar tidak habis mengerti.

SARASWATI
Karang Asem, Cibubur
Bogor

Hentikan Pemerasan Tenaga Kerja Indonesia

Membaca Tempo edisi lalu (8 November 2004) pada halaman 38, perihal pemerasan tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh para petugas di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, hati saya benar-benar miris. Betapa tidak? Pertama, itu membuktikan bahwa aksi premanisme di negeri ini telah mengakar dan tak pandang bulu. Bahkan sudah merangsek menimpa mereka (buruh) yang masih dalam kesulitan dan sedang berusaha menaikkan taraf hidup menjadi sekadar bisa hidup lebih lumayan.

Kedua, memberikan gambaran yang jelas bahwa era reformasi ini agaknya tak menyentuh pemberantasan sektor korupsi dan premanisme. Hal ini saya kira lebih disebabkan oleh tak adanya suri teladan oleh mereka yang sekarang berada di tampuk pimpinan negeri ini. Lihat saja pertempuran memperebutkan kursi kekuasaan ketua komisi di Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan. Juga tak lupa, tidak tegaknya hukum dengan adil di negeri ini. Mereka yang di persidangan secara terang-benderang terbukti korupsi pada akhirnya, karena sedang berkuasa atau dekat dengan kekuasaan, juga memiliki berlimpah uang dan bisa membayar pengacara lihai, dapat lolos melenggang pada akhir persidangan.

Laporan yang ditulis dengan sangat menarik oleh wartawan Tempo yang kebetulan ”kesasar” di tempat antrean TKI yang pulang ini menggambarkan betapa nelangsanya nasib buruh kita yang sedang pulang dari tanah harapan, yang kemudian diperas dari pintu ke pintu yang dilaluinya di Bandara Cengkareng, khususnya di Terminal 3, bahkan hingga di tempat mencari taksi.

Apa yang akan dilakukan para petinggi bandara setelah masyarakat mengetahuinya melalui tulisan Tempo bahwa pada institusinya terjadi penyimpangan dan penistaan oleh para pegawainya terhadap para buruh—meski saya yakini hal itu telah berlangsung begitu lama dan sebenarnya sudah diketahuinya? Jika hal itu tidak memberikan pengaruh apa pun, mereka tidak melakukan tindakan apa pun, layak kita curiga pada institusi ini, yang diam-diam telah melegalkan korupsi dan premanisme di bandara. Lalu, kepada siapa lagi kita bisa menggantungkan harapan di negeri ini agar negeri ini bisa lebih bersih dari premanisme dan korupsi sistemik seperti itu?

Kini diam-diam sebenarnya saya berharap agar banyak wartawan Tempo yang ”kesasar” dari tempat yang dituju, agar nantinya menghasilkan tulisan yang memberi gambaran kepada masyarakat luas akan masih banyaknya penyimpangan yang terjadi di berbagai tempat, institusi negeri ini; dan pemerintah bisa segera mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan aksi premanisme semi-resmi seperti di Bandara Cengkareng itu.

SUKARMAN R.
Tegal Rejo
Yogyakarta