Sejak Presiden Yasser Arafat dirawat di Prancis pada 29 Oktober lalu, berbagai elemen bangsa Palestina sibuk membicarakan calon pengganti Arafat bila dia meninggal. Memang ada kepanikan di kalangan Palestina. Demikian juga di Israel. Bahkan Israel telah menyediakan kekuatan militer untuk mengantisipasi kemungkinan aksi kekerasan Palestina terhadap sasaran Yahudi pasca-kematian Arafat. Apalagi pemerintah Ariel Sharon telah bertekad mencegah pemakaman jenazah Yasser Arafat di Yerusalem bila dia meninggal.

Reaksi Palestina dan Israel, serta suara keprihatinan dunia internasional atas kondisi kesehatan Arafat, justru menegaskan ketokohan dia di panggung nasional, regional, dan internasional. Juga dampak yang ditimbulkannya bila ia wafat atau tak dapat lagi memimpin?peristiwa yang dapat terjadi sewaktu-waktu mengingat usia dan sakitnya yang amat serius. Dengan demikian, prospek hubungan Israel-Palestina pasca-Arafat akan sangat relevan untuk dipertanyakan. Bagaimanapun, selama ini hanya Arafat yang mampu membuat perdamaian dengan Israel dengan konsesi-konsesi signifikan.

Pada 1993, Yasser Arafat meneken Kesepakatan Oslo dengan pemerintahan Partai Buruh Israel pimpinan mendiang Yitzhak Rabin tanpa mendapat tantangan berarti dari Palestina, kendati melalui penanda tangan itu Arafat melakukan kompromi yang dipandang amat merugikan Palestina. Sayang, kesepakatan itu, yang dipandang sebagai terobosan berani untuk membuka peluang bagi kedua negara tersebut untuk hidup berdampingan secara damai, mati di tengah jalan. Dibunuhnya Rabin (1995) dan berkuasanya partai garis keras Likud antara lain menjadi penyebab matinya terobosan yang telah diretas oleh Arafat.

Dua perdana menteri setelah Rabin, Benjamin Netanyahu dan Ariel Sharon?keduanya dari Partai Likud dan keduanya menolak Kesepakatan Oslo?enggan menerapkan prinsip-prinsip dalam kesepakatan internasional itu. Bila Kesepakatan Oslo berpijak pada prinsip land for peace, tanah untuk perdamaian, serta Resolusi DK PBB No. 442 dan 338, Likud justru menolak kemerdekaan Palestina. Yang disetujui partai ini hanya otonomi. Sikap antidamai dan aksi provokatif Sharon yang memaksa masuk ke kompleks Masjid al-Aqsha pada September 2000 kian menaikkan suhu kekerasan Palestina. Dan, Arafat dituduh sebagai penggeraknya.

Maka, pada April 2002 Israel menginvasi dan menduduki kembali kota-kota Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Tadinya, wilayah ini telah diserahkan pemerintahan Israel kepada Otoritas Palestina sesuai dengan Kesepakatan Oslo I (1994) dan Oslo II (1995). Malah Yasser Arafat dikurung oleh Israel di Muqata (markas besar) di Kota Ramallah sejak 2002. Pemimpin Palestina itu baru diizinkan keluar dari kurungan tersebut ketika dia jatuh sakit dan harus berobat ke Prancis.

Harus diakui, Arafat tak melakukan tindakan yang cukup untuk menghentikan gerakan Hamas dan Jihad Islami. Bagi Israel hal ini amat merugikan kepentingan mereka. Di pihak Arafat, dia punya alasan-alasan sendiri. Pertama, dia tak ingin berkonfrontasi dengan kaum militan Palestina. Bagi Arafat, hal itu dapat menimbulkan perang saudara, sementara untuk menghadapi tekanan pemerintahan Sharon saja, Palestina sudah babak-belur. Kedua, Arafat hendak menjadikan Hamas dan Jihad Islami sebagai alat untuk memaksa Israel maju ke meja perundingan.

Selama ini, Israel memang menuntut agar kelompok militan Palestina dihancurkan dulu sebelum kedua pihak membicarakan perdamaian di meja perundingan. Begini perhitungan Israel: bila mereka tunduk pada kekerasan Palestina, posisi Israel akan melemah dan kekerasan kian marak.

Sebaliknya, bila Arafat yang tunduk pada kemauan Sharon, kehancuran pula yang bakal diperoleh. Sebagai ganti Kesepakatan Oslo yang sudah mati, kuartet AS, Rusia, PBB, dan Uni Eropa meluncurkan Peta Jalan Damai (Peace Road Map). Lagi-lagi, paket perdamaian ini pun sulit sekali diimplementasikan karena menghadapi pertanyaan yang sama: siapa yang harus melakukannya lebih dahulu?

Peta Jalan Damai yang telah diterima kedua pihak di antaranya mengharuskan Palestina menghancurkan infrastruktur "terorisme" (Hamas dan Jihad Islami). Bersamaan dengan itu, Israel menarik mundur pasukannya dari wilayah yang telah mereka duduki kembali. Faktanya, sampai saat ini Peta Jalan Damai macet karena kedua pemerintah menolak untuk memulai lebih dahulu.

Kebuntuan ini bukan saja membuat warga Palestina semakin menderita. Israel juga menghadapi problem. Secara ekonomi, misalnya. Israel menderita banyak kerugian akibat biaya perang dan pendudukan yang belum diketahui kapan berakhir. Secara politik, Israel juga makin terisolasi dari pergaulan internasional akibat aksi represinya terhadap Palestina. Tak mengherankan, pemerintah Sharon menghendaki kematian Arafat secepatnya. Arafat memang isu serius bagi Israel maupun Palestina.

Lahir di Kairo?ada yang menyebut di Yerusalem Timur?pada 1929, sejak usia 17 tahun (1946) ia telah mengangkat senjata melawan Israel. Pada 1958, sepuluh tahun setelah Israel memproklamasikan kemerdekaan di tanah Palestina, ia mendirikan Fatah, pilar utama Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Memimpin organisasi ini sejak 1969 sampai sekarang, Arafat telah berjuang bagi pembebasan Palestina dari cengkeraman Israel selama 58 tahun. Perjuangan panjang itu telah mengubah Arafat dari seorang gerilyawan kecil menjadi ikon Palestina yang sohor ke berbagai penjuru dunia. Tak ada pemimpin Palestina saat ini yang mendekati kebesaran Arafat di mata warga Palestina. Warga dari seluruh faksi Palestina?termasuk yang berseberangan dengan dia?saat ini terus berdoa bagi kesembuhannya.

Fenomena ini memperlihatkan kecemasan Palestina akan masa depan mereka. Dengan ketiadaan calon pengganti Arafat yang bisa menjadi pemersatu, bangsa Palestina patut cemas akan kemungkinan perebutan kekuasaan. Menurut konstitusi Palestina, apabila presidennya meninggal, kepemimpinan sementara Palestina akan jatuh ke tangan pemimpin parlemen (dalam hal ini Sawhi Fattuh), hingga diadakan pemilihan presiden dua bulan kemudian. Mengingat Sawhi tak populer, kecil kemungkinan ia dapat menggantikan Arafat kecuali sebagai pemimpin simbolis. Kekuasaan sesungguhnya berada di tangan tripartit Ahmad Qorei (PM Palestina sekarang), Mahmud Abbas (mantan perdana menteri dan Sekjen PLO sekarang), dan Salim Zanun (Kepala Dewan Nasional Palestina).

Tripartit ini kabarnya telah mendapat restu Arafat. Bukan berarti kepemimpinan nasional Palestina yang baru lantas berjalan mulus. Pertama, tripartit akan menghadapi Hamas dan Jihad Islami, yang memiliki pengikut cukup luas (sekitar 40 persen)?sementara ketokohan Zanun, Abbas, dan Qorei tidak berakar di masyarakat dan tidak memiliki legitimasi. Mereka juga menolak eksistensi Israel. Hamas dan Jihad Islami menganggap Israel sebagai ujung tombak Barat yang ditusukkan ke Timur Tengah untuk menghancurkan Islam.

Dengan demikian, perjuangan Palestina mengenyahkan Israel haruslah dipandang sebagai perjuangan Islami untuk menyelamatkan Islam. Di lain pihak, Zanun, Abbas, dan Qorei (anggota PLO) adalah kaum nasionalis yang mengakui eksistensi Israel, mendukung proses perundingan perdamaian, dan hendak mendirikan negara sekuler yang demokratis di wilayah terbatas (Tepi Barat dan Jalur Gaza) dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina Merdeka. Perbedaan ideologi yang fundamental ini dengan sendirinya hampir mustahil menciptakan kerja sama substansial?apalagi menciptakan persatuan di antara mereka.

Kedua, ada perbedaan strategi menghadapi Israel di antara Abbas dan Qorei. Abbas, yang dekat dengan Israel dan AS, menghendaki pengekangan terhadap gerakan Hamas dan Jihad Islami untuk membuka jalan perundingan dengan Israel. Sedangkan Qorei sepandangan dengan Arafat dalam memperlakukan Hamas dan Jihad Islami. Perbedaan ini dapat pecah menjadi konflik terbuka bila mereka tak cukup bijak menghadapi kemungkinan "intervensi" AS dan Israel dalam upaya mempromosikan Abbas dan Mohammad Dahlan, tokoh muda Palestina (mantan Kepala Keamanan Preventif di Jalur Gaza), yang sejalan dengan Abbas.

Israel juga tidak lebih aman menghadapi Palestina pasca-Arafat. Bila Sharon mengharapkan pemerintahan baru Palestina membasmi kelompok Islam militan sebagai syarat kesediaannya maju ke meja perundingan, ia keliru. Siapa pun yang memerintah Palestina mustahil dapat menghancurkan Hamas dan Jihad Islami, yang memiliki organisasi canggih, berakar di kalangan madani Palestina, dan mampu membuat senjata. Kalau Israel saja dengan senjata berat tak mampu mengendalikan mereka, bagaimana mungkin Otoritas Palestina dengan senjata ringan dan terbatas serta tanpa legitimasi yang kuat, bisa membungkamnya?

Jalan yang tersedia adalah Israel memberikan konsesi-konsesi konkret. Dan memberikan pula isyarat kuat bahwa Israel bersedia berdamai dengan Palestina, berpijak pada solusi dua negara sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB di atas. Dengan demikian, pemerintahan baru Palestina mendapat justifikasi dan legitimasi yang kuat untuk menghentikan intifadah. Namun, hal ini nyaris mustahil dilakukan Sharon, yang akan menghadapi oposisi keras dari pendukungnya.

Alhasil, ada atau tiadanya Arafat, mendung masih akan tetap menyelimuti langit Yerusalem. Dan langit perdamaian.