Ada bagian penting yang dicatat dalam sejarah negeri ini di tahun 2004: pemilihan umum presiden secara langsung. Setelah melalui proses pemilu yang amat rumit, memakan waktu, tapi aman, Indonesia memilih Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden. Sebagian dari kita mungkin masih ingat akan judul sebuah film yang pernah populer?namun dilarang diputar di sini?The Years of Living Dangerously. Yang terjadi di negeri ini saat pemilu kemarin memang bukan The Years of Living Dangerously, melainkan, meminjam istilah seorang kenalan, The Years of Voting Frequently. Tidak salah benar, memang. Republik ini memang mencatat proses pemilu yang rumit dan berkali-kali. Hebatnya, semua berjalan aman.

Lalu, apa pentingnya proses politik ini semua bagi pemulihan ekonomi Indonesia dan prospeknya di tahun 2005? Saya melihat keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan pemilu lalu adalah sebuah jawaban bahwa negeri ini tak seburuk yang dibayangkan. Kita menyadari bahwa ekonomi masih berjalan dengan terseok, namun toh rakyat bisa menunjukkan: proses politik tak harus selalu berjalan dengan simbah darah atau kekerasan. Dan ini sebenarnya adalah modal yang penting bagi proses pemulihan ekonomi, terutama ketika kita berusaha meyakinkan dunia bahwa negeri ini tak selalu sejelek yang diteriakkan. Jika memang sudah ada kemenangan dari sisi pemilu secara damai, pertanyaan berikutnya yang harus dijawab: akankah kemenangan ini diikuti perbaikan ekonomi pada tahun depan?

Kita memang mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi sampai dengan semester pertama 2004 mencapai 4,7 persen. Pertumbuhan ekspor nonmigas sampai dengan September 2004 tercatat 10,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Inflasi tahunan sampai dengan Oktober tercatat 6,2 persen. Artinya, seperti diperkirakan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tahun ini relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun 2003. LPEM-FEUI, misalnya, memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2004 akan mencapai 4,8 persen (bila dihitung dengan harga konstan 1993) atau 5,1 persen (dalam harga konstan tahun 2000).

Namun, pertumbuhan ekonomi yang sudah relatif meningkat ini tentu belum mampu menyelesaikan semua persoalan kita, terutama pengangguran. Motor pertumbuhan ekspor yang cenderung bergerak ke arah produk primer, apresiasi riil nilai tukar rupiah?dibandingkan dengan periode krisis?rendahnya investasi asing, dan pasar tenaga kerja yang kaku masih merupakan isu besar yang sampai kini kita hadapi. Perhitungan FEUI, misalnya, menunjukkan terjadinya penurunan elastisitas penyerapan tenaga kerja dalam beberapa tahun terakhir.

Dahulu satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap sekitar 400 ribu pekerja, tapi dalam beberapa tahun terakhir angka yang sama hanya menyerap 200-250 ribu. Implikasinya: dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang amat tinggi untuk mengatasi pengangguran. Jelas mustahil bagi perekonomian Indonesia saat ini. Itu sebabnya upaya, yang dilakukan haruslah meningkatkan elastisitas penyerapan tenaga kerja dari 200-250 ribu kembali menjadi 400 ribu dan bahkan lebih?jika mungkin. Caranya? Pengurangan rigiditas atau kekakuan pasar tenaga kerja.

Di sisi lain, kita juga mencatat intermediasi perbankan belum berjalan dengan baik. Karena itu, salah satu isu besar dalam tahun-tahun mendatang adalah perbaikan mekanisme transmisi dari kebijakan moneter untuk mendorong sektor riil. Risiko yang tinggi telah menghambat mengalirnya kredit perbankan ke sektor riil. Risiko ini dipicu oleh informasi yang tidak simetris.

Akibatnya?seperti yang ditunjukkan oleh Stiglitz-Weiss (1981)? tingkat bunga pinjaman akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga ?yang seharusnya? dalam kondisi normal. Alasannya: perbankan harus memasukkan faktor risiko dalam tingkat bunga pinjamannya. Untuk menyelesaikan problem informasi yang tak simetris ini diperlukan Biro Informasi Kredit (Credit Bureau) yang komprehensif di sektor kredit korporasi, retail, consumer loans, dan micro-loans. Tak kalah pentingnya adalah pembentukan lembaga dan instrumen pembiayaan rumah dan infrastruktur.

Dari sisi fiskal, agenda yang perlu diperhatikan adalah masalah kesinambungan fiskal, termasuk dari guncangan eksternal, dan masalah contingent liabilities. Itu sebabnya reformasi perpajakan jadi penting, termasuk reformasi hubungan keuangan daerah dengan, misalnya, memperkuat taxing power pemerintah daerah dengan mengalihkan pajak pusat menjadi pajak daerah, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB). Melihat problem seperti ini, bagaimana kita membaca prospek ekonomi tahun 2005?

Saya berkali-kali menulis: tak ada satu peluru ajaib yang dapat menyelesaikan soal ekonomi secara seketika. Masalah pengangguran, misalnya, tak dapat dihindari, akan tetap bersama kita dalam beberapa tahun ke depan karena pertumbuhan ekonomi tak bisa dipacu segera. Memang ada semacam diskursus untuk mendorong perekonomian melalui ekspansi fiskal, namun besarnya beban utang dan kesulitan pembiayaan tetap membuat terbatasnya ruang fiskal.

Karena itu, suka atau tidak suka, tampaknya peran konsumsi masih relatif dominan pada tahun 2005. Tentunya kita tak lagi sepenuhnya bergantung pada pola ini. Motor pertumbuhan harus bergeser kepada investasi dan ekspor. Itu sebabnya, dua motor ini saya kira akan menjadi isu utama dalam diskusi prospek ekonomi Indonesia 2005. Satu hal yang menarik dari pernyataan beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu, ada semacam komitmen untuk memperbaiki iklim investasi.

Kita mencatat, ada upaya untuk mengeluarkan peraturan yang relatif lebih menjamin pasar tenaga kerja yang luwes. Di samping itu kita juga mencatat adanya semacam komitmen melakukan debirokratisasi dan deregulasi, baik di pusat maupun daerah, untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi. Selain itu, beberapa isu mengenai perbaikan dalam sistem perpajakan juga disebut-sebut sebagai bagian dari agenda pemerintah baru.

Tentu terlalu pagi untuk mengatakan bahwa, dengan program ini semua, serta-merta investasi akan datang, ekspor akan meningkat, dan ekonomi Indonesia akan tumbuh tinggi. Ada semacam proses yang harus dilalui: implementasi kebijakan-kebijakan itu oleh pemerintah baru. Itu sebabnya saya kira, paling tidak sampai dengan pertengahan tahun 2005, investasi masih akan tetap menunggu. Namun, apabila ada bukti nyata bahwa program-program itu benar-benar diimplementasikan, bukan tidak mungkin investasi akan mulai mengalir ke negeri ini.

Karena itu, mungkin kita menjadi lebih realistis dan dingin dalam melihat prospek ekonomi Indonesia tahun 2005. Di satu sisi, memang ada harapan program-program tersebut akan mendorong investasi, tapi di sisi lain kita juga menyadari bahwa memulihkan ekonomi bukan pekerjaan mudah dan pekerjaan dalam semalam. Di depan kita saya kira harga minyak yang tinggi masih akan bersama kita. Memang ada prediksi bahwa harga minyak rata-rata tahun depan akan berada di bawah harga saat ini. Namun, perlu diingat bahwa harga tersebut masih tetap akan lebih tinggi. Karena itu, Indonesia masih menghadapi tekanan terhadap anggaran pada tahun depan.

Wajar jika ada kekhawatiran di sini. Namun, jika dilihat dari perhitungan dampak kenaikan harga minyak pada anggaran, di mana kenaikan harga minyak US$ 1 akan meningkatkan defisit anggaran Rp 0,1 triliun-0,15 triliun, tampaknya problem defisit masih bisa diatasi. Persoalan yang mengganggu justru bukan pada soal defisit itu sendiri, melainkan bagaimana pemerintah memiliki ruang fiskal yang banyak untuk mengentaskan masalah kemiskinan, perbaikan infrastruktur, dan pendidikan.

Dari mana sumber uangnya? Di sini saya melihat, ketimbang mengalokasikan uang anggaran kepada subsidi yang tak tepat seperti BBM, lebih baik uang itu dialokasikan kepada upaya pemberantasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, dan pendidikan. Artinya, pemerintah akan memperoleh sumber dana baru untuk mengatasi kemiskinan dengan melakukan realokasi subsidi BBM kepada program yang lebih berdampak pada penduduk miskin. Tentunya kita menyadari bahwa hal ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan dampak yang paling minimal bagi penduduk miskin.

Pertumbuan ekonomi tahun 2005 tampaknya masih akan bergantung pada dorongan konsumsi swasta. Perbaikan investasi?jika implementasi program pemerintah terjadi?dan juga perbaikan ekspor akibat deregulasi yang akan dilakukan tampaknya memiliki peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor meningkat pesat pada pertengahan tahun 1980-an setelah pemerintah meluncurkan berbagai upaya mengatasi ekonomi biaya tinggi.