Tepatkah anggota TNI dan Polri mulai menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009? (3-10 September 2004)
Ya
	36.25%	58
Tidak
	56.88%	91
Tidak tahu
	6.88%	11
Total	100%	160

Pemilihan umum mendatang masih lima tahun lagi, tapi perdebatan soal hak pilih militer dan polisi sudah mencuat sekarang. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Endriartono Sutarto, misalnya, berpendapat bahwa hak tersebut tak harus digunakan pada pemilihan umum yang akan berlangsung tahun 2009 itu. ”Kalau kondisi politik sudah cukup dewasa, ya, kita gunakan hak politik itu,” kata Endriartono.

Kedewasaan itu antara lain ditandai oleh kesadaran di kalangan prajurit TNI bahwa hak memilih adalah hak individual, dan tak ada kaitannya dengan institusi. Tapi, inilah soalnya. Banyak pihak khawatir prajurit TNI dan polisi belum bisa memilah mana yang menjadi kebijakan institusi dan mana yang menjadi sikap individual. Pencampuradukan itu bisa jadi runyam. Sebut saja kasus ”video Banjarnegara”, yang melibatkan aparat kepolisian.

Namun, memang tak semua memandangnya dengan penuh kerisauan. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan bahwa ada harapan proses politik lima tahun ke depan akan memberi kesiapan mental kepada anggota kedua institusi itu untuk menggunakan hak pilihnya secara proporsional, tanpa menyeret institusi.

Pada Pemilu 2004, kata Ikrar, kedua institusi itu memang belum siap diberi hak memilih. Selain masih banyaknya masalah dan proses konsolidasi, hak tersebut dikhawatirkan membuat TNI dan Polri terpecah-pecah karena perbedaan sikap politik anggotanya.

Dari jajak pendapat Tempo, terungkap bahwa mayoritas responden berpendapat TNI dan Polri tak perlu menggunakan haknya dalam Pemilu 2009. Keduanya memang aset bangsa yang menjadi penyangga keamanan. Karena itu, kata Roni Siregar, responden asal Bandung, sangat berbahaya jika mereka mendapat hak pilih. Ada ketakutan bahwa mereka akan menggunakan sarana dan prasarana militer untuk membela sikap politiknya.

Indikator Pekan Ini: Dalam minggu-minggu ini semua mata akan melongok ke Kuningan, Jakarta. Ledakan hebat di depan Kedutaan Besar Australia di kawasan tersebut, Kamis (9/9) siang, setara dengan bom di Hotel JW Marriott dan bom Bali, termasuk modusnya. Setidaknya, itulah keyakinan Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar. Da’i mengatakan, pelaku yang masuk daftar utama pelaku peledakan ini adalah kelompok Dr. Azahari dengan jaringannya, Jamaah Islamiyah. Sebab, yang menjadi sasaran adalah Kedutaan Inggris, Australia, dan Amerika. Sinyalemen serupa dikemukakan Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer. Ketika ditemui wartawan di ruang tunggu bandara saat hendak menuju Jakarta, Kamis (9/9), dia menuduh kelompok Jamaah Islamiyah berada di balik ledakan ini. Benarkah? Percayakah Anda bahwa Jamaah Islamiyah, yang selama ini diduga sebagai pelaku bom Bali, bom JW Marriott, adalah pelaku peledakan di depan Kedutaan Besar Australia ini? Kami tunggu pendapat Anda di www.tempointeraktif.com