PRIA keturunan Tionghoa itu membuka bungkus plastik radio kecil dengan cekatan. Di belakangnya berjejer televisi berbagai ukuran, terpajang mantap. Debu beterbangan ketika Herry Sutanto, pemilik toko barang elektronik di kawasan Glodok, Jakarta Barat, itu tak sengaja menyenggolnya.

Tak menggembirakan. Itulah kondisi yang ia rasakan setahun ini. Meski harga cukup stabil, dagangan tak terlalu laris. Menjelang pemilihan umum bahkan sepi sekali. "Buat pedagang, yang penting kurs turun," katanya. Produsen barang elektronik sebaliknya, justru happy.

Permintaan naik 15-20 persen sepanjang tahun ini. Kenaikan yang sama akan terulang tahun depan. Produsen sejumlah barang elektronik yang tergabung dalam Klub Pemasar Elektronik (Electronic Marketers Club?EMC) memperkirakan pasar akan tumbuh 15-20 persen pada 2005.

Optimisme itu, kata Stefanus Indrayana, Direktur Pemasaran Electrolux Indonesia, didasarkan pada penetrasi pasar Indonesia yang masih rendah untuk semua produk. Untuk televisi, misalnya, baru 49 persen atau 22 juta rumah tangga di Indonesia yang memiliki televisi. Sisanya, sekitar 51 persen, jadi pasar gemuk yang potensial menghasilkan duit ke pundi produsen tabung bicara itu.

Daya serap pasar produk lain, seperti kulkas, penyejuk ruangan, dan mesin cuci, bahkan lebih rendah lagi (lihat tabel). Penetrasi alat pemutar VCD dan DVD (digital video disc), yang melonjak dalam beberapa tahun terakhir, ternyata masih sangat rendah, 35 persen.

Geliat menggembirakan mulai terasa ketika Maret tahun lalu pemerintah menurunkan pajak impor barang mewah televisi?baik jadi maupun rakitan? yang berasal dari negara anggota ASEAN. Impor televisi ukuran 14-21 inci, yang semula kena pajak 10-20 persen, kini bebas pajak. Untuk ukuran lebih gede, pajak diturunkan dari 20-50 persen menjadi hanya 10 persen.

Keputusan itu memperbaiki iklim bisnis elektronik. Penerimaan pajak pemerintah bertambah, dan perusahaan perakitan, yang menyerap banyak tenaga kerja, juga tumbuh. "Penyelundupan televisi berkurang drastis, meski tak sampai berhenti," kata Indrayana.

Televisi ilegal masih mengalir, terutama yang berukuran besar. Meski jumlahnya kecil, sekitar 5 persen, nilainya cukup besar, sekitar 15 persen. Jacobus Salim, Asisten Direktur Maspion Group, berpendapat penyelundupan sebenarnya bisa dihentikan sampai ke titik nol. Syaratnya, penegakan hukum.

Saat ini, kata Jacobus, menemukan barang elektronik selundupan sangat mudah. Pergilah ke toko atau supermarket besar di Indonesia. Secara acak, ambil beberapa produk seperti setrika, radio, atau produk elektronik lain.

Baca kartu garansinya, dan dari situ akan terlihat apakah barang tersebut legal atau tidak. "Jadi, kalau pemerintah mau, sebenarnya sangat mudah menemukan barang elektronik ilegal dan menuntaskan persoalan ini," kata Jacobus.

Para pengusaha elektronik berharap kabinet baru Susilo Bambang Yudhoyono bisa memberantas penyelundupan. Caranya: hukum pelaku seberat-seberatnya. Atau terus turunkan pajak impor barang mewah. "Kalau tidak, televisi berbau bawang putih akan terus masuk ke sini," kata Indrayana.

Ia mengaku tak tahu persis total angka penyelundupan di Indonesia. Perkiraannya, dari sekitar 500 ribu pemutar DVD yang beredar di pasar, 40 persen merupakan barang haram. "Ini angka yang mengejutkan," katanya.

Masalah penyelundupan, kata Manajer Umum Pemasaran LG Electronics, Sung Khiun, sebenarnya bisa diselesaikan kalau pemerintah tegas. "Enggak usah muluk-muluk," katanya. Menurut Dirjen Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILME), Subagyo, pemerintah memang akan melakukan gerakan memerangi penyelundupan. "Kita lihat Bea Cukai juga sudah meningkatkan pengawasan," kata Subagyo.

Selain soal penyelundupan, kata Sung Khiun, hal lain yang harus dilakukan pemerintah adalah menciptakan kenyamanan berinvestasi, tidak diskriminatif, dan membuat kebijakan pro-pasar. Kini, katanya, sudah saatnya melirik Cina dan melakukan pendekatan agar negara itu mau berinvestasi di Indonesia, terutama di industri hulu.

Negara Tirai Bambu ini sudah terbukti bisa memproduksi jutaan unit barang elektronik. Mereka bahkan sudah mampu memproduksi produk digital seperti telepon genggam dan bisa bersaing dengan produsen seluler dunia.

Selain membenahi iklim investasi, pemerintah juga harus memperbaiki infrastruktur seperti pelabuhan, kawasan industri, dan telekomunikasi. Yang tak kalah penting adalah mempermudah prosedur investasi dan sistem pelaporan kepada pemerintah.

Dengan semua itu?ditambah populasi yang besar?menjadikan Indonesia sebagai basis produksi barang elektronik tak lagi sekadar mimpi. Tentu saja dengan syarat: bereskan dulu soal penegakan hukum, keamanan, dan penye-lendupan.

Leanika Tanjung, Muhamad Nafi, Sita Planasari (Tempo News Room)