Tak Berpihak pada Rakyat Jelata |
Menurut Anda, efektifkah kinerja Koalisi Kebangsaan dalam pemilu presiden putaran kedua? (24 September—1 Oktober 2004) | | Ya |  | | 9.39% | 29 | | Tidak |  | | 85.11% | 263 | | Tidak tahu |  | | 5.50% | 17 | | Total | 100% | 309 |
Pasangan calon presiden-wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi agaknya harus mengakui kekalahannya. Kendati hasil pemilihan presiden putaran kedua secara resmi baru diumumkan Selasa pekan ini, tampaknya kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla sulit dibendung. Yudhoyono-Kalla unggul di hampir semua provinsi.
Bagi Megawati-Hasyim, hasil pemilihan itu terang sebuah tamparan. Di atas kertas, pasangan Mega-Hasyim didukung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Bintang Reformasi, yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan. Koalisi ini menguasai lebih dari separuh kursi parlemen. Namun, pada kenyataannya, koalisi ini tak mampu mengantarkan Megawati kembali memegang jabatannya.
Kekalahan Megawati ini membuat gusar sejumlah politisi yang tergabung dalam anggota Koalisi. Sejumlah politisi PDI Perjuangan, misalnya, minta agar Koalisi dibubarkan saja karena sebagai mesin politik, partai-partai pendukungnya gagal mendongkrak suara. Sejumlah pengamat menilai, sulit mengharapkan mesin politik partai bekerja karena rakyatlah yang pada akhirnya menentukan siapa yang akan keluar menjadi pemenang.
Mayoritas peserta jajak pendapat Tempo Interaktif berpendapat bahwa mesin politik Koalisi tak bekerja efektif. Tapi itu bukan penyebab tunggal. Kiang, responden asal Jakarta, menilai bahwa tidak efektifnya kinerja Koalisi Kebangsaan juga akibat mulai runtuhnya kepercayaan rakyat jelata terhadap para elite politik. Responden lain asal Bandung, Andi Hayon, menambahkan bahwa kekalahan Mega-Hasyim juga akibat kebijakan pemerintah sering tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Indikator Pekan Ini: Pengurus pusat PDI Perjuangan Kwik Kian Gie membuat gebrakan besar. Secara terbuka, dia mengatakan akan membersihkan tiga pejabat partai yang dianggap menjadi penyebab kegagalan Megawati dalam pemilihan presiden putaran kedua. Tiga orang yang dijuluki The Gang of Three itu adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Sutjipto, Wakil Sekjen Pramono Anung, dan Ketua PDI Perjuangan Gunawan Wirosarojo.
Rencana Kwik ini mendapat dukungan sejumlah pihak di PDI Perjuangan. Sukowaluyo Mintohardjo dan Permadi, misalnya, mengaku setuju dengan ide Kwik melakukan pembersihan internal partai. Jalurnya, tentu saja, melalui mekanisme yang disediakan konstitusi Partai, yaitu lewat kongres luar biasa. Namun Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dengan tegas mengatakan tak akan ada kongres luar biasa. Dalam siaran pers yang dikeluarkan 27 September lalu, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Yakobus Mayongpadang menegaskan bahwa tak mungkin Partai menggelar kongres luar biasa. Otomatis, jalan untuk memecat The Gang of Three juga masih jauh. Apalagi Pimpinan Pusat juga belum memiliki agenda membahas pemecatan tersebut. Menurut Anda, pentingkah upaya pembersihan di tubuh PDI Perjuangan seperti digagas Kwik Kian Gie? Kami tunggu pendapat Anda di www.tempointeraktif.com |
|