YOU Raise Me Up Josh Groban dinyanyikan Ferdinand Nainggolan penuh perasaan. Matanya meluyu, tangan kirinya didekapkan ke dada. Tepuk tangan dan permintaan menyanyi lagi bersahutan ketika dia berhasil mengalahkan nada tinggi di ujung lagu itu. Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Logistik itu hanya tersenyum kecil. "Selamat ulang tahun, Pak Laksamana," katanya sambil berlalu.

Malam itu di langit tak terlalu banyak bintang. Di taman belakang rumah dinasnya, di Widya Chandra, Laksamana Sukardi merayakan hari jadinya yang ke-48. Sebagian besar dari sekitar seratus tamu pada Jumat malam pekan lalu itu temannya di Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung—perkumpulan yang diketuainya. Tentu hadir pejabat di kantor menteri negara dan direktur utama perusahaan negara seperti Widya Purnama (Pertamina), Hotasi Nababan (Merpati), dan Indra Setiawan (Garuda).

Ini menjadi seperti pesta reuni. Tawa dan canda terdengar di setiap sudut. Tapi sempat juga Laks terlihat serius berbicara dengan Hotasi Nababan di ruang depan rumah dinas menteri itu. Sebentar kemudian, Laks berbicara dengan Widya Purnama. Bersama istrinya, Laks menerima tamu yang datang dan pergi, penuh senyum. Tapi, kepada Tempo dan Kontan, dia berkeluh kesah akan berita media massa ihwal dia melarikan diri ke Australia dengan membawa segepok duit. "Saya akan membawa persoalan ini ke Dewan Pers," katanya serius.

Menjelang lengser, Laks diterjang banyak problem. Divestasi Indosat kembali diungkit Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Jakarta. Lalu beredar isu, ayah tiga anak ini meminta duit Rp 6 miliar kepada Yoyo Waluyo Basuki kalau ingin menjadi Direktur Utama Indosat. "Gila," kata Laks. Rapat umum luar biasa Indosat, Kamis pekan lalu, gagal mencapai kesepakatan menunjuk Direktur Utama Indosat, dan ditunda sampai rapat berikutnya, yang diperkirakan baru berlangsung April 2005. Yoyo kabarnya dicalonkan pemerintah menduduki posisi itu.

Tiga tahun memimpin Kementerian Negara BUMN, "gelar" yang didapat Laks adalah penjual aset negara. Untuk menambal bolong anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah dengan persetujuan DPR menjual sejumlah perusahaan negara. Sebagian besar aset itu didivestasi melalui penjualan strategis kepada pihak asing, yang menyebabkan kepemilikan pemerintah turun drastis. Bolong APBN tertutupi, tapi dampak lanjutannya adalah berkurangnya setoran laba perusahaan negara. Dari asumsi Rp 11,5 triliun pada 2004, pemerintah menurunkannya menjadi Rp 7,8 triliun.

Realisasinya mandek. Hingga pertengahan Agustus, laba BUMN yang sudah masuk kas negara baru Rp 1,45 triliun atau 12,7 persen dari target. Ini sebagian besar karena perusahaan negara itu merugi. Sedangkan yang punya untung besar seperti Indosat sudah tak punya kewajiban lagi menyetor separuh dari keuntungan bersihnya ke kas negara. Ini karena pemerintah cuma punya 15 persen saham di perusahaan yang tahun ini diperkirakan akan meraih untung sampai Rp 800 miliar itu. Karena itu pula, dalam RAPBN 2005, pemerintah menurunkan setoran laba BUMN menjadi hanya Rp 9,4 triliun.

Menilai Laksamana bertanggung jawab terhadap divestasi Indosat, Iluni Jakarta meminta pemerintah mencekal Laks. Waktu itu ia memang di Australia, menjenguk anak sulungnya. Dengan setumpuk bukti dan buku berjudul Divestasi Indosat: Kebusukan Sebuah Rezim, mereka berorasi di depan gedung Kejaksaan Agung. Anggota Dewan Penasihat Iluni Jakarta, Irawanto, mengatakan sangat serius menangani kasus ini. Dia mendengar banding yang mereka ajukan Januari lalu ke Pengadilan Tinggi Jakarta tinggal menunggu pergantian presiden. Sebelumnya, pengadilan negeri menolak gugatan actio popularis 150 tokoh nasional dan masyarakat yang meminta divestasi Indosat dibatalkan.

Irawanto yakin, setelah presiden berganti dan Laksamana tak lagi menjadi Menteri Negara BUMN, pengadilan akan menerima kasus itu. Sejumlah pejabat yang terlibat dalam proses divestasi Indosat juga harus bertanggung jawab atas lepasnya saham Indosat ke Singapore Technologies Telemedia (STT). Mulai pejabat di Kantor Menteri Negara BUMN, Badan Pengawas Pasar Modal, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, sampai komisaris dan beberapa anggota direksi Indosat dinilai ikut mendorong penjualan.

Ada sejumlah bukti yang disodorkan, yaitu kondisi Indosat setahun setelah divestasi. Pada 2003, jumlah pelanggan seluler Indosat naik dari 3,5 juta menjadi 6 juta dengan modal sendiri ditambah pinjaman bank. Jadi, "Tanpa asing pun, Indosat mampu mendanai proyeknya dan meningkatkan jumlah pelanggan," kata Irawanto. Bukti lainnya adalah tak terjadinya transfer teknologi di perusahaan itu setahun belakangan ini. Indosat memperluas jaringan dan menambah pelanggan tanpa keterlibatan tenaga kerja dari STT. Laporan kuartal pertama 2004 juga menunjukkan, Indosat memperoleh keuntungan sangat tinggi dengan pendapatan bersih Rp 556 miliar.

Kapitalisasi pasar per April 2004 mencapai Rp 20,58 triliun. Dengan 42 persen saham, kapitalisasi pasar STT Rp 8,64 triliun. Kalau dibandingkan dengan harga pembelian pada Desember 2002 sebesar Rp 5,62 triliun, hanya dalam 16 bulan STT sudah mendapat keuntungan 54 persen. "Sayang, yang menikmati bukan orang Indonesia lagi," kata Irawanto. Dia mengingatkan, Laks akan dihadapkan juga dengan sejumlah persoalan lain seperti penjualan tanker Pertamina dan obral aset di BPPN.

Laksamana heran divestasi Indosat diungkit lagi. Baginya, soal ini sudah tutup buku. Indosat dijual dengan persetujuan DPR dan dikerjakan dalam koridor yang benar. Pengadilan sudah memutuskan tidak menerima gugatan yang diajukan sekitar 150 orang melalui actio popularis. "Mereka orang pinggiran yang ingin masuk ke tengah dan ingin mengganggu saya," katanya sambil mengatakan bahwa ini risiko jabatan yang harus dia hadapi.

Pada masa transisi, katanya, pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi. Ada dua kemungkinan yang dilakukan, yaitu memperbaiki atau menghindari masalah. Untuk memperbaiki masalah, harus diambil keputusan yang tidak populer. Secara politik, ini bisa di-kapitalisasi lawan politik. "Saya dituduh menjual negara, menjual aset negara," katanya, "Dituduh kabur membawa uang negara. Itu semua fitnah keji. Fitnah politik itulah yang terberat yang saya hadapi selama saya menjadi menteri."

Entah apakah karena itu pula Laks sudah berpikir mundur dari dunia politik setelah tak lagi menjadi menteri. Titik baliknya adalah Kongres PDI Perjuangan pada Januari tahun depan. Jika tak mendapat kedudukan signifikan atau sebagai penentu kebijakan, dia akan kembali ke dunianya, menjadi profesional di bidang keuangan. "Ngapain kalau hanya jadi pelengkap penderita?" katanya.

Leanika Tanjung, Erwin Dariyanto