Kredit untuk Tekstil

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) bolehlah bernapas lega. Masalah keuangan yang selama ini membelit mereka untuk meremajakan mesinnya mulai ada titik terang. Empat belas bank menyatakan komitmennya untuk membiayai peremajaan mesin industri TPT. Sekitar 700 pabrik TPT membutuhkan dana tak kurang dari US$ 400 juta (Rp 3,75 triliun). Kabar gembira itu diungkapkan Dirjen Industri Logam, Mesin, Elektronik, dan Aneka, Subagyo, kepada pers, Rabu pekan lalu.

Selain itu, Indonesia juga berusaha memanfaatkan kredit ekspor dari pemerintah Cina senilai US$ 120 juta. ”Pemerintah menyampaikannya dalam pertemuan bilateral dengan Cina di Jakarta pekan lalu. Kini tergantung pemerintah Cina menyalurkannya lewat bank mana,” kata Subagyo. Pemerintah memang masih menaruh harapan kepada industri yang menyumbang devisa US$ 6 miliar-7 miliar. Selain itu, industri ini juga bersifat padat karya karena menyerap tenaga kerja lebih dari 1,2 juta orang.

Pertamina Bobol Lagi

Direktur Utama Widya Purnama mulai melakukan gebrakan ke dalam. Sebulan setelah menduduki jabatannya, satu per satu borok Pertamina dibongkar. Pekan lalu, skandal penyimpangan dana Rp 200 miliar terungkap di PT Pertamina Saving & Investment (PSI), anak perusahaan Pertamina. Penyimpangan terjadi ketika PSI membeli negotiable certificate deposit (NCD, sertifikat deposito yang bisa diperjualbelikan) di Bank Swansarindo (sekarang Bank Persyarikatan Indonesia) dan saham PT Goro Batara Sakti, masing-masing Rp 90 miliar dan 60 miliar.

Penyimpangan terkuak ketika pembayaran bunga deposito dari Bank Persyarikatan sejak Februari lalu macet. Ketika ditanyakan, ternyata sertifikat deposito di Bank Persyarikatan Indonesia hanya Rp 30 miliar, selebihnya yang Rp 60 miliar tidak tercatat. Begitu juga dengan pembelian saham di Goro senilai Rp 60 miliar. Direktur Keuangan Pertamina Alfred Rohimone menuding Lulu Harsono, bankir yang namanya masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, sebagai biang keroknya. ”Lulu tak lebih dari broker,” kata Alfred, Selasa pekan lalu.

Pertamina kemudian melaporkan skandal keuangan ini ke kepolisian. Direktur Utama PSI yang berinisial HB pun dijatuhi skorsing dan tidak menerima gaji hingga kesalahannya dibuktikan. Selain itu, Pertamina segera melakukan audit investigasi terhadap kinerja kelima belas anak perusahaannya. ”Saya ingin uang tersebut kembali karena itu uang rakyat, uang negara,” kata Widya.

Alot di RUU Batam

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam ternyata menemui jalan buntu. Pemerintah dan DPR masih berbeda konsep soal ruang lingkup kawasan bebas di Batam, padahal waktu terus berputar mendekati tenggat pengesahan 14 September nanti.

Satu pasal yang paling mengganjal proses itu adalah penentuan luas wilayah kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam. Pemerintah berkeras hanya menjadikan tujuh zona di Pulau Batam sebagai kawasan bebas, karena menjadikan seluruh Batam sebagai kawasan perdagangan bebas justru akan merangsang penyelundupan dan menimbulkan kecemburuan daerah lain. Sebaliknya, DPR menginginkan seluruh Kota Batam menjadi kawasan bebas dengan tahap pertama Pulau Batam, Rempang, Galang, dan Galang Baru.

Upaya kompromi sendiri sudah digagas DPR. Menurut Ketua Komisi Perindustrian dan Perdagangan Suryadharma Ali, Dewan menawarkan kompromi dengan mengusulkan hanya Pulau Batam sebagai kawasan bebas. Pemerintah belum menentukan sikap. Menurut Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra, pemerintah terlebih dulu mengajukan beberapa usul kompromi kepada Presiden Megawati. Setelah itu ke DPR. ”Alternatif kompromi sebenarnya disampaikan dalam rapat panitia kerja lalu, misalnya kemungkinan perluasan zona lewat peraturan pemerintah,” kata Yusril.

Rupiah Loyo karena Bom

Nilai tukar rupiah merosot gara-gara ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia, Kuningan, Jakarta, Kamis pekan lalu. Pasar langsung bereaksi negatif setelah bom meledak. Nilai tukar rupiah jatuh ke level Rp 9.405 per dolar AS. Inilah level terendah rupiah selama tiga bulan terakhir. Indeks saham juga ikutan melempem 32 poin di level 757,278. Namun ini hanya kejutan sesaat. Hingga penutupan perdagangan, indeks hanya turun tipis 6,485 poin (0,82 persen) ke level 782,650, sementara kurs rupiah justru menguat 10 poin menjadi Rp 9.290 per dolar AS.

Sehari setelah ledakan bom itu, Jumat pagi, indeks harga saham gabungan (IHSG) semakin menunjukkan perbaikan. Pada penutupan sesi pertama, indeks hanya turun 0,093 poin pada level 82,743. Hingga sesi penutupan, IHSG malah naik 15,125 poin ke level 797,775. Investor kembali membeli saham unggulan setelah anjlok akibat peristiwa bom kemarin. Kurs rupiah juga kembali menguat 15 poin ke level Rp 9.275 per dolar AS. Kejutan itu ternyata memang hanya sesaat.

Harga Permata Naik

Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menaikkan harga penjualan saham Bank Permata. Investor diharapkan mengajukan penawaran harga minimal 2,39 kali nilai bu-ku bank tersebut. Berdasarkan laporan keuangan Bank Permata per Desember 2003, nilai bukunya Rp 221 per saham. Itu berarti harga saham Bank Permata per lembarnya Rp 528. Kalau dihitung dengan jumlah saham yang akan dijual, sekitar 7,7 miliar lembar, lima investor yang sudah masuk dalam penawar terbatas harus meng- ajukan harga minimal Rp 2,085 triliun.

Sejumlah analis meng- ungkapkan bahwa PPA bisa mendapatkan dana lebih besar jika menggunakan patokan laporan keuangan Juni 2004. Analis perbankan BNI Sekuritas, Fendi Susiyanto, mengatakan jika memakai laporan Juni 2004, PPA bisa memperoleh dana paling tidak Rp 2,432 triliun. Bagi pemerintah, ini lebih menguntungkan karena ada tambahan dana Rp 347 miliar. Tapi Wakil Direktur Utama PPA, Raden Pardede, mengatakan bahwa PPA tetap menggunakan laporan akhir 2004 yang sudah diaudit. ”Kalau pakai yang tidak diaudit, nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Divestasi BNI Mundur

Penjualan tahap kedua saham Bank BNI belum mendapat persetujuan DPR. Rapat Komisi Keuangan dan Perbankan DPR dengan Menteri Keuangan Boediono, dan Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi, Kamis pekan lalu, dihentikan dan akan dilanjutkan Selasa pekan ini karena mayoritas anggota Dewan tak menyetujui rencana tersebut. Dengan penolakan itu, divestasi 30 persen saham BNI tersebut akan mundur dari jadwal semula.

Rencananya, pemerintah akan menjual saham BNI Oktober mendatang. Menteri Laksamana memperkirakan bisa mendapat sekitar Rp 1,5 triliun. Kinerja semester pertama bank tersebut membaik. ”Cukup menjadi jaminan harga penjualan,” katanya seusai rapat dengar pendapat di Gedung MPR/DPR. Tapi mayoritas anggota komisi mempertanyakan penjualan tersebut. Sebagian anggota berharap pemerintah tetap memiliki mayoritas saham BNI.

Udang Indonesia Ditolak

Nasib petambak udang kita bakal makin terpuruk, karena beberapa negara Eropa menolak impor udang Indonesia. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini M.S. Soewandi, memastikan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Pascal Lamy, menyampaikan penolakan tersebut. Dalam pertemuan menteri ekonomi Asia Tenggara (ASEAN) dan mitra dagangnya pekan lalu, Lamy mengatakan bahwa penolakan itu lebih karena kualitas udang Indonesia makin me-nurun di bawah standar sanitari yang diterapkan Uni Eropa.

Direktur Jenderal Pemasaran dan Peningkatan Kelembagaan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, Sumpeno Putro, mengatakan di Indonesia ada 287 perusahaan eksportir yang memiliki izin ekspor ke Uni Eropa. Dari jumlah itu hanya dua eksportir dari Jawa Timur yang bermasalah karena laboratorium uji Uni Eropa menemukan satu bakteri pada Mei lalu. Akibatnya, ekspor udang kedua perusahaan ini harus menjalani pengujian ketat sebelum diizinkan masuk ke Uni Eropa.