INDONESIA ibarat surga bagi industri makanan dan minuman olahan. Ham-pir tiga perempat produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2003 disumbang oleh kegiatan konsumsi. Dalam setahun itu, sumbangan konsumsi terhadap PDB mencapai Rp 1.420 triliun (71 persen dari PDB).

Dari jumlah itu, lebih separuhnya hanya untuk kegiatan makan dan minum. Sumbangan kegiatan yang berkaitan dengan urusan perut mencapai sekitar Rp 809 triliun. Data itu, tentu saja, tidak membanggakan.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Thomas Darmawan, mengatakan semakin makmur suatu negara, semakin rendah sumbangan sektor konsumsi terhadap pembentukan PDB. Di Malaysia, sumbangan konsumsi terhadap PDB hanya 42 persen. Bahkan di Cina, yang jumlah penduduknya weleh-weleh, hanya 48 persen.

Tidak mengagetkan jika dalam empat tahun terakhir omzet perusahaan makanan dan minuman olahan selalu tumbuh 15 persen, atau sekitar Rp 20 triliun per tahun (lihat tabel). Hanya tahun ini pertumbuhannya tidak lebih dari delapan persen. "Orang menghabiskan lebih banyak duitnya untuk kredit telepon seluler, motor, dan rumah," kata Thomas.

Tahun depan, kemungkinan besar industri makanan dan minuman olahan bakal pulih di angka 15 persen. Pemerintahan baru mendorong pulihnya kepercayaan konsumen dan investor. Tapi, angka 15 persen itu masih bergantung pada sejumlah soal, di antaranya rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan ekonomi biaya tinggi yang masih menghantui dunia industri.

"Kenaikan BBM pasti akan mengurangi keuntungan, atau akan menyebabkan kita menaikkan harga," kata Thomas. Yang paling terpengaruh adalah produk-produk murah seperti air dalam kemasan dan mi instan. Dampak itu bisa dicegah membesar jika pemerintah bisa menekan ekonomi biaya tinggi.

Gapmmi, misalnya, mencatat biaya siluman yang masih tinggi untuk beberapa jalur. "Bayangkan saja, dari Sumatera Selatan hingga Bakauheni, Lampung, ada 106 pos sumbangan. Itu belum termasuk pos resmi pemda," kata Thomas. Seorang pengusaha rokok mengatakan, dari Jawa Timur ke Jakarta biaya tak terduganya minimal Rp 1 juta per truk. "Jalur distribusi memang harus dibersihkan," kata Presiden Direktur Garudafood, Sudhamek Agung.

Corporate Affairs Director PT Coca-Cola Indonesia, Titie Sadarini, mengatakan kebijakan perpajakan yang bagus akan mendorong pertumbuhan industri lebih cepat. Dia memberikan contoh pajak penjualan barang mewah (PPn-BM) 10 persen yang masih dikenakan untuk minuman bersoda.

"Teh dan air kemasan sudah tidak lagi," katanya. "Saya dengar minuman bersoda juga akan dihapus." Artinya, jika semua urusan tadi dibereskan, tak cuma konsumsi yang naik, tapi juga produksi. Ujungnya, sumbangan industri olahan terhadap PDB bisa naik juga. Barulah Indonesia bisa dicap negeri yang makmur?mudah-mudahan.

M. Syakur Usman