RIAU adalah ironi Indonesia. Hampir separuh penduduk provinsi kaya minyak itu hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih dari setengah penduduknya hanya mampu bersekolah sampai SD?sebagian malah tak tamat. Pembangunan infrastruktur tersendat. Pendek kata, dibandingkan dengan kekayaan alamnya, Bumi Lancang Kuning itu kasihan nian.

Karena itulah Provinsi Riau menuntut pemerintah dan parlemen menaikkan dana bagi hasil yang diserahkan ke daerah tersebut. Selama ini Riau hanya mendapat jatah bagi hasil 15 persen. Sangat kecil jika dibandingkan dengan Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, yang bisa memperoleh 70 persen. Dan amendemen UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah menjadi salah satu pintu untuk meminta perubahan skema itu.

Tapi sinyal dari Senayan menunjukkan, tuntutan Riau dan juga daerah penghasil minyak lain bakal terganjal. "Kami tidak menuntut sampai 70 persen, kami cuma minta 40 persen. Kami layak mendapatkannya," kata Gubernur Riau H.M. Rusli Zainal kepada I G.G. Maha Adi dari Tempo.

Apa alasan Riau meminta kenaikan bagi hasil migas?

Sumber daya alam Riau kan luar biasa, tapi hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kami. Kemiskinan di Riau parah, sekitar 40,5 persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat pendidikan rakyat kami juga masih sangat rendah. Hanya 3 persen yang memegang ijazah diploma atau sarjana. Karena itu kita minta bagi hasil ditambah, dan permintaan ini tidak dilatarbelakangi egoisme atau politik kedaerahan, tapi murni memperjuangkan hak.

Untuk proyek apa saja tambahan dana itu?

Kebutuhan infrastruktur baru terpenuhi 36 persen, sedangkan Sumatera Barat sudah 80 persen. Kami kan berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura? Masa, mau mempertontonkan kemiskinan kita. Kebutuhan anggaran APBD rata-rata Rp 20 triliun per tahun, antara lain untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan pengembangan kawasan ekonomi di daerah.

Mengapa hanya 40 persen?

Angka itu kami pikir cukup untuk memperbaiki ketertinggalan dari daerah lain. Tahun lalu Riau menerima bagi hasil migas hanya Rp 1,7 triliun (Rp 2,9 triliun berdasarkan keputusan Menteri Keuangan?Red.), padahal kami menyumbang Rp 60 triliun ke kas negara ini.

Kalau DPR menolak?

Yang penting ada payung politik dulu. Artinya, permintaan kami secara prinsip disetujui dulu, baru bicara tentang kapan realisasinya. Kami berharap tahun 2005 atau 2006.

Bila tetap ditolak?

Artinya, baik DPR maupun pemerintah pusat tidak ada perhatian, dan mereka tidak dapat menghayati masyarakat Riau.

Katanya ada kelompok masyarakat yang akan memblokir Caltex?

Saya tidak berpikir untuk memblokir Caltex. Memang ada keinginan beberapa golongan di Riau untuk memblokir. Tetapi saya tidak akan membiarkannya.