Kursi ruang paripurna DPR itu kosong melompong. Dari sekitar 700 bangku yang tersedia, hanya 309 yang terisi. Ada memang terdengar suara anggota DPR yang menginterupsi soal ini dan itu. Tapi tak ada pertentangan yang berarti dalam rapat Rabu pekan lalu itu. Ketua sidang, Soetardjo Soerjogoeritno dari PDIP, jadi enteng mengetukkan palu.

Sidang paripurna yang sudah digelar tiga kali sejak Selasa-Kamis lalu itu memang diboikot lima fraksi dari Koalisi Kerakyatan—persekutuan yang mendukung Presiden Yudhoyono. Mereka tak hadir karena menolak mekanisme voting dalam pemilihan pimpinan komisi.

Dalam rapat sehari sebelumnya, lima fraksi lainnya yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan tak bisa menunggu. Menurut Tata Tertib DPR, sidang dinyatakan kuorum jika dihadiri oleh separuh anggota yang memenuhi unsur separuh fraksi. Semula, Ketua DPR Agung Laksono menskors rapat selama 15 menit. Namun yang ditunggu-tunggu itu pun tak jua nongol. Skors pun dicabut. "Ini tidak etis. Minta penundaan tapi tak hadir," kata anggota Fraksi PDIP, Panda Nababan, sewot. Padahal sidang Selasa itu, kata Panda, digelar atas permintaan Koalisi Kerakyatan.

Akhirnya Agung pun menunda sidang. Menurut Tata Tertib DPR, kata dia, sidang ditunda sehari semalam. Namun, lagi-lagi, dalam sidang paripurna yang dipimpin Soetardjo, keesokan harinya, tak satu pun anggota Koalisi Kerakyatan yang hadir. Beberapa orang Koalisi Kerakyatan hanya tampak berjaga-jaga di tempat absensi, untuk mencegah kemungkinan ada anggotanya yang nyelonong masuk.

Aksi boikot itu berawal dari kekecewaan kubu Koalisi Kerakyatan terhadap pimpinan DPR yang dianggap tidak konsisten terhadap kesepakatan rapat konsultasi 19 Oktober 2004. Dalam rapat itu, 10 fraksi menyepakati pemilihan pimpinan 11 komisi dan lima badan DPR dilakukan secara proporsional, bukan voting. Maksudnya, komposisi pimpinan fraksi ditentukan oleh jumlah kursi di parlemen: yang banyak dapat banyak, yang sedikit tak bakal tidak kebagian jatah.

Tapi Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Ali Masykur Musa dalam rapat 21 Oktober mempersoalkan komposisi jatah pimpinan komisi. Fraksi PKB iri hati dengan PAN. Dalam kesepakatan awal, Fraksi PKB yang memiliki 52 kursi hanya mendapatkan jatah satu posisi ketua dan empat wakil ketua. Sementara Fraksi PAN yang memperoleh 53 kursi mendapat jatah dua posisi ketua dan lima wakil ketua.

Tapi, menurut Ketua DPR Agung Laksono, rapat konsultasi bukan sarana mengambil keputusan. "Jalan musyawarah sudah ditempuh tapi macet. Ya sudah, kita voting saja," kata Agung Laksono.

Perubahan sikap F-KB ini tak lepas dari restu Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid. Seorang anggota Koalisi Kerakyatan mengatakan, kubu Kebangsaan sempat melobi Gus Dur. Mereka "mengiming-imingi" jatah tiga ketua dan 10 wakil ketua kepada PKB. Koalisi Kerakyatan yang juga berusaha melobi Gus Dur datang terlambat. "Sayang, kami telat," ujar sumber tadi.

Soal restu Gus Dur itu tak dibantah oleh Effendy Choirie dari PKB. Tapi, katanya, ia tak tahu adanya iming-iming seabrek jabatan itu. "Isyarat itu kan bisa kita baca. Gus Dur mau ada keseimbangan," kata dia. Toh, menurut Choirie, sejak pemilihan pimpinan DPR, fraksinya berada di barisan Koalisi Kebangsaan.

Sejak itulah perang makin menggila. Kerakyatan menilai Koalisi Kebangsaan main kayu. Untuk memuluskan jalan sidang paripurna Rabu itu, Kebangsaan menyetujui perubahan Tata Tertib DPR. Koalisi Kebangsaan menganggap beberapa pasal yang ada dalam tata tertib itu menghambat pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan syarat kuorum dalam sidang paripurna. "Sidang itu tidak sah. Mereka telah berkhianat," kata Sekretaris Fraksi PPP, Lukman Hakim Saifuddin.

Tapi Koalisi Kebangsaan bergeming. Kata Yahya Zaini, Sekretaris F-PG, kelompoknya sudah toleran dengan dua kali menunda sidang, tapi koalisi pro-SBY menyia-nyiakan. "Tata tertib membolehkan, jika dua kali tak mencapai kuorum, sidang paripurna terus digelar," katanya.

Ketetapan Kebangsaan ini membuat Koalisi Kerakyatan gamang. Usai melakukan pertemuan, Rabu sore, di lantai 15 gedung Nusantara I DPR, Habil Marati, anggota Fraksi PPP, sibuk menelepon Ketua DPR Agung Laksono sambil dikerumuni anggota dari lima fraksi lainnya. Dengan mimik serius dan ngotot ia meminta agar Agung meluangkan waktu untuk bertemu dengan Koalisi Kerakyatan.

"Mas Agung harus bersedia menerima kami karena ini menyangkut kredibilitas dan posisi Mas Agung sendiri," kata Habil menggebu-gebu. Dari telepon Habil terdengar Agung menanyakan waktunya dan meminta agar yang datang tidak terlalu banyak. Habil lalu menegaskan bahwa kelompoknya menghindari voting karena "Suara kami kan lebih kecil dibanding mereka."

Habil benar. Dari 547 anggota DPR, Koalisi Kebangsaan memiliki 309 anggota, sementara Koalisi Kerakyatan hanya 238 anggota. Jika jumlah itu disebar ke komisi-komisi, tentu kekuatannya akan semakin mengkeret. Dari 11 komisi yang ada, satu komisi memiliki anggota sekitar 50 orang. Dari jumlah itu, Koalisi Kebangsaan memiliki 28-29 anggota. Artinya, jika sistem voting diterapkan, pimpinan komisi jelas akan disapu bersih Koalisi Kebangsaan.

Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif membenarkan adanya pertemuan Koalisi Kerakyatan dengan pimpinan DPR itu. Zaenal sendiri ikut mendampingi Agung dalam acara yang berlangsung hingga pukul sebelas malam di Hotel Mulia itu. Dalam pertemuan itu, perwakilan Koalisi Kerakyatan tetap meminta agar pemilihan pimpinan komisi dilakukan dengan semangat kebersamaan. Mereka meminta agar Kamis siang pimpinan DPR mau mengumpulkan 10 fraksi yang ada. Agung pun menyetujui. "Mereka berjanji tidak akan mengungkit-ungkit lagi masalah sah-tidaknya paripurna. Itu sudah masa lalu," kata Zaenal.

Aksi boikot Kerakyatan selama tiga hari kelihatannya kurang ampuh. Itulah sebabnya, pada Kamis siang sepuluh fraksi bertemu dengan pimpinan DPR, termasuk rombongan Kerakyatan. Koalisi Kerakyatan meminta agar pemilihan yang dijadwalkan Kamis siang itu ditunda hingga Jumat. "Biarlah yang kemarin itu jadi masa lalu," ujar Lukman Hakim, Sekretaris F-PPP.

Beres? Ternyata belum. Kamis siangnya keinginan Koalisi Kerakyatan itu disampaikan oleh tiga Wakil Ketua DPR ke anggota komisi. Tapi keinginan mereka itu ditolak anggota komisi, yang rata-rata berasal dari Koalisi Kebangsaan. Para anggota komisi meminta agar pemilihan pimpinan dilaksanakan hari itu juga. Tiga Wakil Ketua DPR manut.

Mungkin karena merasa mentok sana-sini, politisi Kerakyatan lalu mendatangi Presiden SBY. Sumber Tempo di Koalisi Kebangsaan mengatakan, Kamis malam pimpinan Koalisi Kerakyatan menghadap Presiden. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Soekartono Hadiwarsito, membenarkan adanya pertemuan itu. Tapi katanya pertemuan yang didahului dengan buka dan salat tarawih bersama itu hanya silaturahmi biasa. "Masalah pemilihan pimpinan komisi disinggung tapi tidak spesifik," ujarnya.

Entah apa yang dikatakan Yudhoyono dalam pertemuan itu. Yang jelas, Koalisi Kebangsaan plus F-KB tetap menyapu bersih pimpinan komisi dan badan-badan DPR. Dari 11 komisi dan lima badan yang ada, F-PG merebut 7 ketua dan 9 wakil ketua, F-PDIP 5 ketua dan 11 wakil ketua, F-KB 3 ketua dan 9 wakil ketua, F-PDS dan F-PBR masing-masing 5 wakil ketua.

Dua posisi pimpinan yang semula sempat dijabat wakil dari PAN Jumat kemarin dicabut. Keduanya mengundurkan diri dari posisi itu. Beberapa posisi wakil ketua pun sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan pada Koalisi Kerakyatan mengisinya.

Koalisi Kebangsaan membusungkan dada dengan kenyataan itu. "Semua kita lakukan karena banyak masalah yang harus kita bereskan secara cepat," kata Zaenal Ma'arif. Kubu Kerakyatan menyiapkan strategi baru: membentuk komisi bayangan. Tujuannya: mendesak pimpinan DPR untuk kembali duduk bernegosiasi.

Pertempuran puputan itu sudah dimulai. Dan tampaknya akan berlanjut dalam waktu panjang.

Fajar W.H., Suliyanti (TNR)