PULUHAN sandek singgah di telepon genggam Alvin Lie, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Pengirim pesan pendek alias SMS itu beragam, satu di antaranya seorang selebriti papan atas. Kapan ribut-ribut di DPR akan disudahi? Begitu isi sandek yang dikirim sang selebriti. Jelas pengirimnya gundah, kesal, tak habis pikir?seperti juga rakyat banyak yang memilih anggota DPR?mengapa "tarung omong" kubu Koalisi Kebangsaan, dengan motor PDI Perjuangan dan Partai Golkar, versus Koalisi Kerakyatan, yang pro-Presiden SBY, tak kunjung usai.

Itu pertanyaan umum ke alamat DPR di Senayan. Pemilu sudah lama berlalu, rakyat melaksanakannya dengan tertib tanpa setetes darah tumpah. Tapi sebulan ini para wakil rakyat bukannya mulai bekerja, malah terus bertikai berebut kursi pimpinan komisi?sesuatu yang tak ada kaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Mungkin para wakil rakyat itu sudah menikmati gaji pertama, tapi rakyat belum menikmati setetes pun hasil keringat wakil-wakilnya.

Geram, kesal, mungkin itu yang mendorong Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amien Rais "turun gunung". Mantan "calon presiden" ini meninggalkan keasyikan bercengkerama dengan keluarganya di Yogyakarta. Dari media massa, Amien tahu kondisi Senayan makin ricuh. Maka, Jumat pekan lalu, ia merasa perlu mendengar secara langsung perkembangan keadaan dari semua anggota Fraksi PAN. Ia terbang dari Yogya ke Senayan, menghabiskan waktu sampai dua jam untuk rapat tertutup di salah satu ruang di Senayan.

Apa pendapat Amien? "Masalahnya ecek-ecek," kata bekas Ketua MPR ini. Amien membandingkan masalah berebut komisi itu dengan masalah amendemen UUD 1945 yang pernah menemui jalan buntu. Ketika itu solusi didapat dan Indonesia bisa melaksanakan pemilu secara langsung untuk pertama kalinya, juga membuat tak ada lagi kursi parlemen yang tak diperebutkan dalam pemilu. Jatah "gratis" untuk anggota militer dihapus.

Amien tak memberi resep spesial untuk Senayan. Ia hanya minta fraksi tidak terlalu hanyut dalam perebutan kursi pimpinan komisi. "Masak pemilihan presiden tak ribut, pemilihan pimpinan komisi malah ribut," kata Amien, ditirukan sumber Tempo yang ikut dalam rapat itu. Amien minta semua anggota DPR ikut rapat paripurna pada Selasa pekan ini. Ia minta fraksinya membentuk Tim Lima untuk mengkaji solusi untuk DPR seraya menginstruksikan agar PAN jadi bagian dari solusi dan bukan jadi masalah. Fraksi PAN dimintanya tidak meninggalkan ruang rapat paripurna maupun komisi. "Perjuangan harus dilakukan dari dalam. Kalah-menang soal biasa," kata Drajad Wibowo, ekonom yang anggota Fraksi PAN, mengutip Amien.

Jumat malam pekan lalu, akhirnya untuk pertama kali sejak bersitegang, 10 fraksi di DPR bersama pimpinan Dewan bertemu di Hotel Mulia di kawasan Senayan. Sesungguhnya, pada 28 Oktober, kubu Kebangsaan sudah bertemu Kerakyatan, tapi pertemuan berakhir "kosong" karena Kebangsaan meneruskan pemilihan pimpinan komisi tanpa dihadiri Kerakyatan?dengan pemain inti Partai Demokrat, PKS, PBB, dan PAN.

Akibatnya, kedua kubu jalan sendiri. Kerakyatan malah membentuk komisi tandingan yang mereka namakan Gapoksi, Gabungan Kelompok fraksi. Titik temu makin jauh dan konflik merembet sampai Istana. Presiden meminta para menterinya tidak datang ke Senayan. Undangan DPR kepada KSAD Ryamizard Ryacudu, 5 November lalu, untuk menghadiri fit and proper test jabatan Panglima TNI, juga gagal. Ryamizard diminta Istana dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto untuk tidak datang ke Senayan.

Macet. Semua diskusi distop. Akhirnya, Koalisi Kebangsaan bergerak. Mereka menyatakan akan melepas sejumlah jabatan di 11 komisi dan lima badan DPR. Sudah terdengar juga ada tiga jabatan ketua komisi dan 12 jabatan wakil ketua yang akan diserahkan kepada Kerakyatan.

Diterima? Tidak, untuk sementara waktu. Alasan Kerakyatan: jatah itu seperti mendudukkan Kerakyatan sebagai "bawahan" alias subordinat Kebangsaan, begitu menurut Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Fraksi PPP, seorang anggota Kerakyatan.

Buntu lagi. Sementara itu, waktu terus berjalan dan masalah semakin menumpuk seperti pemulangan TKI dari Malaysia dan masalah persiapan Lebaran. Anggota DPR jalan sendiri, misalnya ke terminal khusus TKI di Bandara Soekarno-Hatta, Presiden SBY sibuk menerima tamu dan masih sempat beli parsel untuk anak yatim, para menteri sibuk dengan agendanya. Apa boleh buat, koordinasi DPR dengan Istana menjadi kegiatan paling langka sebulan ini.

Terobosan harus dibuat. Pertemuan informal Hotel Mulia, Jumat pekan lalu, jadi sangat penting. Sepuluh fraksi itu selama dua jam penuh mencoba banyak rumus dan formula yang tak semua berhasil. Tapi tidak semua gagal. Salah satu hasil: Koalisi Kerakyatan bersedia hadir dalam rapat paripurna, Selasa pekan ini.

Bagaimana dengan soal tata tertib DPR dalam pemilihan ketua komisi yang jadi pokok pangkal perseteruan dua kubu? Sementara ini tata tertib dikesampingkan, bahkan dilupakan, untuk sementara. Yang penting, dua kubu ini bersama-sama duduk dalam satu ruang. Setelah itu, "Kita harus mencari formulasi yang pas untuk menyelamatkan muka kedua pihak," ujar sumber Tempo.

Formulasi itu dicari dalam rapat lanjutan di Kamar 4001 Hotel Mulia, Minggu lalu. Pengundangnya adalah M. Hatta, Ketua Fraksi Partai Golkar. Dalam rapat tanpa pimpinan DPR itu, menurut sebuah sumber, Koalisi Kerakyatan menawarkan solusi damai.

Solusi itu: lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan tak akan mangkir dalam rapat paripurna Selasa. Kerakyatan tidak akan mempersoalkan jabatan pimpinan komisi yang kini ada di tangan Kebangsaan. Bahkan Kerakyatan setuju untuk masuk komisi yang sudah terbentuk. Kerakyatan juga akan meminta pimpinan DPR untuk membacakan nama-nama lengkap anggota 11 komisi yang ada di DPR. Faksi yang pro-Presiden SBY itu bahkan setuju ikut rapat-rapat komisi.

Artinya, 11 komisi akan mulai bekerja, dengan pimpinan dari Kebangsaan?yang dulu dipilih tanpa kehadiran anggota Kerakyatan. Dalam jangka waktu tiga bulan mendatang, kata sumber Tempo, jabatan ketua komisi dan lainnya akan dikocok ulang alias diperebutkan kembali. "Kita cari jalan yang paling smooth," kata sumber Tempo dari Kerakyatan.

Setidak-tidaknya, selamat untuk tiga bulan ke depan. Sebab, setelah itu ada "bara api" lagi, yakni syarat dari Kerakyatan untuk mengubah tata tertib, yang kemarin ini sudah disusun Kebangsaan. Prosesnya bisa lewat Panitia Khusus atau Badan Legislasi. "Tak bisa simsalabim. Semua ada prosesnya," ujar Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif dari Partai Bintang Reformasi, yang juga anggota Kebangsaan. Itu artinya, jalan belum mulus benar.

Seretnya pertemuan di Hotel Mulia sudah mengindikasikan bahwa debat soal tata tertib kelak juga akan seru dan alot. Tapi sudah ada kemajuan, karena menurut Wakil Ketua FKB Erman Soeparno, "Semua telah sepakat. Masalah teknisnya kita pikirkan kemudian."

Menurut Erman, sementara waktu berjalan, DPR akan menyempurnakan tata tertib. Pos pimpinan komisi yang sudah terisi akan tetap dibiarkan seperti saat ini?hampir semua diisi Koalisi Kebangsaan. "Jabatan yang kosong, ya, dibiarin kosong dulu," katanya.

Semua pihak agaknya berhati-hati soal "barang panas" yang bernama Tata Tertib itu. Yahya Zaini, Sekretaris FPG, mengatakan, pihak Kebangsaan tidak akan mau jika diminta untuk membatalkan semua pasal Tata Tertib yang ada sekarang. "Sambil jalan, nanti perubahannya biar melalui Badan Legislasi," kata Yahya Zaini.

Kompromi, walau belum bulat betul, sudah terbayang di Senayan. Mungkin karena pelakunya bosan bertikai, atau malu karena dikritik masyarakat luas. Apakah kompromi akan terus menjadi kesepakatan yang mengikat, atau malah kendur lagi dan meruapkan konflik baru, itu sangat tergantung pada sikap kedua koalisi. Juga, tergantung apakah tuan dan nyonya di Senayan sadar bahwa inilah saatnya kerja, kerja, kerja untuk rakyat yang memilih mereka.

TH, Fajar WH, Ecep S. Yasa, Agus Supriyanto