ANGKA-angka indikator ekonomi itu luar biasa, bahkan boleh dibilang fantastis. Ekonomi dijanjikan akan tumbuh 6,8 persen. Lapangan kerja yang tercipta ditargetkan tersedia untuk 12,9 juta manusia per tahun. Kemiskinan berkurang 45 persen. Hukum akan ditegakkan lebih keras. Program ekonomi tim Mega-Hasyim dinilai oleh sebagian ekonom kurang realistis mengingat kondisi sekarang ini. Heri Akhmadi, sekretaris tim kampanye Mega-Hasyim, yang ditemui di kantornya, menjawab tudingan itu dalam wawancara dengan Leanika Tanjung dari Tempo Rabu pagi pekan lalu.

Target pertumbuhan ekonomi dan sejumlah indikator ekonomi yang hendak dicapai Mega-Hasyim dinilai bombastis dan tidak realistis. Komentar Anda?

Pertumbuhan ekonomi 6,8 persen dan penciptaan lapangan kerja 12,9 juta itu ada dasar hitungannya. Pak Kwik (Kian Gie) bilang PDI Perjuangan mengambil orang luar untuk menghitungnya, itu tidak benar. Angka ini kami pikirkan sendiri. Kami mengundang panel pakar ekonomi. Saya yakin semua itu bisa dihitung secara akademik.

Tapi sepertiga anggaran habis untuk bayar utang. Bagaimana bisa membuat pertumbuhan setinggi itu?

Kami berupaya mengembangkan kebijakan moneter dan fiskal yang lebih membuka partisipasi swasta. Anggaran belanja negara tidak lagi menjadi lokomotif pertumbuhan. Kita sangat perlu infrastruktur, tapi pembangunannya dilakukan dengan mengundang swasta. Yang kami kembangkan adalah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta.

Koalisi partai tidak mengubah platform ekonomi Mega-Hasyim?

Tidak banyak yang berubah. Kami hanya melakukan penajaman. Programnya kami sebut percepatan kebangkitan Indonesia. Ada tambahan menyangkut program 100 hari dan satu tahun untuk memberikan tekanan pada percepatan kebangkitan indonesia.

Apa saja yang dipertajam?

Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk pembentukan tim pemberantas korupsi, serta penyusunan kabinet dan kerangka kerja yang lebih baik dan terbuka. Dalam 100 hari pertama, ada Lebaran, Natal, dan libur akhir tahun. Ini menjadi prioritas dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Bukankah sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah kerjanya tidak optimal?

Ya, karena berada di bawah menteri koordinator. Untuk pemerintahan yang presidensial, seharusnya komite itu di bawah presiden. Hasyim Muzadi diharapkan menjadi orang yang memimpin kegiatan tersebut.

Bagaimana dengan program ekonomi? Apa yang paling diprioritaskan?

Kunci keberhasilan Rekomendasi-5 adalah pembukaan lapangan kerja untuk 12,9 juta orang. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi atau tabungan nasional sebesar 27 persen dari produk domestik bruto dengan fokus pada usaha kecil menengah (UKM). Kami tidak bisa hanya berpatokan pada industri besar.

Tiga tahun di bawah pemerintahan Mega, bagaimana kondisi sektor usaha kecil menengah?

Dari alokasi dana, dalam tiga tahun ini naik signifikan. Tapi itu belum cukup. DPR telah menyetujui alokasi anggaran meski belum sepenuhnya dilaksanakan karena berbagai macam ganjalan peraturan perundangan. Yang kita perlukan adalah percepatan. Pola pengembangan UKM akan diubah. Tak lagi melalui program khusus, tapi pemberdayaan (mainstream) dengan mengubah peraturan sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada kelompok UKM.

Pendidikan masuk dalam program kerja ekonomi, kenapa?

Sumber daya manusia merupakan kunci masa depan. Perkembangan ekonomi tidak hanya ditentukan sumber daya alam, tapi lebih pada sumber daya manusia. Kami berfokus membenahi pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada kemampuan untuk membuat usaha sendiri.

Tapi banyak orang yang menjerit akibat tingginya biaya pendidikan. Bagaimana ini?

Pendidikan memang mahal. Untuk sekolah dasar, hitungan minimum yang diperlukan Rp 750 ribu per tahun. Pemerintah hanya bisa menyediakan Rp 150 ribu-Rp 250 ribu. Selebihnya mengorbankan gaji guru, yang dibayar murah, dengan kualitas rendah.

Apa yang akan dilakukan?

Membebaskan biaya pendidikan untuk semuanya memang tidak mungkin. Sepertiga anggaran dibebani utang. Kemarin, Mega berteriak supaya IMF dan lembaga lainnya bertanggung jawab karena salah memberikan nasihat. Biaya mempertahankan Bank Mandiri saja Rp 20 triliun-Rp 22 triliun per tahun. Sedangkan biaya pendidikan hanya Rp 18 triliun tiap tahunnya. Maka kami membuat prioritas dengan memberikan subsidi pendidikan kepada kelompok miskin sebanyak 8-12 juta orang murid tiap tahunnya.

Usaha membangun supremasi hukum bisa dibilang gagal. Mengapa kinerja kejaksaan tidak optimal?

Pertama, sistem harus dibangun. Sistem peradilan terpadu menjadi salah satu prioritas agar ada sinkronisasi antara eksekutif dan yudikatif. Daftar undang-undang yang akan dibuat sudah panjang. Memang banyak yang belum selesai, tapi satu-satu mulai dibenahi. Kedua, dari sisi orangnya. Polisi, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dibenahi. Hakim sekarang di bawah Mahkamah Agung. Ini bagian dari pembenahan.