SUASANA rapat pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Selasa siang pekan lalu, tak seceria biasanya. Saling lempar senyum dan adu argumentasi sirna ditelan murung. Para pejabat teras partai "moncong putih" itu, termasuk sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, lebih banyak diam. Padahal salah satu acaranya menarik nian: menonton contoh iklan Mega pakai baju ungu untuk pencalonan presiden.

"Kami kalah beneran," kata Ketua PDIP Arifin Panigoro kepada TEMPO, serius. Memang, ibarat adu tinju, PDIP sedang kelimpungan lantaran "mabuk pukulan": surutnya perolehan suara dalam pemilu legislatif. Semula partai berlambang banteng gemuk itu optimistis mampu meraup 42 persen pemilih, paling jelek 33 persen seperti sebelumnya. Tapi sampai pekan lalu baru terjangkau 19,63 persen. Adapun pesaing utamanya, Partai Golkar, mendapat 21,02 persen.

Sebetulnya, yang membuat mereka shocked bukan semata perolehan suara rendah. "Kami tak punya skenario kalah," ujar Arifin. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Pramono Anung, berpendapat bahwa target realistis memang tak setinggi itu, tapi paling jelek sama dengan hasil Pemilu 1999. "Sudahlah, enggak usah ngomongin itu lagi," tuturnya lirih, Jumat pekan lalu.

Peringatan keras sudah lama dilontarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat PDIP. Juli tahun silam, lembaga itu menghasilkan prakiraan perolehan suara Pemilu 2004. Kajian didasarkan pada jajak pendapat atas 2.500 responden di 16 provinsi wilayah Jawa, Sumatera, serta Indonesia bagian timur, disusul seminar pengurus daerah PDIP di lima kota. Hasil penelitian dengan biaya Rp 600 juta itu: PDIP mendapat 20,7 persen, dan Golkar 28,3 persen.

Berbagai penyebab dibeberkan, misalnya manajemen partai yang buruk dan kekecewaan pendukung terhadap keputusan partai soal pemilihan kepala daerah. Setumpuk rekomendasi pun diajukan ke pengurus pusat, seperti perbaikan citra, peningkatan kualitas pengurus partai, dan program pemerintah. "Terkait erat kualitas pemerintah dengan pilihan terhadap partai," ujar bekas Wakil Ketua Harian Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat, Sukowaluyo Mintohardjo.

Sejumlah pejabat teras partai malah "kegerahan", lalu menuding penelitian disusupi "kepentingan luar". Apalagi mayoritas awak Badan Penelitian diketahui kerap mencibir kerja pengurus pusat. Akhirnya, ketuanya, Kwik Kian Gie, membekukan lembaganya dan memecat para penggagas polling, Agustus 2003. "Kami dianggap merecoki mereka," ujar Sukowaluyo, bos proyek polling.

Kini PDIP mesti menyiapkan diri buat bertarung pada pemilu presiden, Juli nanti. Mega pun mulai melirik sejumlah tokoh untuk jadi wakilnya kelak. Lirikan mengarah ke Ketua Umum PPP sekaligus Wakil Presiden Hamzah Haz, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Hasyim Muzadi. "Mereka dekat dengan Ibu," kata Sutjipto, Sekretaris Jenderal PDIP.

Mega merasa nyaman selama ini bekerja sama dengan Hamzah dan Kalla di kabinet. Kalla punya nilai lebih karena pengaruhnya di Indonesia timur dan ketokohannya di Golkar. Hasyim diincar lantaran memiliki pendukung NU yang berjibun, meski Mega agak jengkel dengan Hasyim karena lobi "mencuri" warga NU di Jawa Timur gagal total. "Mereka lari ke PKB," tutur Arifin.

Tapi belum ada kepastian siapa yang "disunting" Mega. Selain masih ditimbang untung-ruginya, ia belum punya "pasukan khusus" buat kampanye dan lobi sana-sini. Padahal waktu kian sempit. Calon presiden lain, contohnya Amien Rais, sudah setahun punya tim sukses. Maka, sejak Ahad pekan lalu Mega memanggil orang-orang dekatnya untuk membentuk tim. Mereka lalu serempak meminta kesediaan calon anggota sesuai dengan daftar.

"Kami rapat tiap pukul 17.00 di Jalan Teuku Umar," kata politisi PDIP, Suparlan. Tim sukses yang dinamai "Mega Center" itu diisi pengurus partai, akademisi, serta sejumlah menteri Kabinet Gotong-Royong. Tim sengaja didominasi bukan "banteng" agar bisa menyedot simpati di luar pemilih PDIP. Pengurus partai bertugas "merawat" pemilih PDIP serta menggerakkan struktur organisasi. Di situ ada Pramono, Arifin, dan Ketua Fraksi PDIP di DPR, Tjahjo Kumolo.

Sumber TEMPO mengatakan 13 menteri bakal bergabung ke Mega Center. Di antaranya Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Menteri Kehutanan dan Perkebunan Prakosa, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rini S. Soewandi, Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri, dan Menteri Keuangan Boediono.

Menteri Perhubungan, Agum Gumelar, disebut-sebut sebagai koordinatornya. Agum senyum-senyum ketika ditanya soal keterlibatannya di Mega Center. "Untuk sesuatu yang positif ke depan, tak masalah," katanya. Sedangkan Pramono tak membantah ada 13 menteri yang "bergabung" ke Mega. Tapi ia enggan menyebut nama. "Nantilah, (Mega Center) masih dipersiapkan," ujarnya.

Sejumlah "orang kampus" dan peneliti juga bakal direkrut. Mereka diundang diskusi di markas tim, Jalan Teuku Umar 33—kompleks rumah dinas Presiden—Kamis malam pekan lalu. Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, ikut hadir. Ia mengaku diminta koleganya dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Cornelis Lay, yang dikenal dekat dengan Mega. "Saya menolak karena ingin independen," ujar Ikrar.

Ekonom dari UGM, Sri Adiningsih, mau bergabung walau mengaku belum diminta. Anggota tim keppres kabinet ini memang biasa bekerja sama dengan Mega. Peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo, termasuk yang dilobi Cornelis. "Saya masuk karena dijamin gagasan saya bisa terlaksana," ujarnya. Kiki—begitu ia disapa—tengah sibuk menyiapkan program kampanye dan pemerintahan, termasuk strategi memoles citra Mega. Ia juga siap jadi tameng Mega dari tuduhan pro-status quo.

Tim sukses baru ditata, "serudukan" sudah muncul. Lagi-lagi melayang kritik dari kelompok bekas aktivis Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat. Kini mereka menggunakan cap Lembaga Kajian Demokrasi buat "meruntuhkan" Mega Center. Sukowaluyo cs memulai serangan dengan mengirim analisis kegagalan PDIP dalam pemilu kepada Mega. "Kami kirim lewat tim suksesnya," ujar Sukowaluyo.

Mereka juga memberikan rekomendasi: agar menang dalam pemilu presiden, Mega mesti meninggalkan orang sekitarnya dan "pulang kandang" ke teman-teman lamanya. Memang banyak sohib Mega yang terlempar dari elite PDIP. Sebut saja Sukowaluyo, Alex Litaay, Haryanto Taslam, Sophan Sophiaan, dan Eros Djarot. Makanya, "reuni" membangkitkan sentimen pro-Mega seperti pada 1999 dianggap manjur mengembalikan citra tokoh wong cilik.

Tapi ada syarat berat mengumpulkan para pendukungnya yang sudah lama dipinggirkan. "Mega harus meminta mereka, tanpa perantara," katanya. Tentu bukan perkara gampang "merebut" putri Sukarno itu. Mereka yang terancam ditinggalkan pasti meradang. Meski belum bicara dengan Mega, Sutjipto memastikan bosnya tak mungkin melaksanakan usulan Sukowaluyo cs. Alasannya sederhana, karena posisi Mega sebagai calon presiden. "Nanti seolah-olah ambisius," tuturnya.

Jobpie Sugiharto