SEBARIS kalimat yang meluncur dari bibir Susilo Bambang Yudhoyono enam tahun silam masih terngiang di telinga Subur Budhisantoso. "Semoga pertemuan ini bukan yang terakhir," tuturnya di Markas Besar TNI Cilangkap saat ia masih menjadi kepala staf teritorial. Harapan ini menyudahi diskusi panjang tentang demonstrasi mahasiswa dan krisis moneter yang menerkam Indonesia. Sebagai Ketua Ikatan Sarjana Kosgoro, ketika itu Budhisantoso dimintai pandangan oleh SBY.

Itulah perjumpaan pertama yang menggoreskan kesan mendalam bagi Budhi. "Cara beliau merespons saran saya amat berbeda dengan jenderal yang lain," kata lelaki 67 tahun ini. Karena ada kecocokan pandangan politik, perkenalan ini direnda dengan pertemuan-pertemuan lainnya. Topik yang mereka diskusikan selalu sama, mengenai arah perubahan politik di negeri ini.

Hanya, ketika SBY ingin mengambil peran yang lebih penting, ia terbentur tembok. Dalam Sidang Istimewa MPR 2001, ia gagal menjadi wakil presiden lantaran kalah bersaing dengan Hamzah Haz. Pengalamannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan di era Presiden Abdurrahman Wahid tidak cukup dijadikan modal. Ini pelajaran berharga. Menurut Budhi, akhirnya SBY sadar: tak ada cara yang lebih etis menuju kursi wakil presiden atau presiden kecuali lewat partai politik.

Gagasan mendirikan partai pun mulai menggelitik hatinya. SBY melontarkan ide ini di Hotel Hilton, Jakarta, 12 Agustus 2001, hanya tiga pekan setelah Sidang Istimewa MPR. Selain Budhisantoso, saat itu hadir juga Vence Rumangkang (pengusaha), Yani Wahid (penulis biografi SBY), Ahmad Kurnia, Adhyaksa Dault (Ketua Umum KNPI), Bahauddin Thonti, dan Shirato Syafei (adik kandung Theo Syafei). Nama partai, platform, dan bendera partai telah dibicarakan dalam pertemuan ini.

Rancangan itu makin lama makin matang. Ada tim kecil yang bertugas menggodok konsepnya, ada pula yang bertugas melakukan sosialisasi. Dalam waktu singkat, jumlah tokoh-tokoh yang menyokong partai yang kemudian dinamai Partai Demokrat ini membengkak. Sebanyak 99 orang tercatat sebagai pendiri saat Partai Demokrat didirikan pada 9 September 2001.

Sebagai penggagas, mestinya SBY menjadi orang nomor satu di partai. Namun, ia menolak karena tak ingin merangkap jabatan sebagai ketua umum partai dan menteri sekaligus. Akhirnya kursi ketua umum diserahkan kepada Subur Budhisantoso. "Pak SBY percaya pada kemampuan dan pengalamannya," kata Syarief Hasan, Ketua DPP Partai Demokrat.

Budhisantoso kaget, ia tak begitu saja menerima tawaran SBY karena merasa tidak muda lagi. Hanya, saat itu Yudhoyono meyakinkan bahwa pada saatnya dirinya sendiri akan tampil sebagai ketua umum partai. Meski begitu, janji SBY ini akhirnya tidak dipenuhi. Kini mereka malah sepakat, calon presiden tidak harus menjadi ketua umum partai.

Begitulah hubungan Budhisantoso dan SBY terus berjalin mesra. Saran-saran Budhi selalu didengar oleh SBY. Ambil contoh saat Yudhoyono mundur dari kabinet Megawati. Menurut sumber Tempo, ketika itu istri SBY, Kristiani Herawaty, menyarankan sang suami langsung mundur saja. Tapi Budhi berpendapat lain, meminta SBY tetap bertahan sambil melihat perkembangan di istana. Rupanya, sang Jenderal cenderung mengikuti saran Budhi, menjajaki dulu sikap Presiden sambil menyiapkan surat pengunduran diri.

Orang Garut, Jawa Barat, itu bukan anak kemarin di dunia politik. Budhisantoso pernah menjadi anggota tim ahli seni dan budaya DPP Golkar di masa Harmoko. "Keterlibatan saya murni karena keharusan sebagai pegawai negeri sipil," katanya. Bisa jadi Budhi benar. Saat itu ia menjabat Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, jabatan yang menuntut loyalitasnya pada Golkar.

Dia juga dikenal sebagai tokoh Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro). Saat masuk menjadi anggota organisasi ini pada 1998, ia langsung didaulat menjadi Ketua Ikatan Sarjana Kosgoro. "Ini memang kejutan, dan tidak terduga," ujarnya. Ketua Umum Kosgoro, Bambang W. Soeharto, rupanya menyambut baik kehadiran Budhi di organisasi onderbouw Golkar ini.

Ketika aktif di Kosgoro, ia pun masih ikut dalam percaturan politik di Golkar. Guru besar antropologi Universitas Indonesia ini mendukung kubu Jenderal Edy Sudrajat yang bertarung melawan Akbar Tandjung pada Musyawarah Nasional Golkar 1998. Setelah kalah di Golkar, akhirnya Edy mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Hanya, jalinan politik mereka tak putus. Buktinya, kini giliran Edy Sudrajat, Ketua Umum PKP Indonesia, yang mendukung perjuangan Budhisantoso memenangkan SBY dalam pemilihan presiden putaran kedua.

Ayah tiga orang anak itu tak mengira Partai Demokrat yang dipimpinnya mendapat dukungan cukup besar dengan meraih 7,8 suara dalam pemilu legislatif. Budhi juga tidak menduga SBY mampu meraup 33 persen suara dalam pemilihan presiden putaran pertama. Hanya, sang Ketua Umum tetap bersahaja dan terus bergerilya memperluas dukungan bagi jagonya. Beberapa organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia pun dirangkulnya. "Mereka yang mengajak saya bertemu di sini," katanya sambil menunjuk lima tamunya di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu pekan lalu.

Budhisantoso tak menampik kenyataan bahwa makin banyak orang yang kini merapat ke SBY, baik secara langsung maupun lewat pintu partainya. "Biasalah, kalau ada lampu, mesti banyak laron," kata antropolog lulusan Monash University, Australia, ini. Menurut Budhi, dirinya tak mungkin menolak uluran tangan orang lain untuk memperjuangkan sesuatu. Lagi pula, SBY tak mungkin berjuang sendiri menuju istana.

Saat ini SBY ditopang lima tim berbeda dengan tugas berbeda pula. Lembaga Studi Brighten Institute, yang digawangi Djoyo Winoto, misalnya, berkonsentrasi pada perumusan konsep. Ada pula tim penggalangan yang diawaki Suko Sudarso dan Rachmat Witoelar. Urusan komunikasi dan hubungan dengan media massa ditangani sebuah tim yang bermarkas di Jalan Blora, Jakarta, Blora Center. Ada lagi sokongan individu-individu di luar struktur formal.

Mereka berbagi tugas dan bertemu rutin di rumah SBY di Puri Cikeas, Bogor, untuk melaporkan tugas masing-masing. Sejauh ini belum ada benturan antar-tim sukses. Namun, Budhisantoso tak menampik anggapan orang bahwa dirinya kian terpinggirkan oleh para pendatang baru. Apalagi Ketua Lembaga Pranata Pembangunan Universitas Indonesia ini jarang terlihat bersama SBY. "Masa, saya harus berebut naik ke atas panggung," katanya. Budhi sudah merasa bahagia dengan tugas utamanya membesarkan partai dan menemui massa akar rumput.

Meski begitu, ia wajib mengetahui setiap perkembangan yang terjadi. Sebagai ketua umum partai yang mencalonkan SBY, Budhisantoso tak mungkin membiarkan calon presidennya di bawah kendali orang lain, termasuk bagaimana komposisi menteri dalam kabinet jika SBY menang.

Budhisantoso sendiri disebut-sebut bakal mengisi pos Menteri Sosial. Pengalamannya meneliti kerusuhan dan kondisi sosial di Ambon, Kalimantan Barat, Flores, dan Sampit sejak enam tahun silam paling tidak bisa jadi bekal. Hanya, menanggapi kabar semacam ini, ia cenderung rendah hati. "Saya sudah sepuh. Biar yang lain sajalah," kata kakek lima cucu ini. Dia bisa berlapang dada kalau tidak kebagian kursi menteri. "Tapi, kalau Partai Demokrat tidak dapat jatah, saya wajib bertanya," ujarnya.

Satu hal yang membuat Budhi tenang, ia amat paham kepribadian SBY. Calon presiden yang disokongnya mudah bergaul dan mau mendengar masukan orang lain. "Saya paham karena kami sama-sama berzodiak Virgo," tuturnya. Budhi lahir pada 27 Agustus 1937, SBY lahir pada 9 September 1949. Bersedia mendengar pendapat orang lain bukan berarti gampang dipengaruhi. "SBY tetap mandiri dalam mengambil keputusan," kata Budhi, yang sudah cukup lama mengenalnya.