Pemda Papua Mendamba Saham Freeport

Ikut punya saham perusahaan tambang rupanya jadi cita-cita banyak pemerintah daerah di Indonesia. Setelah Pemda Kalimantan Timur dengan Kaltim Prima Coal (KPC), kini giliran Pemda Papua berniat punya andil di PT Freeport Indonesia. Caranya dengan membeli saham PT Indocopper Investama, perusahaan yang memiliki 9,36 persen saham Freeport. Saham Indocopper sendiri 100 persen dimiliki Freeport setelah perusahaan tambang asal Amerika itu mengambil alih tanggung jawab Nusamba (pemegang saham sebelumnya) kepada kreditornya.

Kebetulan, Agustus lalu pemerintah telah meminta Freeport menjual sahamnya di Indocopper dalam waktu 180 hari. Permintaan itu disertai catatan: penjualan mesti sesuai dengan harga pasar. Juru bicara Freeport Indonesia, Sidharta Moersjid, memperkirakan, sesuai dengan harga sahamnya di Bursa New York, nilai saham Indocopper sekarang mencapai US$ 1 miliar atau setara dengan Rp 9 triliun. Toh, angka itu tak membuat Pemda Papua ngeper.

Gubernur Papua, J.P. Salossa, telah melayangkan surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, untuk membeli saham Indocopper. Soal uang, kocek pemda memang kosong. Tapi Salossa mengaku telah mendapat tawaran dari banyak perusahaan investasi yang bersedia mendanai transaksi tersebut. "Kami akan menjalin kerja sama atau membentuk perusahaan patungan dengan pihak ketiga," ujarnya.

Guyuran Duit Menjelang Hari Raya

Hari besar galibnya saat berbelanja. Mengantisipasi kebiasaan masyarakat ini, Bank Indonesia siap mengguyur pasar dengan tambahan duit kas sampai Rp 32,5 triliun. Jadi, sementara biasanya uang beredar di masyarakat hanya Rp 121 triliun, sekarang bakal menjadi Rp 156 triliun. "Dana sebesar itu diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat bertransaksi," kata Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, Kamis pekan lalu. Guyuran duit yang beredar menjelang hari raya boleh dibilang kebijakan rutin bank sentral. Tahun-tahun sebelumnya BI juga melakukan antisipasi yang sama.

Kendati jumlah uang beredar membengkak, Burhanuddin menjamin inflasi akan tetap terjaga sesuai dengan target, yaitu 6,2 persen. Itu bisa terjadi karena dua atau tiga pekan setelah rangkaian hari raya berakhir, duit kas tambahan akan kembali ke sistem keuangan melalui ta-bungan atau investasi. Seterusnya, jumlah uang beredar akan kembali normal di kisaran Rp 121 triliun.

Standard Chartered-Astra Tancap Gas

Setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan di Bank Indonesia, pemilik baru Bank Permata, konsorsium Standard Chartered-Astra, langsung tancap gas. Kamis pekan ini mereka akan segera melunasi harga pembelian 51 persen saham Bank Permata, senilai Rp 2,77 triliun.

Pemilikan saham Standard Chartered-Astra akan disahkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Permata, yang digelar 22 November nanti. Berikutnya, Desember mendatang, konsorsium itu juga akan dipersilakan membeli 20 persen saham pemerintah yang ma-sih tersisa di Bank Permata. Jadi, setelah dulu gagal membeli Bank Bali, mimpi Stan-dard Chartered memiliki bank di Indonesia akhirnya benar-benar segera menjadi kenyataan.

Cukong Kayu Versi Kaban

Boleh juga gebrakan Menteri Kehutanan M.S. Kaban. Belum lama menyerahkan 19 nama cukong di belakang penebangan liar kepada polisi, pekan ini Kaban mengatakan akan menyerahkan lagi sejumlah nama tambahan. Kali ini malah lebih banyak, 40 orang. Sayang, ia tak mau mengungkap siapa saja mereka. "Nanti mereka menggugat soal pencemaran nama baik, dan persoalan sebenarnya malah jadi kabur," katanya sambil mempersilakan polisi mengumumkan nama-nama itu.

Pemberantasan praktek pembalakan liar memang jadi salah satu prioritas kerja pemerintah baru. Menurut data, aksi para maling kayu telah merugikan negara Rp 30 triliun dan menyebabkan penggundulan hutan seluas 2 juta hektare setiap tahunnya. Selain kepada polisi, Kaban juga menyerahkan nama-nama cukong itu kepada Direktur Jenderal Pajak. "Dirjen Pajak dapat memeriksa kewajiban pajak mereka, dari mana asal duitnya, adakah indikasi pencucian uang," kata Kaban, yang pernah duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR.

Dana Talangan Pertamina dari Perbankan

Naiknya harga minyak dunia benar-benar membuat Pertamina babak-belur. Maklum, perusahaan minyak negara itu harus menalangi dulu pembelian minyak dari luar negeri yang akan didistribusikan di dalam negeri. Setelah hitungannya jelas, barulah pemerintah membayar harganya. Tahun ini, hingga penghujung Desember nanti, Pertamina harus menyediakan dana talangan Rp 13 triliun. Jumlah itu dirasa terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Bila tak dibantu, arus kas Pertamina dipastikan akan defisit.

Beruntung pekan lalu De-partemen Keuangan telah mengucurkan dana talangan Rp 3 triliun. Tapi, berarti ada sisa Rp 10 triliun yang masih harus ditanggung dan membuat Pertamina tercekik. Sugiharto, Menteri BUMN yang baru, sudah mengatakan pemerintah akan menyediakan sebagian sisa dana itu dari hasil pendapatan pajak?sayang ia tak menyebut berapa jumlahnya. Sebagian lagi, katanya, akan disediakan oleh sektor perbankan. Agaknya Sugiharto masih punya utang penjelasan. Bila sebagian dana berasal dari perbankan: siapa yang akan menanggung bunganya?

Bank Tak Kooperatif

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein belakangan makin galak. Setelah "menuduh" perusahaan asuransi tak kooperatif karena tak pernah memberikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, pekan ini giliran lima bank yang kena semprot.

Ihwalnya lantaran kelima bank itu?Yunus hanya menyebut inisialnya, yaitu: BOT, Bank Gbl, Bank Hrf, Bank Vtr, dan Bank PbD?tak menghadiri pertemuan yang diikuti 87 bank, Gubernur Bank Indonesia, dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, awal September lalu. Tak jelas alasannya mengapa wakil kelima bank itu tak muncul. "Sesuai dengan wewenang yang kami miliki, kami bisa melakukan audit atas kelima bank yang tak kooperatif itu," kata Yunus.

Ancaman itu pasti membuat pengelola kelima bank tersebut berdebar-debar. Soalnya, bila menurut audit peringkatnya jelek dalam soal pencucian uang, pengelola bank bisa-bisa harus menjalani ulang proses uji kelayakan di BI.

Lion Air Kini Penguasa Halim

Kata orang bijak, kegagalan adalah awal sukses. Ungkapan ini sepertinya cocok untuk Lion Air. Gagal membangun terminal sendiri di Bandara Soekarno-Hatta, Lion Air kini justru berhasil menyewa Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma. Kontrak yang ditandatangani bersama Angkatan Udara dan PT Angkasa Pura itu berlaku selama 25 tahun.

Lapangan Udara Halim tampaknya akan dijadikan pangkalan armada Lion Air, yang terus berkembang pesat. Saat ini Lion telah memiliki 23 pesawat. Tahun depan Lion berencana menambah armada dengan 15 pesawat lagi, yang terdiri atas MD-90 dan Boeing 737-400.

Di tangan Lion Air, Lapangan Udara Halim akan mempercantik diri. Fasilitasnya akan direnovasi dan ditambah, antara lain dengan membangun mal baru. Proses renovasi diperkirakan akan berjalan setahun, sehingga Lion baru bisa beroperasi di sana pada akhir tahun depan. Selain Lion, Lapangan Udara Halim tetap dipergunakan bagi penerbangan kenegaraan dan angkatan udara. Bahkan terbuka juga bagi maskapai penerbangan lain?tentu dengan membayar sewa.

Lobi Karaha Bodas

Sengketa proyek listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas di Garut, Jawa Barat, benar-benar bikin repot pemerintah. Sudah proyeknya mangkrak, pemerintah juga terkena klaim US$ 270 juta atau setara dengan Rp 2,4 triliun kepada Karaha Bodas Company di Amerika Serikat seperti diputuskan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Merasa proyek itu berbau korupsi?kasusnya kini sedang diperiksa polisi?pemerintah tentu tak mau membayar klaim begitu saja, apalagi jumlahnya begitu besar.

Karaha Bodas Company juga tak mau mundur setapak pun. Terlebih mereka sudah mengantongi keputusan tetap dari supreme court itu. Na-mun, sikap keras dan sama-sama tak mau mengalah agaknya mulai ditinggalkan. Buktinya, pekan lalu pemerintah kembali mengirim tim lobi ke Amerika Serikat. Mereka ingin merundingkan pengurangan pembayaran klaim yang nilainya hampir sepertiga anggaran kesehatan tahun 2005 itu. "Tapi kami tetap mendukung pengusutan kasus korupsinya," kata Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie. Mungkin sekadar untuk alat tawar-menawar.